PPKM Diperpanjang, Fokus Penanganan di Luar Jawa-Bali

Pemerintah: Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sumatra Barat, Papua dan Riau, alami penambahan kasus tinggi.
Ronna Nirmala
2021.08.09
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
PPKM Diperpanjang, Fokus Penanganan di Luar Jawa-Bali Penderita COVID-19 ringan yang menjalani perawatan melakukan senam pagi di geladak kapal penumpang Umsini yang diubah menjadi pusat isolasi bagi mereka yang tertular virus corona, di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Agustus 2021.
AFP

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali sampai sepekan ke depan, dengan uji coba pelonggaran berupa pembukaan pusat perbelanjaan secara bertahap di Jakarta dan kota besar lain di Jawa usai laporan penurunan kasus COVID-19 di wilayah itu. 

Perpanjangan pembatasan mobilitas masyarakat berlaku lebih panjang hingga 23 Agustus 2021 di 45 kota dan kabupaten di luar Jawa dan Bali yang mencatat lonjakan kasus signifikan sejak sepekan terakhir, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. 

“Penerapan PPKM Level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak 2 Agustus di Jawa-Bali menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari data yang didapat terdapat penurunan hingga 59,6 persen dari puncak 15 Juli,” kata Luhut dalam keterangan pers Senin malam. Level 4 dalam PPKM menandakan pembatasan paling ketat, sementara level 1 adalah yang terringan.

Per Senin (9/8), Indonesia mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 20.709 atau terendah sejak akhir Juni, dan menjadikan angka akumulasi nasional sebesar 3.686.740. Sementara itu angka vaksinasi lengkap baru mencapai 24.212.024 orang atau sekitar hampir 9 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, demikian data pemerintah.

Pertengahan Juli lalu kasus harian penularan COVID-19 sempat mencapai lebih dari 56.000. Sementara itu angka kematian harian di Indonesia masih termasuk yang tertinggi di dunia, dengan tambahan 1.475 orang meninggal pada hari ini karena COVID-19. Total angka kematian di Indonesia sejak pandemi tercatat 108.571. Angka kematian harian sempat mencapai di atas 2000 pada bulan lalu.

 “Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga, untuk itu atas arahan Presiden, PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus,” tambah Luhut. 

PPKM Level 4 mengindikasikan seluruh pekerja di sektor non-esensial dan pelajar masih harus melakukan aktivitasnya dari rumah, dengan pembatasan aktivitas di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan sebanyak 25 persen dari total kapasitas. Sementara mal atau restoran hanya boleh melayani pesan antar.  

Adapun uji coba pelonggaran secara bertahap melalui pembukaan aktivitas mal akan berlaku di Jakarta, Bandung, Semarang, dengan kapasitas pengunjung maksimal 25 persen dengan syarat hanya mereka yang sudah divaksin dan berusia antara 12 dan 70 tahun yang boleh masuk, kata Luhut.  

Luhut menambahkan, dari hasil evaluasi selama sepekan terakhir, terdapat 26 kota dan kabupaten yang menunjukkan adanya penurunan kasus secara signifikan dan berpotensi untuk diturunkan levelnya ke tingkat tiga pada periode selanjutnya. 

Luar Jawa-Bali

Sementara itu, pemerintah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai sebagai Koordinator PPKM untuk luar Jawa-Bali, di tengah kekhawatiran adanya potensi penyebaran kasus masif di 45 kota dan kabupaten. 

“Penanganan di Jawa-Bali tidak bisa dibandingkan dengan di luar Jawa-Bali karena tantangannya lebih besar dari dukungan infrastruktur kesehatan dan wilayah kepulauan yang luas,” kata Airlangga. 

Airlangga mengidentifikasikan lima provinsi dengan peningkatan signifikan yakni Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sumatra Barat, Papua dan Riau. Pada kelimanya, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pelacakan dan pengetesan, pendirian fasilitas kesehatan sementara, dan peningkatan cakupan vaksinasi. 

Industri ekspor dan penunjangnya di daerah dengan Level 4 di luar Jawa dan Bali bisa beroperasi secara penuh, namun apabila ditemukan klaster akan ditutup selama lima hari, kata Airlangga. 

Koordinasi daerah

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif mendorong perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah menyusul kasus COVID-19 yang mulai meningkat di luar Pulau Jawa dan Bali.

“Harus ada respons yang cepat dalam menanggapi kebutuhan untuk fasilitas kesehatan, obat-obatan, sampai distribusi vaksin. Peran kepala daerah akan sangat penting di sini, didukung kesigapan pusat,” kata Syahrizal ketika dihubungi. 

Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University di Australia, memprediksi lonjakan kasus positif dan meninggal dunia di luar Jawa-Bali akan meningkat awal September hingga akhir Oktober. 

"Berbahaya, karena sistem kesehatan, fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, sosial ekonomi itu lebih jauh rawan di luar Jawa-Bali," kata Dicky.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada akhir pekan meminta TNI dan Polri untuk merespons cepat laporan penambahan kasus di lima provinsi yang menjadi perhatian tersebut. 

Sumatra Utara dan Kalimantan Timur mencatatkan penambahan kasus terkonfirmasi positif tertinggi di luar Jawa-Bali pada Senin, dengan masing-masing sebesar 1.035 dan 1.070. 

Sementara di Papua, fasilitas kesehatan mengalami kewalahan menangani pasien dengan tingkat keterisian tempat tidur telah melebihi 90 persen, dan persentase penduduk yang telah divaksin baru mencapai 7,6 persen, demikian data Kementerian Kesehatan. 

Syahrizal mengatakan, varian Delta kemungkinan masih memengaruhi penyebaran masif di luar Jawa dan Bali, ditambah kurangnya tingkat kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. 

“Makanya penting sekali saat ini respons pemerintah daerah untuk mengontrol mobilitas warganya, berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan kecukupan sistem kesehatan tadi,” katanya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan kementerian akan memastikan kebutuhan medis di lima provinsi yang terpantau khusus tadi. 

“Pengetesan dan pelacakan akan ditingkatkan, tempat isolasi terpusat dan kapasitas tempat perawatan juga ditambah, dan mengurangi mobilitas sesuai level PPKM,” kata Nadia melalui pesan singkat. 

Kementerian juga akan memastikan pasokan obat-obatan untuk kelima provinsi itu cukup hingga tiga bulan ke depan, termasuk oksigen, dan mempercepat vaksinasi, kata Nadia.  

34 pekerja China

Sementara itu, seorang anggota DPR mempertanyakan komitmen pemerintah terkait kebijakan penutupan pintu masuk bagi warga negara asing selama penerapan PPKM usai puluhan pekerja asal China dilaporkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta akhir pekan kemarin. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengungkapkan kekecewaannya atas kelonggaran yang diberikan pemerintah seraya mengingatkan kedatangan orang asing ke Indonesia berpotensi memperpanjang masa penanganan pandemi COVID-19. 

“Kondisi kita belum pulih, ini yang harus kita terus waspadai. Perlu diingat bahwa kita kebobolan kasus Delta salah satu penyebab utamanya ya karena keteledoran mengawasi WNA India yang masuk,” kata Sahroni kepada jurnalis, Senin. 

Sebanyak 34 pekerja asal China tiba di Jakarta dengan menggunakan pesawat Citilink QG8815 pada Sabtu (7/8). 

Juru Bicara Direktorat Jenderal Penanganan COVID-19 Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, membenarkan kedatangan puluhan pekerja itu sambil menekankan bahwa mereka bisa masuk ke Indonesia karena mengantongi Izin Tinggal Terbatas atau ITAS, yang masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk. 

Arya mengklaim selama 3-30 Juli imigrasi telah menolak masuk 67 orang asing karena tidak lolos tes pemeriksaan kesehatan serta keimigrasian. 

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlaku pada 21 Juli 2021 melarang semua orang asing masuk ke Indonesia, termasuk tenaga kerja yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga. 

Pengecualian diberikan kepada lima kategori orang asing, yaitu pemegang visa diplomatik dan dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin dinas, pemegang ITAS atau zin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut. 

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Syarief Hasan, menyebut pelonggaran kepada orang asing menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan. 

“Selama ini, Pemerintah tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM. Bahkan, ada masyarakat yang didenda dan dipidanakan, namun belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia,” kata Syarief.



Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.