2.500 TNI-Polri Dikirim ke Jayapura Usai Kerusuhan

Polri-TNI mengirimkan tambahan personel ke Jayapura, Jumat, sehari setelah kerusuhan massa di ibu kota Papua itu dalam unjuk rasa memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur, sementara seribuan demonstrator dipulangkan dalam truk aparat untuk menghindari bentrok dengan kelompok massa yang mengecam aksi anarkis dalam demonstrasi yang telah berlangsung hampir dua minggu itu.

“Jumlah total saat ini TNI-Polri di Jayapura 2.500 personel. Itu hanya Jayapura saja,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat, tentang pengiriman tambahan personel gabungan TNI-Polri.

Jumlah tersebut sudah termasuk 1.000 pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari sejumlah Polda di Kalimantan pada Kamis.

Polda Sumatra Barat (Sumbar) juga ikut mengirim 250 personel Brimob ke Papua.

“Pengiriman ini untuk membantu pengamanan Papua," kata Wakapolda Sumbar, Brigjen Damisnur saat upacara pelepasan di Padang, Jumat petang.

Selain itu, Polda Sumatra Selatan (Sulsel) juga turut memberangkatkan 250 anggota Brimob ke Papua, Jumat.

"Sesuai arahan Kapolri, kita berangkatkan 250 orang. Saya tidak bisa memastikan berapa lama mereka ditugaskan,” kata Kapolda Sumsel, Irjen Firli Bahuri saat melepas pasukan.

Sedangkan TNI juga mengerahkan 329 pasukan tambahan terdiri dari 2 satuan setingkat kompi (SSK) atau sekira 200 personel Kostrad dan 129 Marinir.

“Dua SSK dari Yonif 501/Kostrad dan 129 Marinir (dikirim) untuk mengamankan objek-objek vital di wilayah Jayapura,” kata Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto.

Sebelumnya, pada pekan lalu, Polri telah mengirim sekitar 1.200 personel Brimob dari provinsi lain ke Papua dan Papua Barat, menyusul aksi demo yang berujung anarkis di Bumi Cendrawasih itu.

Aksi demonstrasi di Jayapura, Kamis, berlangsung anarkis. Sekitar seribuan massa melempari, membakar dan merusak beberapa objek vital seperti kantor pemerintah, hotel, perbankan, kantor polisi hingga pusat perbelanjaan.

Dedi mengatakan situasi di Jayapura, Jumat, secara umum sudah bisa dikendalikan TNI-Polri.

“Beberapa properti yang rusak sedang didata,” katanya, seraya menambahkan bahwa Polri bersama tokoh masyarakat, adat dan agama, mengimbau warga tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis dan menghindari bentrokan.

Dievakuasi

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII Cendrawasih, Letkol Inf. Eko Daryanto menyatakan sekitar 1.000 warga Papua yang menduduki Kantor Gubernur Papua, takut kembali ke rumahnya karena khawatir bentrok dengan massa Masyarakat Paguyuban Nusantara, yang terdiri dari warga pendatang di Papua, yang menolak aksi demo di Jayapura itu.

TNI-Polri pada Jumat membantu mengevakuasi mereka dengan mengerahkan 10 truk sejak pukul 9:15 waktu setempat “dalam upaya mengantisipasi bentrok antara massa,” seperti disebutkan dalam keterangan tertulis aparat keamanan.

Seorang saksi mata mengatakan kelompok Masyarakat Paguyuban Nusantara sempat menggelar sweeping terhadap pendemo sehari sebelumnya.

Namun demikian, organisasi Paguyuban Masyarakat Nusantara pernah menggelar deklarasi mengecam rasisme terhadap Mahasiwa Papua di Surabaya, seperti dilaporkan Antara.

“Kami Masyarakat Nusantara menyesalkan terjadinya aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Dan, kami meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menindak tegas oknum provokator rasime,” demikian salah satu pernyataan dari kelompok yang mewakili paguyuban warga pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sulawesi, Sumatra, NTT, dan daerah lainnya, pada 22 Agustus lalu.

Kapolda Papua, Irjen Pol Rudolf Rodja mengatakan telah meminta warga pendatang untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan baru.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Lukas Enembe dan menyampaikan agar kita semua bekerja sama agar Jayapura dan Papua secara keseluruhan aman,” katanya seperti dilansir kantor berita Antara.

Meski situasi Jayapura secara umum mulai kondusif, aktivitas masyarakat belum pulih karena warga lebih memilih berdiam di rumah karena khawatir akan terjadi kerusuhan susulan.

“Kami khawatir karena dapat kabar ada aksi sweeping terhadap pendemo oleh massa dari Paguyuban,” kata seorang warga yang menolak disebutkan namanya.

Pernyataan Wiranto

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyebut demo hampir dua pekan di Papua dan Papua Barat ditunggangi orang tak bertanggung jawab.

“Jadi demo anarkis dan banyak kerugian, ada pembakaran, perusakan, dan tidak hanya itu. Kalau tidak dihentikan bisa terjadi kebencian-kebencian dari masyarakat yang dirugikan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Saat ditanya siapa dalang dan pihak yang menunggangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat dan langkah yang bakal diambil pemerintah, Wiranto enggan menjelaskannya.

“Kalau penjelasan itu hanya mengeruhkan suasana untuk apa dijelaskan? Anda harap tahu, kami sebagai aparat keamanan tidak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang kita akan lakukan,” katanya.

Wiranto mengatakan aparat akan menindak setiap perusuh di Papua dan pelaku rasis.

“Harapan itu tidak selesai dengan kita membuat anarkis. Tapi harapan itu bisa selesai dengan dialog.”

Wiranto berjanji menarik pasukan TNI-Polri yang dikirim ke Papua jika kondisi di Papua sudah kondusif dan tidak ada lagi serangan dari kelompok separatis.

“Saya jamin ditarik. Kalau sudah tenang enggak ada serangan, enggak ada gangguan keamanan, jam itu juga saya minta, saya menyarankan Presiden untuk Panglima TNI menarik pasukan,” tegasnya.

Benny Wenda: minta dukungan internasional

Sementara itu Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang berbasis di Inggris, meminta dukungan masyarakat internasional untuk mengatasi situasi di Papua.

"Saya menyerukan masyarakat internasional untuk mendukung kami dan perjuangan damai kami untuk menentukan nasib sendiri," katanya dalam pernyataan tertulis, Jumat.

Menurut dia, referendum merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik secara damai di Bumi Cendrawasih – sesuatu yang ditentang keras oleh pemerintah Indonesia.

"Ketika pemerintah Indonesia memblokir layanan internet dan telepon, kami sangat membutuhkan perhatian media internasional tentang #WestPapuaUprising, untuk menyoroti apa yang sebenarnya terjadi," ujar Benny, dalam pernyataan tertulis yang diterima BeritaBenar.

Kecaman pegiat HAM

Sementara itu, kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM), yaitu Amnesty International (AI) Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekekerasan (KontraS) mengkritik Wiranto yang tak menjelaskan secara detil kondisi di Deiyai pasca kerusuhan yang menewaskan warga sipil dan TNI.

“Sangat disayangkan pada kesempatan tersebut Menko Polhukam gagal menjelaskan kepada publik terkait peristiwa berdarah yang terjadi di Deiyai pada 28 Agustus 2019 yang masih simpang siur sampai pada hari ini,” kata Direktur Eksekutif AI Indonesia, Usman Hamid.

“Terdapat perbedaan data antara kepolisian dan laporan yang kami terima terkait jumlah korban jatuh pada saat peristiwa di Deiyai.”

Pemerintah mengatakan peristiwa di Deiyai menewaskan seorang tentara dan dua warga sipil, namun pihak pendemo mengatakan bukan dua namun enam pendemo tewas dalam insiden itu.

“Keluarga korban meninggal berhak mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarganya dan memastikan pelakunya dibawah ke muka hukum,” kata Kordinator Badan Pekerja KontraS, Yati Andriyani, “kami juga meminta Komnas HAM untuk proaktif melakukan investigasi menyeluruh terkait apa yang terjadi di Papua dalam kurun waktu kurang waktu dua minggu terakhir.”

Ketua YLBHI, Asfinawati, mendesak pemerintah untuk segera membuka akses internet di Papua dan Papua Barat.

“Pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai apa yang terjadi di Deiyai dan kejadian lainnya di Papua,” ujarnya.

Pemblokiran internet sejak 21 Agustus lalu disebut oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran hoaks yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional.

Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan internet di Papua dan Papua Barat akan dinormalkan lagi kalau situasinya sudah kondusif.

“Sampai dengan kalau situasi benar-benar teduh, kondusif, aman,” katanya.

AI, YLBHI dan KontraS juga mendesak aparat keamanan memberikan akses independen terhadap media maupun organisasi-organisasi yang ingin mendokumentasi peristiwa berdarah di Deiyai.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua sekaligus Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya, mengatakan masalah yang terjadi di Papua harus diselesaikan dengan pendekatan hati.

“Tidak bisa (dengan) kekerasan,” katanya.

M.Sulthan Azzam di Padang, Sumatra Barat, dan Rina Chadijah di Jakarta turut berkontribusi dalam artikel ini.