Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayangi Tuduhan Kerusakan Lingkungan

Warga tidak menolak proyek, namun tuntut tanggung jawab dan transparansi KCIC.
Ronna Nirmala
Jakarta
2021-07-08
Share
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayangi Tuduhan Kerusakan Lingkungan Seorang pekerja mendorong gerobak di lokasi pembangunan terowongan Walini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, 21 Februari 2019.
Reuters

Sri Rama Aryadhana, seorang warga perumahan Margawangi Estate di Kota Bandung, mengkhawatirkan kondisi rumahnya yang mengalami sejumlah retakan yang diduga akibat penggunaan alat berat secara masif dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.  

Perumahan Margawangi berjarak hanya sekitar 22 meter dari proyek yang didanai Cina yang konstruksi fisiknya dimulai pada 2017. Pada November 2020, pengerjaan fisik sampai ke area perumahan Margawangi di Bandung.    

“Pada November itu, mereka mulai pasang pancang, mengebor, menggunakan alat beratnya. Di situ mulai kerusakan-kerusakan terjadi, bukan cuma di rumah saya, tapi se-RT ini,” kata Rama, 44, melalui sambungan telepon dengan BenarNews. 

Sejak konstruksi dimulai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mendapat banyak kritik dari segi dampak lingkungan. Masalah yang dikeluhkan warga di sepanjang lokasi proyek antara lain tertutupnya saluran pembuangan, pencemaran air dan udara, banjir ketika musim hujan, hingga kebisingan yang menurut Rama membuat anaknya mengalami gangguan tidur.

Sementara itu, sebagian dari mereka yang mengeluhkan tentang pembangunan jalur kereta diancam akan ditindak oleh petugas keamanan karena dianggap menghambat proyek strategis nasional, menurut perwakilan warga dan aktivis.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 143 km ini dikerjakan perusahaan konsorsium dari Cina dan Indonesia yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. 

Proyek ini awalnya disebut memakan biaya U.S.$6 miliar atau sekitar Rp95 triliun, namun pemerintah mengatakan ada pembengkakan biaya sebesar $1,4-1,9 milyar karena pengeluaran “tak terkira”.

Jalur kereta cepat ini merupakan proyek utama One Belt One Road (OBOR), inisiatif infrastruktur yang diinisiasi Cina dan bernilai miliaran dolar.

Meiki Paendong, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, mengatakan kerusakan lingkungan dan dampak sosial jangka panjang hampir dialami seluruh warga yang tinggal di dekat area proyek tersebut. 

“Yang sejenis (kerusakan) dengan warga Margawangi ini ada juga di Bekasi. Mereka di sana terkena banjir karena saluran drainase tertutup oleh urukan untuk pondasi tiang pancang, dan mereka juga tidak membuat drainase alternatifnya,” kata Meiki kepada BenarNews. 

Selain banjir, sawah seluas 10 hektare milik warga di Kampung Pojok, Kabupaten Bandung Barat, juga rusak akibat saluran irigasinya yang diuruk untuk pembangunan jalur kereta cepat. 

Di Gunung Bohong, Cimahi, warga mengkhawatirkan potensi terjadinya longsor akibat kemunculan retakan panjang akibat penggunaan teknik peledakan untuk membuat terowongan. 

“Getarannya itu bukan cuma merusak rumah warga karena keretakan bangunan, tapi ternyata ada retakan sepanjang 1-2 km di perumahan itu yang berpotensi membesar dan ketika hujan, air bisa masuk ke retakan dan membuat tanah longsor. Jadi mereka sekarang serba tidak tenang,” kata Meiki. 

Namun begitu, Meiki mengatakan tidak semua warga berani mengadukan laporan kerusakan ini kepada institusi terkait, termasuk kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seperti yang dilakukan Rama dan 25 keluarga di Perumahan Margawangi. 

“Kami sudah mendorong perjuangan mereka untuk bisa disampaikan juga ke Komnas HAM. Tapi ini balik lagi ke warga. Memang ada skeptisme karena sebelum-sebelumnya respons pemerintah lambat, juga mereka sempat dapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu,” kata Meiki. 

Rama dari Perumahan Margawangi mengaku tidak pernah ada komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak KCIC dengan warga setempat. 

“Pada awal proyek, mereka malah kirim aparat keamanan ke sini yang mengatakan siapapun yang menghalangi proyek akan ditindak,” tuturnya. 

Retakan yang te rjadi di rumah Sri Rama Aryadhan, warga di perumahan Margawangi Estate di Kota Bandung yang berlokasi di dekat pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. [Dok. Sri Rama Aryadhana]
Retakan yang te rjadi di rumah Sri Rama Aryadhan, warga di perumahan Margawangi Estate di Kota Bandung yang berlokasi di dekat pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. [Dok. Sri Rama Aryadhana]

Dipanggil Komnas HAM

Sementara itu, Komnas HAM berencana memanggil Direktur Utama PT KCIC pada dua pekan ke depan untuk menindaklanjuti aduan warga Margawangi atas dugaan perusakan dan pencemaran lingkungan akibat pembangunan jalur kereta cepat. 

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pemanggilan itu dilakukan untuk menggali keterangan dan informasi langsung dari petinggi perusahaan konsorsium proyek lantaran permasalahan yang muncul sejak tiga tahun silam, tak kunjung selesai. 

“(Pemanggilan ini) terkait dengan masterplan pembangunan kereta cepat, AMDAL dan strategi mereka supaya tidak melanggar hak asasi manusia,” kata Beka, kepada BenarNews. 

Pemanggilan awalnya direncanakan pada Jumat (9/7), namun diundur karena pelaksanaaan kebijakan pembatasan mobilitas ketat untuk menekan penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. 

“Dijadwalkan tanggal 22 Juli, sesuai dengan permohonan pengunduran dari perusahaan,” kata Beka. 

Rama menambahkan, aduan kerusakan yang dialami warga juga telah disampaikan ke berbagai institusi terkait lainnya, namun selalu menemukan kebuntuan. Dalam satu sesi pertemuan dengan perwakilan KCIC yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, warga lagi-lagi tidak mendapat respons yang diharapkan. 

“Dampaknya ini kan sudah terjadi dan nyata bukti-buktinya. Yang kami inginkan mereka mau mengakui kalau kita sudah menerima dampaknya dan bertanggung jawab, bebaskan (tanah) kita,” kata Rama. 

“Kami yang pindah atau mereka yang pindah,” tegasnya. 

Dia mengaku akan terus menuntut tanggung jawab perusahaan.

“Bukan saya menolak adanya proyek ini. Tidak. Saya mendukung, tapi harus ada transparansi atas dampak-dampaknya dan bagaimana pertanggungjawabannya.” 

Pada Februari 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pernah meminta proyek pembangunan kereta cepat dihentikan selama selama dua pekan agar manajemen membenahi persoalan keselamatan dan lingkungan. 

Penghentian itu berpangkal pada insiden banjir di Ruas Tol Jakarta-Cikampek akibat drainase yang tertimbun material proyek. 

Meiki mengatakan waktu yang diberikan PUPR bagi perusahaan untuk membenahi pola kerjanya tidak membuahi hasil yang diinginkan warga terdampak. 

“Pemerintah pusat itu kepentingannya supaya jalan tol tidak terganggu, bukan warganya. Karena sampai saat ini, tidak pernah ada penyelesaian yang adil untuk warga,” kata Meiki, seraya meminta adanya audit menyeluruh untuk proyek ini. 

Proyek yang membentang dari Halim, Jakarta Timur, hingga Kota Bandung itu terbagi dengan 40 km jalur layang, 80 km jalur menapak di tanah, dan sisanya merupakan jalur bawah tanah. 

Sebuah spanduk di rumah salah seorang warga di perumahan Margawangi Estate di Kota Bandung yang lokasinya berada di dekat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. [Dok. Sri Rama Aryadhana]
Sebuah spanduk di rumah salah seorang warga di perumahan Margawangi Estate di Kota Bandung yang lokasinya berada di dekat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. [Dok. Sri Rama Aryadhana]

KCIC janji kooperatif

Sementara itu, Manajer Umum Komunikasi KCIC, Mirza Soraya, mengaku perusahaan akan bersikap kooperatif dengan aduan yang diajukan warga Perumahan Margawangi Estate. 

“PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kooperatif dan siap duduk bersama warga mendiskusikan keluhan dampak lingkungan yang diajukan oleh Paguyuban Warga,” kata Mirza dalam keterangan tertulis kepada BenarNews. 

Perusahaan berdalih pelaksanaan proyek kereta cepat mengedepankan keamanan dan keselamatan lingkungan, sesuai dengan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah dilakukan dan juga menunjuk beberapa konsultan untuk memastikan aktivitas pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Terkait keretakan rumah warga, Mirza mengatakan penyebabnya belum bisa dipastikan karena adanya penolakan dari warga saat KCIC hendak melakukan kegiatan inventarisasi sebelum proyek dimulai. 

“KCIC dan kontraktor tidak memperoleh data pembanding kondisi bangunan sebelum dan sesudah pekerjaan dilakukan,” kata Mirza.

Mirza turut mengklaim tingkat kebisingan yang dikeluhkan warga tidak sepenuhnya akibat pengerjaan proyek, melainkan karena lokasi perumahan yang dekat dengan jalan tol. 

"Kebisingan bertambah karena lokasi proyek juga berdekatan dengan jalan tol. Namun tingkat kebisingan ini secara berangsur menurun seiring dengan selesainya proyek pembangunan," katanya. 

Mirza membantah tuduhan adanya intimidasi dari aparat keamanan kepada warga.

“Sepanjang proyek pembangunan, tidak ada intimidasi dari aparat TNI atau Polri,” ujarnya.

“Keberadaan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri di lokasi pembangunan bukan bertujuan untuk mengintimidasi warga, melainkan prosedur pengamanan yang sudah baku dalam pelaksanaan proyek strategis nasional,” tambahnya.

Perkembangan proyek

Per Kamis, Kementerian BUMN mencatat progres pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 74 persen.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah tengah bernegosiasi dengan pihak Cina untuk mengajukan tambahan biaya untuk operasional ketika kereta sudah mulai berjalan. 

“Untuk kelangsungan usaha, dalam konteks operasional cash flow negatif, kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank, dalam hal ini CDB (China Development Bank),” kata Kartika dalam rapat di Komisi VI DPR, Kamis. 

Kementerian BUMN juga memprediksi proyek ini bakal mengalami cost overrun atau pembengkakan ongkos konstruksi hingga U.S.$1,4-1,9 miliar. Perihal ini, Kartika mengatakan pihaknya masih mendiskusikan dengan sejumlah pihak terkait perihal langkah lanjutan yang akan diambil. 

Bulan lalu, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA, Agung Budi Waskito, mengatakan pihaknya tengah menegosiasikan adanya penurunan porsi kepemilikan saham kepada pihak Cina agar beban pembengkakan biaya proyek bisa ditanggung oleh pemerintah terkait. 

WIKA, yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), memiliki porsi saham terbesar dalam proyek gabungan bersama konsorsium perusahaan KCIC dengan 38 persen. Secara keseluruhan, PSBI memegang porsi saham sebesar 60 persen dan KCIC sebesar 40 persen.

Dari proyeksi anggaran pembangunan sebesar U.S.$6,071 miliar atau sekitar Rp88,4 triliun, WIKA mengestimasikan pembengkakan mencapai lebih dari 20 persen. 

Mirza Soraya mengatakan penambahan biaya pembangunan dikarenakan banyaknya hal yang tidak terduga terjadi di lapangan seperti pembebasan lahan dan utilitas. 

“Hal-hal yang tidak terduga inilah yang akhirnya memunculkan biaya tak terduga,” kata Mirza kepada BenarNews. 

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan monitoring intensif terhadap pelaksanaan proyek kereta cepat. 

Critical path dan target-target yang harus dicapai bisa terpenuhi agar rencana beroperasi pada Desember 2022 bisa benar-benar terealisasi,” kata Jodi kepada BenarNews. 

Anonymous says:
2021-07-16 22:19

Lebih merusak lingkungan mana jika dibanding dengan memberi ijin membuka lahan pemukiman di lahan pertanian beririgasi teknis

Giyarto
Giyarto says:
2021-07-31 16:31

Ujung ujungnya minta kompensasi gais, orang di ajak maju dikit susah

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya