Prabowo Sebut Indonesia Berada di Arah yang Salah

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dalam pidato melalui akun Facebook resminya, Selasa malam, 19 Juni 2018, yang direspons perwakilan pemerintah dengan meminta calon presiden dari partai tersebut memberikan data pendukung yang tidak dijabarkan dalam kecamannya itu.

Dalam video berdurasi 37 menit tersebut, Prabowo menyoroti sejumlah hal, mulai dari penilaiannya soal kekayaan Indonesia yang telah dikuasai asing dan segelintir orang, hingga masalah utang pemerintah yang dipakai untuk membayar gaji pegawai dan melunasi bunga utang.

"Kita meminjam uang sebagai bangsa, sebagai negara, untuk membayar gaji saudara-saudara. Ini adalah keadaan ekonomi yang tidak masuk akal," ujar Prabowo.

"Tidak ada lembaga keuangan di seluruh dunia yang berani meminjamkan uang untuk biayar overhead, untuk biaya gaji, secara ekonomis ini tidak masuk akal."

Dalam video yang hingga pukul 21: 15 WIB Rabu malam itu telah ditonton lebih dari 184.000 kali, Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna sawo matang, terlihat duduk di balik meja persegi panjang.

Di belakangnya, tergantung lukisan Panglima Tentara Nasional (TNI) pertama Jenderal Sudirman serta bendera Indonesia yang bersebelahan dengan panji berlogo Angkatan Darat.

Prabowo memulai pidato dengan menyapa pendukungnya. Lalu, ia mengajak mereka untuk bersama-sama meninjau ulang kondisi tanah air yang disebutnya “kurang membahagiakan”.

"Arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini berada di arah dan alur yang salah. Kita merasakan. Gerindra merasakan," tambah Prabowo.

Penyimpangan itu, terangnya, terlihat dari kekayaan bangsa yang dikuasai kurang dari 1 persen penduduk.

Prabowo tidak merinci data mendetail terkait pernyataannya itu, tapi mengatakan bakal mengungkapnya pada waktu yang tepat.

Terkait hal itu, tenaga ahli Komunikasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, tak mau berkomentar banyak. Dia mempersilakan Prabowo menjabarkan data dari setiap kritik di pidatonya.

"Baru pemerintah bisa menjawab," ujar Ngabalin ketika dikonfirmasi BeritaBenar.

"Pemerintah akan terbuka. Semua menteri akan terbuka. Soal pemerintah yang disebut membiarkan kekayaan dikuasai asing, rilis saja data-datanya."

‘TNI lemah’

Selain kekayaan negara yang dikuasai segelintir orang dan utang pemerintah, mantan menantu mendiang Presiden Suharto yang penah menjabat sebagai Panglima Kostrad pada jaman Suharto itu, juga menyinggung tentang TNI.

"Tentara kita lemah, Angkatan Udara kita lemah, Angkatan Laut kita lemah, kekayaan kita diambil," ujar Prabowo, juga tanpa menyampaikan data-data pendukung.

Tidak ada komentar dari juru bicara Mabes TNI, Mayor Jenderal Sabrar Fadilah terkait pernyataan Prabowo tersebut. Telepon dan pesan pendek tak beroleh balasan.

Ada pula kritik tentang kebijakan membagi-bagikan uang dan paket-paket tertentu yang sering dilakukan Jokowi bila melakukan kunjungan ke daerah.

Prabowo menilai, kebijakan tersebut memang populis tapi sejatinya tidak memperkuat keadaan ekonomi.

Penguatan ekonomi, dinilai Prabowo, akan tercapai jika segala kekayaan dikuasai negara seperti yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yaitu bumi air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara.

"Ini kuncinya," tambah Prabowo, yang menyebutkan kondisi Indonesia tak jauh berbeda dengan negara lain, tengah dalam kondisi state capture atau negara dikuasai dan dijajah oleh kerja sama antara segelintir pejabat dan swasta dengan pihak asing.

Mengenai hal ini, Ngabalin lagi-lagi meminta Prabowo menjabarkan data soal kekayaan negara yang dikuasai asing atau swasta.

"Siapkan saja datanya, supaya bisa kita bandingkan," ujar Ngabalin.

Tak jauh berbeda pendapat Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani yang juga meminta Prabowo agar memerinci data kritikan pidatonya agar tak terkesan "salah alamat".

"Keadaan ekonomi membuka kesempatan untuk asing, sudah terjadi sejak zaman Orde Baru," kata Arsul saat dihubungi.

PPP adalah salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi. PPP bersama sejumlah partai lain seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura sudah menyatakan dukungan untuk calon petahana Presiden Jokowi.

Sebaliknya pendapat Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, dikutip dari laman Detik.com, mengklaim Prabowo memiliki data dalam pidatonya seperti saat menyoroti utang pemerintah.

"Utang naik. Sedangkan dampak ekonomi riil tidak ada," ujar Mardani, yang selama ini rutin mengkritik pemerintah dan mengampanyekan gerakan #2019GantiPresiden.

Sedangkan, Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah Zubir menilai Prabowo sedang hopeless atau putus asa untuk dapat mengalahkan Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Penyebabnya, Prabowo sudah hopeless karena dia tahu tidak akan menang melawan Jokowi di Pilpres 2019," kata Inas seperti dilansir Detik.com.

‘Sebagai kritik’

Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, menilai pidato Prabowo tidak jauh berbeda dengan kritikan sebelumnya. Maka, tambahnya, pemerintah tidak perlu reaktif.

“Bagi saya, sebaiknya disikapi sebagai peringatan saja," kata Idil, "terima sebagai kritikan."

Oktober tahun lalu, dalam pertemuan dengan kader Gerindra, Prabowo sempat pula menyinggung soal kekayaan negara yang tidak merata dan dikuasai 1 persen penduduk saja.

Bahkan kala itu, Prabowo menyebut Indonesia sudah tidak ada pada 2030 --yang belakangan diakuinya dikutip dari novel Ghost Fleet.