Prabowo, dituduh melanggar HAM, dipecat dari AD, dan terpilih sebagai presiden

Sempat dituduh melakukan pelanggaran hak asasi berat dan diberhentikan dari dinas militer, Prabowo Subianto akhirnya berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia 26 tahun kemudian.  

Hasil hitung cepat yang diumumkan pada Rabu menunjukkan bahwa Prabowo memperoleh 58% suara pada pemilu 14 Februari. Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tersebut memenangkan kontestasi pemilihan presiden satu putaran, mengalahkan dua saingannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Kemenangan Prabowo, yang dulu dianggap sebagai simbol kekuasaan presiden Soeharto, merupakan titik balik bagi Indonesia, dan memunculkan bayang-bayang kembalinya era kediktatoran Orde Baru (Orba).

Sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, Prabowo akan menjadi kepala negara pertama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan presiden kedua Indonesia yang memerintah secara otoriter selama 32 tahun itu.

Anak perempuan Soeharto, Siti Hediati, pernah menikah dengan Prabowo. Mereka bercerai pada 1998, bersamaan dengan tahun jatuhnya Soeharto, dan diberhentikannya Prabowo dari dinas militer dengan pangkat terakhir letnan jenderal.

Prabowo, yang memimpin Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebelumnya telah gagal dua kali memenangkan kursi kepresidenan, kalah dari Joko “Jokowi” Widodo dalam Pemilu 2014 dan 2019.

Pada periode keduanya sebagai presiden, Jokowi menggandeng rivalnya, Prabowo, untuk menjabat menteri pertahanan mengingat saat itu polarisasi bernuansa politik identitas di antara pendukung kedua tokoh tersebut sangat kuat.

Karena tidak ada teman atau musuh abadi dalam politik, secara cerdik, kali ini Prabowo menggandeng putra mantan seteru lamanya itu. Prabowo mengumumkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapresnya.

Kini, setelah Jokowi lengser dari kursi kepresidenan, putranya, Gibran, akan naik menjadi wakil presiden.

Pasangan yang tidak terduga antara Prabowo dan Gibran, di mana tokoh pertama merupakan keturunan elite lama, sementara anak Jokowi mewakili generasi baru, dipandang sebagai langkah pragmatis untuk menarik banyak pemilih dan memastikan kelancaran transisi kekuasaan.

Prabowo, 72 tahun, sejak tahun 2019 telah berupaya mengubah citra dirinya, dengan beralih dari kepribadian ultranasionalisnya menjadi sosok yang lebih ramah dan bersahabat.

Hal tersebut tampaknya berhasil membuat sebagian masyarakat Indonesia melupakan rekam jejak militernya yang diduga terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan pada era Soeharto.

Pergantian generasi juga memberikan keuntungan bagi Prabowo dalam pemilu terakhir ini, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa analis.

Dengan 52% pemilih berusia di bawah 40 tahun, dan sebagian besar dari mereka berasal dari Generasi Z, banyak pemilih muda yang mungkin tidak menyadari, atau menganggap tuduhan serius terhadap Prabowo sebagai sebuah isu usang.

Bagi kebanyakan anak muda, termasuk 9 juta pengikut Instragram Prabowo, apa yang lebih mereka tahu dari sosok Prabowo adalah hobinya berjoget dan kecintaannya pada kucing.

Prabowo memikat hati pengguna media sosial, yang menjulukinya “gemoy” bahasa gaul yang berarti lucu atau menggemaskan. Dia juga menjadi bintang meme dan kartun, dengan kampanyenya yang menggambarkan dirinya sebagai karakter yang menggemaskan dan ceria di baliho-baliho dan iklan televisi.

Dia rajin memposting foto-foto dan video kucingnya di Instagram. Kepopuleran Prabowo ini membuat seorang pemilih pemula mengatakan kepada BenarNews pada Januari bahwa dirinya akan memberikan suaranya untuk Prabowo karena "dia lucu.”

Kepribadian Prabowo yang demikian itu tidak seperti yang sering disebut-sebut sebagai jenderal temperamen, agresif yang kasar, dan dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jangan terkecoh. Bisa jadi kelucuan Prabowo sebagai sesuatu yang direkayasa.

Sifat aslinya kadang keluar tanpa dia sadari. Pemirsa melihat sekilas karakter temperamental, dan kasarnya itu dalam sejumlah debat pemilihan presiden yang disiarkan televisi beberapa waktu lalu.

Tuduhan serius

Di balik “joget gemoy” dan fotonya memeluk kucing, masa lalu Prabowo masih menjadi sumber perdebatan.

Prabowo dituduh terlibat dalam beberapa pelanggaran hak asasi manusia semasa bertugas di militer, termasuk penculikan aktivis prodemokrasi pada 1997-98, saat dia menjabat sebagai komandan jenderal Kopassus.

Selama berada di pasukan elite angkatan darat tersebut, Prabowo terlibat dalam beberapa operasi militer, termasuk invasi ke Timor Timur dan pemberantasan pemberontakan di wilayah Papua.

Aparat keamanan Indonesia, khususnya Kopassus, dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama 24 tahun pendudukan di Timor Timur, demikian temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Penyelidik mengutip beberapa saksi yang mengatakan bahwa unit yang dipimpin Prabowo ada hubungannya dengan kejahatan tersebut.

Sebagai komandan Kopassus selama operasi militer di Timor Timur, Prabowo diduga merupakan pemain kunci dalam “perang tidak konvensional” yang digunakan untuk membantai warga Timor, menurut beberapa laporan investigasi.

Tuduhan serupa juga dilontarkan terhadapnya terkait operasi militer yang dilakukannya di Papua.

Prabowo juga pernah menjabat sebagai panglima Kostrad pada 1998, masa akhir pemerintahan Soeharto yang penuh gejolak yang mengantarkan era baru demokrasi.

Tindakan Prabowo saat itu mendapat sorotan, dengan banyak saksi yang menyatakan bahwa pasukan di bawah komandonya menculik dan menyiksa para aktivis prodemokrasi dan mengklaim bahwa ia mengatur sejumlah penculikan.

Dewan Kehormatan Perwira yang menyidang Prabowo pada Agustus 1998 menemukan bahwa dia terlibat dalam penculikan sembilan aktivis demokrasi, dan menghentikan  dirinya dari dinas militer. Prabowo membantah keras tuduhan itu.

Namun, pada 2014, dia mengaku kepada televisi Al Jazeera bahwa dia telah membantu menculik sembilan aktivis atas perintah atasannya.

Budiman Sudjatmiko, mantan aktivis pro-demokrasi yang dipenjarakan oleh Soeharto dan kini menjadi pendukung Prabowo, mengatakan Prabowo mengakui telah menculik beberapa aktivis pada tahun 1997-1998, dan telah membebaskan mereka semua.

Budiman mengatakan dalam acara bincang-bincang di YouTube pada Juli tahun lalu bahwa Prabowo tidak mengetahui nasib para korban penculikan lainnya yang tidak pernah kembali ke rumah atau dinyatakan hilang. Mereka diculik bukan oleh Prabowo.

Dia mengatakan, Prabowo mengaku, “Saya melepaskan semua orang yang saya jemput. Mereka semua bebas. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada beberapa orang yang tidak berhasil pulang.”

Prabowo tidak pernah dibawa ke pengadilan atas semua tuduhan tersebut.

Kekayaan bersih Prabowo Rp2 triliun

Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951, dari keluarga elite Indonesia, putra dari Sumitro Djojohadikusumo, ekonom terkemuka era Orde Lama, dan Dora Sigar.

Karena masa kecilnya sebagian besar dihabiskan di luar negeri, Prabowo fasih berbahasa Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman.

Prabowo kembali ke Tanah Air saat beranjak dewasa, lulus dari Akademi Militer Indonesia pada tahun 1974, dan bergabung dengan Kopassus, dan kemudian menjadi komandan pasukan elite tersebut pada 1995.

Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menjadi pengusaha dan mendirikan beberapa perusahaan di berbagai sektor, seperti pertanian, pertambangan, dan media. Dia sempat tinggal di pengasingan, di Yordania selama beberapa tahun.

Kekayaan Prabowo mencapai Rp2 triliun pada November 2023, menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia memperoleh kekayaannya terutama dari bisnisnya.

Prabowo kembali ke Indonesia pada 2004, dan pada tahun yang sama dia mencoba dan gagal menjadi calon presiden dari Partai Golkar.

Ia mengatakan tujuannya bergabung dalam dunia politik karena ingin mengabdi pada negara dan mengembalikan kejayaan Indonesia.

Prabowo ikut mendirikan Partai Gerindra pada 2008, dan mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 2009 sebagai pasangan mantan presiden Megawati Sukarnoputri, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Mereka kalah.

Meski begitu, Prabowo tetap bersikeras. Dia mencalonkan diri sebagai presiden dan kalah dari Jokowi pada 2014 dan 2019. Dia awalnya menolak hasil pemilu 2019 dan mengklaim adanya kecurangan, namun kemudian menerimanya setelah melalui proses hukum yang melelahkan.

Menjelang Pemilu 2024, spekulasi politik berkembang bahwa Prabowo mungkin akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024.

Dia tidak lagi harus bersaing dengan Jokowi yang masih sangat populer. Konstitusi membatasi jabatan presiden hanya karena dua periode.

Awalnya tidak ada tanda-tanda bahwa Jokowi akan mendukung siapa pun kecuali calon presiden dari partainya sendiri, PDIP, Ganjar Pranowo.

Namun ketika keputusan Mahkamah Konstitusi pada Oktober memungkinkan putra Jokowi, Gibran, yang berusia 36 tahun, mencalonkan diri sebagai wakil presiden dengan mengabaikan persyaratan usia, para analis menyadari bahwa aliansi baru akan segera terjadi.

Benar saja, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya di tengah gelombang ketidaksetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai nepotisme karena lembaga tersebut dipimpin oleh adik ipar Jokowi.

Selama kampanye Pemilu 2024, Prabowo menggambarkan dirinya sebagai seorang nasionalis yang membela Indonesia dari campur tangan dan eksploitasi asing.

Misalnya, ketika ia mendesaknegara-negara Eropa pada November lalu untuk membuka pasarnya bagi produk-produk Indonesia – khususnya minyak sawit, yang memiliki permasalahan lingkungan hidup dan hak asasi manusia – ia merujuk pada masa lalu kolonial negaranya.

“Orang-orang Eropalah yang datang ke pulau kami dan memaksa kami menanam teh, kopi, karet, coklat,” ujarnya pada acara yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies di Jakarta.

“Dan sekarang Anda mengatakan kami menghancurkan hutan kami. Anda menghancurkan hutan kami.”

Tidak menarik

Namun nasionalisme semacam ini tidak menarik bagi keluarga dari belasan aktivis demokrasi yang hilang sejak 1997-1998.

Petrus Haryanto, yang membentuk sebuah organisasi untuk mewujudkan keadilan bagi orang-orang yang dihilangkan secara paksa, memulai kampanye tahun lalu yang disebut “Jangan pilih penculik!”

Kelompok tersebut bertujuan mengembalikan nilai-nilai aktivis tahun 1990an – yaitu kejujuran, hak asasi manusia dan kemanusiaan.

“Oleh karena itu, nasionalisme yang kami kemukakan adalah nasionalisme kemanusiaan,” kata Petrus, Juli lalu.