Antisipasi Radikalisme Kuasai Politik, Masyarakat Diminta Pegang Ideologi Negara

Pakar: agama harus dipakai secara positif dalam berpolitik dan tetap dibarengi nilai Pancasila.
Zahara Tiba & Keisyah Aprilia
2017.12.15
Jakarta
171215_ID_Ahok_1000.jpg Para pengunjuk rasa dalam demo anti mantan Gubernur Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, di luar Gedung DPR, Jakarta, 21 Februari 2017.
AP

Diperbarui pada Senin, 18 Desember 2017, 21:00 WIB

Masyarakat diminta untuk berpegang pada ideologi Indonesia yang menjunjung persatuan dalam keberagaman untuk mengantisipasi kelompok dengan paham radikal memenangi Pemilihan Presiden 2019 mendatang, demikian analis dalam sebuah diskusi pertengahan minggu ini.

“Ada kelompok yang menggandeng kaum radikal guna menjatuhkan Presiden Joko Widodo,” dalam Pilpres mendatang, ujar Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, dalam diskusi bertajuk “Kemana Kiblat Politik Kelompok Radikal di Pilpres 2019” di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.

Boni mengatakan penangkapan, penyidangan, dan pemutusan bersalah mantan gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama atas dakwaan penistaan agama Islam setelah adanya sejumlah demo besar oleh kelompok Muslim konservatif, adalah gambaran pengaruh radikalisme dalam politik di Indonesia.

Boni mengkhawatirkan pengaruh radikalisme seperti itu bisa menjadi ancaman dalam Pemilu 2019.

“Kita butuh menyatukan pandangan dalam mengantisipasi gerakan radikal ini. Kelompok ini menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam politik. Jika SARA terus digunakan dalam politik, maka dijamin pemilu 2019 akan jauh dari peradaban.”

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Soleman B. Ponto mengatakan radikalisme belakangan digunakan sebagai alat untuk mendapat pendukung partai politik.

Hal ini sama seperti saat bekas Presiden Soekarno yang menggunakan konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunis (Nasakom) dalam menggalang pendukung, katanya.

Indonesia, lanjut Soleman, adalah negeri yang penuh keberagaman. Karena itu, ia mengajak publik untuk memilih pemimpin yang dapat menjaga keberagaman pada Pilpres 2019.

Kelompok berakal

Akademisi Gracia Paramitha lebih memilih tidak membahas jargon kelompok radikal, namun fokus ke kelompok berakal.

Salah satu contohnya adalah Indonesian Youth Diplomacy, kelompok anak muda yang fokus pada isu global seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan kejahatan transnasional.

Menurutnya, pemuda yang akan mendominasi jumlah pemilih akan banyak berperan dalam menentukan Pilpres 2019.

“Tindak lanjut pemuda berakal harus dilengkapi dengan akhlak agar terjadi keselarasan dalam pikiran. Jika akal dan akhlak menyatu, radikalisme bisa hilang,” kata Gracia.

Sedangkan, Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Siti Musdah Mulia, mengatakan, agama harus dipakai secara positif dalam berpolitik dan tetap dibarengi nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila menampung semua nilai agama dan semua kepercayaan yang ada dan tumbuh di Indonesia. Itu harus selalu diingat,” tuturnya.

Christine Susanna Tjhin, pengamat dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang fokus dalam isu pluralisme dan politik kelompok Tionghoa Indonesia, melihat identitas etnis memang menjadi isu yang mendapat banyak sorotan. Pada saat yang bersamaan juga digunakan pihak berkepentingan untuk mengedepankan agenda mereka.

“Entah itu untuk mendorong perolehan dukungan atau menjatuhkan pihak lawan. Jadi secara umum memang politik identitas semakin kelihatan mengental tahun ini,” ujar Christine kepada BeritaBenar.

Dia berharap semua pihak bekerja sama menghadapi tantangan terbesar menjelang Pilpres 2019, yakni dengan mengurangi ketegangan yang sudah terbentuk.

“Pemerintah, partai politik dan masyarakat sipil harus bisa menciptakan dan menghidupkan kembali atmosfer yang konstruktif untuk pesta demokrasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), M. Maksum Machfoedz juga mengajak segenap komponen bangsa tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan.

“Kita semua NKRI, mari bersama membangun bangsa Indonesia ini secara bersama-sama,” pungkasnya.

‘Kecil kemungkinan menang’

Kemenangan Anies Baswedan, yang didukung pemilih Muslim konservatif, atas Ahok dalam Pilkada Jakarta tahun ini banyak ditengarai pakar sebagai kebangkitan politik Islam.

Namun hal ini ditepis oleh Nasir Djamil – anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).

“Justru yang terjadi kemorosotan moral politik para elit. Umat Islam Indonesia juga bukan umat ideologis. Mayoritas mereka masih tergolong “Islam Abangan” dan cenderung sekuler dalam pilihan politiknya,” katanya kepada BeritaBenar, Jumat.

“Belum lagi fenomena pragmatisme yang menjangkiti sebagian besar pemilih. Sistem politik yang masih berbiaya mahal membuat partai dan para politisi berkantong tebal berpeluang memenangkan pertarungan di lapangan.”

Dengan kondisi begitu, peluang partai-partai berbasis Islam tentu masih kecil dengan peta politik Indonesia. Apalagi sejak merdeka belum pernah partai berbasis Islam dapat meraih kemenangan dalam pemilu.

“Memang ada kecenderungan menguatnya politik identitas sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta. Tetapi itu lebih karena sosok Ahok yang kontroversi dan membuat umat Islam marah,” kata politisi asal Aceh tersebut.

Ahok yang beragama Kristen dan merupakan etnik Tionghoa, menyitir Al Maidah ayat 51  Alquran dalam sebuah pidatonya di depan warga di Kepulauan Seribu pada September 2016. Pidatonya tersebut membuat sebagian umat Islam marah yang kemudian turun ke jalan berdemonstrasi menuntutnya dipenjara.

Nasir menyebutkan tiga provinsi – Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur – yang menggelar pemilihan gubernur tahun 2018 akan menjadi penentu Pilpres dan Pemilu 2019.

“Jika ketiga kantong besar itu kandidat yang diusung parpol Islam menang, itu sinyal sangat kuat Pemilu legislatif dan Pilpres 2019, parpol berbasis Islam akan meraup suara signifikan dan menang,” kata Nasir.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.