Follow us

Pemerintah Mengimbau Ramadan Yang Tenang, Toleran dan Sejahtera

Oleh Yenny Herawati dan Paramita Dewiyani
2015-06-10
Email
Komentar
Share
Anak-anak di Semarang, Jawa Tengah melakukan parade tanggal 10 Juni 2015 mendistribusikan jadwal buka puasa jadwal seminggu menjelang awal Ramadhan.
Anak-anak di Semarang, Jawa Tengah melakukan parade tanggal 10 Juni 2015 mendistribusikan jadwal buka puasa jadwal seminggu menjelang awal Ramadhan.
AFP

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau warga Indonesia untuk menyambut Ramadan yang akan dimulai tanggal 18 Juni dengan tenang dan toleran.

Kalla mengatakan untuk tetap menjaga ketenangan dan toleransi dalam masyarakat, pengajian sebaiknya tidak dilakukan dengan memutar kaset di setiap masjid.

"Akan lebih baik jika umat Islam berkumpul dan mengaji bersama, bukan hanya mengandalkan kaset,” katanya kepada wartawan di Jakarta tanggal 9 Juni.

Kalla mengatakan pengajian seharusnya dilakukan secara langsung karena akan memberikan makna ganda.

“Umat Islam bisa saling menguatkan ketika mengaji bersama, dan juga memberikan suasana lebih khusuk dan syahdu,” katanya lanjut.

Wakil Presiden juga mengingatkan pentingya nilai toleransi selama bulan suci Ramadan.

“Ingat bahwa Indonesia terdiri dari beragam agama, dan tidak semuanya menjalankan ibadah puasa, karena itu azan subuh sebaiknya tidak terlalu lama dan tidak terlalu keras,” katanya mengingatkan bahwa yang penting dalam pelaksanaan sholat adalah doa yang khusuk dan bukan lamanya waktu.

Kontroversi warung makan selama Ramadan

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan selama bulan Ramadan warung penjual makanan tidak perlu dipaksa untuk tutup.

“Puasa adalah tugas umat Islam untuk menahan rasa haus, dahaga dan emosi, tetapi bukan dengan meminta orang lain untuk mengakomodasi ini,” katanya kepada BeritaBenar.

Lukman juga mengimbau kepada Ormas Islam untuk menjauhi tindakan kekerasan termasuk sweeping dengan mengatasnamakan bulan Ramadan.

“Sikap seperti ini yang justru bukan Islami,” katanya lanjut.

Sebelumnya dalam akun Twitter pribadi, Lukman juga menyerukan hal yang sama yang telah membuat kontroversi di kalangan ulama dan pemuka agama.

“Warung makan dibulan puasa tidak perlu dipaksa tutup. Kita harus menghormati mereka yang tak berkewajiban untuk menjalani ibadah puasa,” ujar Lukman di @lukmansaifuddin, tanggal 8 Juni.

“Muslim yang baik, tidak akan memaksa orang lain menutup sumber mata pencahariannya hanya demi tuntutan untuk menghormati yang sedang puasa,” ujar Lukman.

Pernyataan Lukman mendapat kritikan keras dari ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Daulay.

"Sikap seperti ini bisa merembet ke hal lain misalnya orang yang sholat diminta menghargai orang yang tidak sholat, orang yang berzakat diminta untuk menghargai yang tidak berzakat dan seterusnya. Ini tidak benar," ujar Saleh kepada BeritaBenar tanggal 10 Juni.

Saleh menyarankan menteri agama memberikan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat.

Din Syamsuddin, ketua MUI Indonesia, mengatakan agar warung makan untuk sementara tutup selama Ramadan.

“Tujuan bulan suci adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita terus disibukkan dengan urusan duniawi termasuk bekerja tanpa henti, maka tujuan ini akan gagal,” katanya.

Penutupan ini adalah juga merupakan bagian dari “toleransi” yang kita junjung bersama, lanjut Din.

Ketua Ormas Aliansi Masyarakat dan Aktifis Muslim Tasik Malaya (Al-Mumtaz), Ustadz Abu Asykar, mengatakan pernyataan Menag salah.

“Menag mengeluarkan komentar yang justru bertentangan dengan syariat,” terang Ustadz Abu Asykar pada BeritaBenar melalui sambungan telepon, Selasa.

“Kita menghormati mereka yang berjualan untuk mencari nafkah, silahkan untuk tetap membuka warungnya. Tapi janganlah terlalu terbuka, hormati yang sedang puasa,” lanjutnya.

Tujuh Instruksi Jokowi

Dalam menyambut bulan suci Ramadan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengeluarkan tujuh kebijakan guna menjamin keamanan logistik nasional.

“Agar kebutuhan rakyat terpenuhi dan terjangkau. Saya ingin memastikan stok dan harga pangan aman selama bulan Ramadan dan Lebaran,” katanya di Jakarta minggu lalu sambil menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan akan menginstruksikan tindakan tegas bagi penimbun BBM dan kebutuhan bahan pokok.

“Kita akan memastikan tidak akan ada pungutan liar dan menjaga agar tidak terjadi inflasi,” katanya.

Untuk mencapai semua tujuan ini Jokowi mengatakan pihaknya akan melalukan penyerapan hasil pertanian dan peternakan.

“Kebijakan ini juga akan diikuti dengan penyaluran beras untuk masyarakat miskin,” kata Jokowi.

Tampilan selengkapnya