Dalam Lawatannya di Indonesia, Menlu AS Kembali Kecam Cina

Pompeo bahas isu Laut Cina Selatan dengan pimpinan Indonesia dan soroti masalah Muslim Uighur dalam pidatonya.
Ronna Nirmala dan Ahmad Syamsudin
Jakarta
2020-10-29
Share
201029-ID-pompeo-620.JPG Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo (kiri) berbicara dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, 29 Oktober 2020.
Kementerian Luar Negeri Indonesia via Reuters

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo melancarkan kecaman baru terhadap Cina, mengkritik negara tersebut atas penganiayaannya terhadap Muslim Uighur dan ekspansionisme militer di Laut Cina Selatan, dalam lawatannya di Indonesia, Kamis (29/10).

Dalam kunjungan seharinya di Jakarta sebagai bagian dari lawatan regionalnya di Asia, Pompeo bertemu dengan mitranya Menlu Retno Marsudi dan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebelum memberikan pidato di depan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama (NU).

Di depan kelompok pemuda dari organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, Pompeo mendesak umat Islam untuk mengecam perlakuan Cina terhadap minoritas etnis Uighur di daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR) di Cina barat laut.

“Partai Komunis Tiongkok yang ateis telah mencoba meyakinkan dunia bahwa brutalisasi terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang memang perlu sebagai bagian dari upaya melawan terorisme atau pengentasan kemiskinan, tergantung siapa yang mereka ajak bicara,” kata Pompeo di depan GP Ansor.

“Perang terhadap semua agama" yang dilakukan Cina adalah "ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama," ujar Pompeo dalam pidatonya.

“Dan saya tahu bahwa Partai Komunis Cina berusaha meyakinkan Indonesia untuk memalingkan muka dari penyiksaan terhadap sesama Muslim tersebut,” kata Pompeo.

“Saya tahu para pejabat PKC yang sama telah membuat cerita fantastis tentang orang Uighur yang bahagia, yang ingin membuang identitas etnis, agama dan budaya mereka untuk menjadi lebih modern dan menikmati manfaat dari pembangunan yang dipimpin oleh PKC,” tambah Pompeo.

Amerika Serikat menuduh pihak berwenang Cina secara sewenang-wenang telah menahan lebih dari 1 juta orang Uighur, Kazakh, dan orang Turki asli lainnya yang beragama Islam selama tiga tahun terakhir di kamp-kamp khusus di XUAR.

Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi terhadap pemerintah Cina, pejabat Partai Komunis Cina yang berkuasa dan entitas negara yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam penahanan atau penganiayaan terhadap Muslim di wilayah barat laut Cina tersebut.

Akhir pekan lalu, dua pakar kontra-terorisme yang berbasis di Jakarta mengatakan kepada BenarNews bahwa Indonesia telah mendeportasi ke Cina empat pria Uighur yang dihukum karena tuduhan terkait terorisme pada tahun 2015 setelah dibebaskan dari penjara Nusakambangan bulan September lalu.

Pejabat pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak mengonfirmasi namun juga tidak menyangkal klaim deportasi tersebut. Namun demikian seorang juru bicara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan kepada BenarNews pertengahan minggu ini bahwa tiga orang Uighur telah dibebaskan dari penjara pada 19 September dan diserahkan kepada otoritas imigrasi.

Laut Cina Selatan

Sehubungan dengan isu Cina lainnya, Pompeo memuji Indonesia atas sikapnya dalam merespons konflik di Laut Cina Selatan setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Jokowi.

"Semua negara yang taat hukum menolak klaim ilegal yang dibuat oleh Partai Komunis Cina di Laut Cina Selatan, seperti yang diperlihatkan dalam kepemimpinan Indonesia terkait masalah ini di ASEAN dan di PBB," kata Pompeo dalam konferensi pers bersama Retno.

“Kami menyambut baik teladan Indonesia yang tegas dalam menjaga kedaulatan maritimnya di sekitar Kepulauan Natuna. Saya berharap dapat bekerja sama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi beberapa rute perdagangan tersibuk di dunia itu," paparnya.

Pada awal tahun ini, Indonesia mengirim jet tempur dan kapal perang untuk mengusir kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Cina yang diklaim Jakarta telah melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.

Dalam catatan diplomatik yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB pada 26 Mei, Jakarta menolak peta “Sembilan Garis Putus-Putus” Cina dan klaim Tiongkok atas apa yang disebutnya sebagai hak historis di hampir semua Laut Cina Selatan.

Indonesia juga menolak undangan Cina untuk merundingkan apa yang disebut Beijing sebagai "klaim hak dan kepentingan maritim yang tumpang tindih" di wilayah laut yang diperebutkan.

AS juga telah mengambil tindakan keras dalam beberapa bulan terakhir terhadap intrusi Cina ke perairan negara-negara penggugat lain, dengan menyatakan bahwa Beijing tidak memiliki hak ekonomi di dalam ZEE negara lain atau di sekitar fitur yang disengketakan.

Sementara Cina mengklaim hampir semua bagian di Laut Cina Selatan, sebagian wilayah perairan itu juga diklaim oleh Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Taiwan. Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan, tetapi Beijing mengklaim hak historis atas bagian laut yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia.

Pompeo membuat komentar anti-Cina serupa selama perhentiannya ke negara-negara lain sebelum tiba di Jakarta yaitu di India, Sri Lanka, dan Maladewa. Pompeo meninggalkan Jakarta Kamis malam menuju Vietnam.

Tanggapan Cina

Menanggapi kunjungan Pompeo ke Jakarta, duta besar Cina untuk Indonesia mengatakan bahwa Menlu AS itu telah "dengan sengaja mencoreng Cina dan mencoba mengadu domba Cina dengan Indonesia, hal yang merusak perdamaian dan stabilitas regional."

“Pihak Cina dengan tegas menentang upaya-upaya tersebut,” kata Duta Besar Xiao Quan dalam pernyataan yang diposting di laman Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia. “Pernyataan dan tindakan Pompeo semakin mengungkap upaya keji Amerika Serikat dan menyoroti beberapa masalah seriusnya sendiri.”

Menlu Retno mengatakan "Laut Cina Selatan harus dipertahankan sebagai laut yang stabil dan damai."

“Kami berkomitmen untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis hukum,” katanya dalam jumpa pers bersama dengan Pompeo.

“Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982,” katanya, mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB.

Pada Agustus, Retno mengatakan Indonesia tidak ingin terjebak dalam persaingan antara Washington dan Beijing.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya