Reshuffle Kabinet, Jokowi Lantik Tiga Pejabat Baru

Jokowi membentuk kementerian baru khusus mengurusi investasi.
Arie Firdaus
Jakarta
2021-04-28
Share
Reshuffle Kabinet, Jokowi Lantik Tiga Pejabat Baru Para pedagang menunggu untuk menjual barang dagangannya di sebuah pasar grosir di Jakarta, 5 November 2020. Pada 28 April 2021, Presiden Jokowi melantik menteri untuk mengepalai Kementerian Investasi sebuah kementerian baru, untuk mendorong perekonomian di Indonesia.
AFP

Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik dua menteri baru dan seorang kepala badan setingkat kementerian dalam reshuffle kabinet kecil pada Rabu (28/4).

Kocok ulang posisi menteri ini merupakan yang kedua dilakukan Jokowi dalam empat bulan terakhir, kurang dari dua tahun dalam periode keduanya sebagai presiden.

Ketiga pejabat tersebut adalah Bahlil Lahadali sebagai Menteri Investasi, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Laksana Tri Handoko sebagai kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Bahlil sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memiliki tugas nyaris serupa dengan Kementerian Investasi yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal April.

"Presiden Jokowi berpesan agar proses perizinan investasi lancar sehingga tidak ada yang menahan orang untuk berinvestasi di Indonesia," kata Bahlil dalam keterangan pers seusai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Sebab menahan investasi itu sama saja dengan menahan pertumbuhan ekonomi."

Selain membentuk kementerian baru, Jokowi juga melantik dan memperluas kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan menambah peran mengurusi bidang riset dan teknologi. Kedua bidang tersebut sebelumnya diurus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Kementerian ini kemudian dihilangkan dan melebur menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sementara itu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya menjadi bagian Kementeristek kini merupakan lembaga tersendiri yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini dipimpin Laksana Tri Handoko yang sebelumnya adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menanggapi penambahan tugas kementeriannya, Nadiem mengaku siap serta mengatakan bahwa dirinya telah akrab dengan riset dan teknologi. "Itu adalah hal yang sudah saya tekuni sebelum melakukan tugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata pendiri perusahaan teknologi Gojek tersebut.

"Saya menginginkan sebanyak mungkin murid, mahasiswa, dan dosen melakukan penelitian dan melakukan program seperti Kampus Merdeka yang ada di dalam badan-badan di bawah BRIN.

Sementara Laksana mengatakan lembaga baru di bawah pimpinannya mampu memberi dampak ekonomi.

"Kami menargetkan dampak ekonomi dari berbagai riset serta inovasi dari berbagai litbang sehingga ada dampak ekonomi langsung bagi masyarakat," kata Laksana

Urgensi Kementerian Investasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy, menambahkan pembentukan Kementerian Investasi dapat dimaknai sebagai sinyal Jokowi untuk ingin menarik investor lebih banyak ke Tanah Air.

"Saya melihat pemerintah ingin mengubah paradigma investor tentang iklim investasi di Indonesia," kata Yusuf saat dihubungi.

Namun Yusuf menilai perubahan paradigma itu tak akan sepenuhnya berhasil andaikata pemerintah tidak membenahi sektor lain seperti kemudahan perizinan lahan, ketersediaan infrastruktur, dan memberantas perilaku koruptif.

"Menambah investasi itu kan pekerjaan rumah lintas lembaga dan kementerian. Kalau sekadar ganti baju dari BKPM ke Kementerian Investasi, tapi permasalahan lain tidak diselesikan, tidak akan signifikan," lanjutnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira, kepada BenarNews menyepakati hal itu.

"Menurut saya, pengangkatan Bahlil menjadi Menteri Investasi tidak akan membawa perubahan signifikan. Tidak memberikan sentimen positif bagi dunia usaha," kata Bhima.

"Harapan reshuffle itu bukan sebatas mengganti nomeklatur, tapi merombak total tim ekonomi."

Menurut CNN Indonesia, praktik korupsi sempat disinggung Bahlil sebagai penyebab tingginya indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. 

ICOR merupakan prameter untuk menggambarkan efisensi investasi yang tercermin dari besaran modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Semakin tinggi skor ICOR, artinya sebuah investasi dinilai semakin tidak efisien. 

Indonesia kini berada di level 6,6, di bawah Vietnam (4,6), Malaysia (4,5), Thailand (4,4), dan Filipina (3,7). Adapun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kini di urutan 85 dari 180 negara, sehingga investor masih enggan menanam modal.

Investasi Kuartal I

Merujuk data BKPM, target investasi Indonesia pada 2021 mencapai Rp856 triliun. 

Namun realisasi hingga kuartal I baru sebesar Rp219,7 triliun, atau tumbuh 4,3 persen dibanding periode sama tahun lalu dan naik 2,3 persen dibanding kuartal empat tahun lalu. 

Dari realisasi investasi tersebut, Rp108 triliun merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri, sementara Penanaman Modal Asing tercatat Rp111,7 triliun.

Singapura masih tercatat sebagai investor terbesar mencapai US$2,6 miliar dengan 3.634 proyek, disusul Cina sebanyak US$1,03 miliar dengan 813 proyek. 

Korea Selatan kini menjadi negara dengan jumlah investasi terbesar ketiga dengan nilai US$851,1 juta dari 1.220 proyek. Peningkatan investasi Korea Selatan didorong oleh proyek mobil listrik Hyundai Motor.

Pemerintah sebelumnya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun ini pada kisaran minus 1 persen hingga 0,1 persen. Secara keseluruhan pada 2021, pertumbuhan diproyeksikan 4,5 persen hingga 5,3 persen.

Angka itu tak berbeda jauh dengan proyeksi Asian Development Bank (ADB) dalam keterangan tertulis pada hari Rabu. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,5 persen pada 2021 dan 5,0 persen pada 2022.

"Meskipun terjadi krisis yang tak terduga akibat penyakit virus korona (COVID-19), Indonesia melewati tahun 2020 dengan baik berkat respons krisis yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan bagus, dan kepemimpinan yang kuat dalam menanggulangi pandemi,” kata Winfried Wicklein, direktur ADB untuk Indonesia. 

“Dengan pulihnya perdagangan secara kontinu, kebangkitan sektor manufaktur, dan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang besar untuk 2021, kami optimis Indonesia akan kembali ke jalur pertumbuhannya tahun depan.”

ADB pun memproyeksikan investasi di Indonesia kan meningkat bersamaan dengan membaiknya prospek ekonomi tersebut.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya