Akankah Prabowo tetap setia pada kebijakan Jokowi?

Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto berjanji untuk melanjutkan kebijakan pendahulunya, Joko “Jokowi” Widodo, namun dia tidak akan menjadi sekedar “boneka” saat menjabat dan kemungkinan akan menegaskan independensinya, kata para analis.

Prabowo yang juga adalah Menteri Pertahanan, memenangkan pemilihan presiden pada 14 Februari berkat dukungan tidak langsung dari Jokowi yang popularitasnya masih tinggi. Saingan Prabowo pada dua kali pemilu sebelumnya itu terbukti menentukan kemenangannya.

Bagi banyak pengamat, pertanyaannya sekarang adalah apakah Prabowo akan tetap setia pada kebijakan Jokowi setelah mengambil alih kekuasaan pada Oktober nanti?

Muradi, analis politik di Universitas Padjadjaran di Bandung, mengatakan bahwa Prabowo ingin keluar dari bayang-bayang Jokowi dan ingin mandiri sebagai presiden dalam merumuskan kebijakan.

“Prabowo sudah bermimpi lama menjadi presiden,” kata Muradi kepada BenarNews.

“Prabowo tidak ingin ada dua matahari dalam pemeritahan. Dia ingin dipandang sebagai pemimpin mandiri. Saya memprediksi pecah kongsi di antara mereka tidak akan lama setelah pelantikan. Maksimal 100 hari pemerintahan,” jelasnya.

Pola pikir politik berbeda

Prabowo, mantan komandan jenderal Kopassus, memiliki pola pikir politik yang sangat berbeda dengan Jokowi, kata Siti Zuhro, analis politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Pada dasarnya, kedua individu ini memiliki karakter yang berbeda. Cara pandang, visi, dan obsesi yang berbeda,” jelas Siti.

“Tampaknya bukanlah Prabowo kalau tak mampu memunculkan warnanya sendiri. Apalagi sudah jadi presiden. Pastinya akan lebih assertive dan decisive,” ujar dia.

Siti menambahkan bahwa Prabowo mungkin akan mempertahankan beberapa program Jokowi untuk memperkuat legitimasinya sebagai presiden.

Prabowo, yang pernah menikah dengan putri mantan presiden Suharto, Siti Hediati atau Titiek Suharto, kalah dari Jokowi pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, sebelum akhirnya menerima ajakan untuk bergabung dalam kabinet Jokowi sebagai menteri pertahanan.

Pada pemilu tahun ini, Prabowo berdampingan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presidennya – sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah tidak berkuasa lagi.

Meskipun Jokowi tidak terang-terangan mendukung Prabowo, namun sering tampilnya mereka berdua di hadapan publik selama kampanye dan penolakannya untuk mendukung kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) – partai utama yang mengantarkannya dua periode sebagai presiden, merupakan sinyal keberpihakan Jokowi kepada Prabowo.

Kebijakan terkait IKN

Inisiatif pembangunan infrastruktur Jokowi yang ambisius, termasuk relokasi ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah aspek yang paling terlihat dari warisan politiknya.

Prabowo telah berjanji untuk mempertahankan sebagian besar kebijakan tersebut, meski presiden terpilih ini juga memiliki agendanya sendiri.

Salah satu komitmen yang paling utama adalah janji untuk memberikan makan siang gratis kepada 82 juta anak sekolah di Indonesia, sebuah proyek dengan biaya yang jauh melebihi anggaran tahunan untuk pembangunan ibu kota negara baru - dikenal dengan istilah IKN -  yang bernama Nusantara ini.

Dalam kampanyenya pada tahun lalu, Prabowo mengatakan agenda makan siang gratis akan menyedot biaya sekitar Rp450 triliun.

Sebaliknya, Prabowo mengatakan pada awal Mei bahwa pemerintahnya berencana mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk pembangunan IKN.

Infrastruktur dasar IKN, termasuk jalan, bendungan, jembatan dan gedung pemerintah, diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Namun keseluruhan proyek tersebut diperkirakan baru akan selesai pada 2045.

Proyek IKN telah mengalami tantangan sejak awal berdirinya, termasuk lambatnya pembangunan konstruksi, tertundanya pembebasan lahan, terbatasnya minat investasi, dan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan.

Lokasi Nusantara di Kalimantan yang kaya akan keanekaragaman hayati, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan akan merusak ekosistem yang rentan di sana dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Siti dari BRIN mengatakan bahwa Prabowo mungkin akan merestrukturisasi proyek IKN.

“Hal ini dilakukan agar IKN tidak menjadi proyek yang kontroversi selama kepemimpinannya,” ujar dia.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan IKN memang menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Hal itu terlihat bagaimana Prabowo hanya menargetkan pembiayaan sekitar Rp16 triliun per tahun. jauh dari pemerintahan Jokowi yang mencairkan anggaran IKN sebesar Rp26 triliun pada 2023 dan mengalokasikan pagu APBN 2024 sebesar Rp39,8 triliun

“Kebijakan itu dilakukan Prabowo dalam rangka menargetkan program makan siang gratis. Artinya ini adalah kebijakan Prabowo sendiri,” ujar Trubus kepada BenarNews.

Faktor keuntungan

Prabowo diperkirakan akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan berbiaya tinggi lainnya dari pemerintahan Jokowi, termasuk rencana perluasan kereta cepat Jakarta-Bandung ke Surabaya yang didanai China, kata Trubus.

“Prabowo akan mengadopsi kebijakan instrumental. Kalau kebijkannya baik, dilanjutkan. Kalau tidak, dievaluasi,” ujarnya.

Ambang Priyonggo, pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara, mengatakan bahwa Prabowo bukanlah sosok yang mudah untuk dikontrol.

“Sepanjang Jokowi masih akan terus melakukan intervensi, sudah pasti Prabowo tentu tidak mau menjadi pemimpinan bayangan,” kata Ambang.

Namun, kata Ambang, hubungan Jokowi dan Prabowo juga dapat ditentukan kepada seberapa besar keuntungan ekonomi yang mereka dapat.

“Saya menganggapnya IKN ini sebagai salah satu deal antara keduanya. Kalau kita melihat di balik ini, siapa saja yang mendapat jatah konsensi lahan, proyek-proyek, adalah bagian-bagian dari kubunya Prabowo,” ucap dia.

Muradi, dari Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa Prabowo mungkin akan mencari dukungan dari PDIP yang kini sedang berselisih dengan Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengindikasikan kesediaan partainya untuk bekerja sama dengan Prabowo, dengan menyatakan bahwa ketua umumnya, Megawati Sukarnoputri, terbuka untuk bertemu.

Dalam Rapat Kerja Nasional PDIP pada Minggu (26/5), Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, belum memutuskan untuk menjadi oposisi atau gabung pemerintahan Prabowo.

"Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik," kata Megawati di Jakarta.

BenarNews telah menghubungi juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, soal peluang koalisi dengan PDIP dan potensi tidak sejalannya Prabowo dengan Jokowi dalam sejumlah kebijakan pada pemerintahan mendatang, namun tak memperoleh balasan.

Namun dalam acara Political Show di CNN TV pada Senin, Dahnil tanpa memberikan rincian, mengatakan ada pihak-pihak yang berupaya untuk memecah belah antara Prabowo, Jokowi dan Megawati.

Pada akhirnya, Prabowo menghadapi tugas sulit untuk menyeimbangkan ambisi kebijakan dengan realitas ketersediaan dana, menurut Ali Sahab, dosen politik di Universitas Airlangga di Surabaya.

Dia harus memilih antara memenuhi janjinya sendiri dan melanjutkan program-program Jokowi, kata Ali.

“Tantangannya bukan hanya soal bagaimana Prabowo menanamkan gayanya dalam pemerintahan, namun memastikan tersedianya dana yang cukup,” kata Ali kepada BenarNews.

Nazarudin Latif di Jakarta berkontribusi pada artikel ini.