Follow us

Prabowo Gabung Kabinet Jokowi

Dengan diajaknya Prabowo, aktivis menilai Jokowi tidak serius atas penegakan HAM.
Arie Firdaus
Jakarta
2019-10-21
Email
Komentar
Share
Ketua Umum Partai Gerindra dan pesaing Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilihan presiden April lalu, Prabowo Subianto (kiri), berjalan didampingi wakilnya Edhi Prabowo, saat mereka tiba di Istana Presiden di Jakarta, 21 Oktober 2019.
Ketua Umum Partai Gerindra dan pesaing Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilihan presiden April lalu, Prabowo Subianto (kiri), berjalan didampingi wakilnya Edhi Prabowo, saat mereka tiba di Istana Presiden di Jakarta, 21 Oktober 2019.
Reuters

Tokoh oposisi yang juga pesaing Joko "Jokowi" Widodo dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada April lalu dan memiliki rekam jejak yang dipertanyakan terkait pelanggaran hak asasi manusia, Prabowo Subianto, mengaku diminta Presiden Jokowi untuk bergabung ke dalam kabinet pemerintah, Senin, 21 Oktober 2019.

Sehari sebelumnya Jokowi diambil sumpahnya sebagai Presiden untuk periode yang kedua setelah menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April lalu dalam pertarungan yang sengit melawan Prabowo.

"Kami diminta untuk memperkuat kabinet Beliau (Jokowi). Saya sudah sampaikan, apabila diminta kami siap membantu," kata Prabowo yang didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo kepada wartawan.

Namun Prabowo tak merinci posisi menteri yang bakal diterima partai atau dirinya.

Ia hanya menambahkan, "Beliau (Jokowi) izinkan saya untuk menyampaikan, saya membantu Beliau di bidang pertahanan.”

"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," lanjutnya.

Prabowo, yang berpasangan dengan Sandiaga Uno dikalahkan Jokowi dalam Pilpres 2019 yang diwarnai sentimen ras dan agama.

Dalam Pilpres 2019, Jokowi dan pasangannya, Ma’ruf Amin meraih 55% persen suara dibandingkan Prabowo-Sandiaga Uno yang hanya memperoleh sekitar 68,5 juta suara, atau tertinggal sekitar 17 juta suara.

Sebelumnya, dalam Pemilu 2014 Jokowi juga mengalahkan Prabowo dengan perolehan suara yang lebih kecil yaitu 53%.

Dihubungi terpisah, Dahnil Anzar selaku juru bicara Prabowo mengatakan, bidang pertahanan memang menjadi keahlian Prabowo yang merupakan mantan komandan jenderal komando pasukan khusus (Kopassus).

"Ekspektasinya memang di situ (pertahanan). Jadi, ya, tentu siap membantu," kata Dahnil.

Saat menjabat komandan jenderal Kopassus tersebut Prabowo diduga terkait kasus pelanggaran HAM sehubungan dengan penculikan dan hilangnya sejumlah aktivis mahasiswa prodemokrasi tahun 1998, tuduhan yang selalu dibantah Prabowo.

Selain Prabowo, pada Senin Jokowi juga menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh yang diprediksikan akan masuk dalam jajaran kabinetnya, beberapa diantaranya adalah mantan manager kampanye Jokowi dan pengusaha Erick Thohir, serta Founder dan CEO Gojek, Nadiem Makarin.

Jokowi berencana mengumumkan secara resmi dan melantik para menteri kabinetnya pada Rabu mendatang di Jakarta.

 

 

‘Ketidakseriusan Jokowi’

Menanggapi bergabungnya Prabowo ke kabinet pemerintah, peneliti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Kusuma menilainya sebagai bentuk ketidakseriusan Jokowi dalam penegakan HAM.

"Menurut kami, seharusnya Jokowi tidak memasukkan nama-nama yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu menduduki jabatan strategis," kata Ferry.

"Kalau benar-benar memperhitungkan masalah HAM, semestinya harus bersih. Tidak menempatkan orang seperti Prabowo atau Wiranto di kabinetnya."

Berbarengan dengan panggilan sejumlah calon menteri ke istana, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali berunjuk rasa di seputaran Istana Kepresidenan.

Mereka menyoroti pidato Jokowi usai pelantikan yang sama sekali tidak menyinggung perihal pemberantasan korupsi dan penuntasan masalah pelanggaran HAM.

"Padahal sejak September, salah satu highlights utama kami adalah bisa sama-sama merawat semangat reformasi," kata seorang peserta demonstrasi dari Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra.

Aksi serupa juga digelar para mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mendesak Jokowi untuk memilih menteri yang jujur, bersih, dan tidak korupsi serta terbebas dari dugaan pelanggaran HAM.

Sejak pertengahan September hingga awal Oktober sejumlah demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa digelar di Jakarta dan kota lainnya di tanah air untuk menolak revisi undang-undang yang dinilai melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peraturan lainnya yang dinilai mengancam semangat demokrasi. Lima pengunjuk rasa tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam rangkaian aksi tersebut.

NasDem ancam jadi oposisi

Seusai pelantikan Jokowi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat melempar sinyal keluar dari koalisi pendukung Jokowi, dengan berdalih bahwa gemuknya koalisi di pemerintahan dapat merusak demokrasi dan berpeluang membawa Indonesia ke sistem otoritarian.

"Tidak baik kalau tidak ada checks and balances. Tak ada lagi oposisi. Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," kata Surya, dilansir Kompas TV.

Dikonfirmasi ulang perihal sikap partai usai kepastian Prabowo bergabung ke pemerintahan --apakah bakal mengubah posisi sebagai oposisi, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate belum mau memastikan.

"Jika fungsi pengawasan dan penyeimbang di parlemen tak berjalan, bisa saja NasDem mengambil posisi kritis konstruktif. Tapi kalau sudah ada yang mengambil peran itu, kami akan bertindak sebaliknya," katanya.

Nasdem adalah salah satu dari lima partai yang dari sejak sebelum Pilpres telah berada di bawah koalisi Jokowi. Sembilan partai masuk dalam DPR kali ini, dan tiga dari partai oposisi, yaitu Greindra, Demokrat dan PAN telah bergabung dalam koalisi pemerintah

Dengan kepastian bergabungnya Prabowo ke pemerintahan, otomatis hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini sudah menegaskan diri sebagai oposisi.

Terkait manuver Prabowo dan Gerindra, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa konsekuensi sebuah langkah politik akan menjadi tanggungan partai politik masing-masing.

"Rakyat yang akan menilai di pemilihan umum selanjutnya," kata Hidayat.

"Beliau-lah yang pertama kali harus mengukur, apakah itu akan menurunkan marwah Beliau. Kemarin jadi kompetitor, sekarang jadi pembantu presiden,” ujarnya merujuk pada Prabowo.

Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani, berharap dengan bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan akan dapat memberikan solusi baik bagi negara.

"Itu prerogatif Presiden, pasti sudah memiliki pertimbangan meminta Pak Prabowo masuk ke pemerintahan," kata Puan, dikutip dari laman Detik.com.

Hal sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang berharap bergabungnya Prabowo sebagai wujud gotong-royong membangun bangsa.

"Semangat itu justru jiwa bangsa kita. Maka, partai politik koalisi semestinya dapat memahami pertimbangan Presiden Jokowi dalam membangun kabinet," ujarnya.

Ahmad Syamsudin di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.

Tampilan selengkapnya