Hasil Hitung Cepat dan Riil TPS: Risma Menang Telak

Heny Rahayu
2015.12.09
Surabaya
risma-pilkada_620 Pasangan petahana Walikota Tri Rismaharini bersama Wakil Walikota Whisnu Sakti Buana merayakan kemenangan bersama pendukungnya, Surabaya, 9 Desember 2015.
BeritaBenar

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana berpidato di hadapan pendukungnya di Posko Pemenangan Jalan Kapuas Surabaya, Rabu 9 Desember 2015. Didampingi puluhan pendukung berkepala pelontos, satgas PDIP dan para saksi Risma menyampaikan ucapan syukur atas hasil perhitungan cepat dan perhitungan riil yang memenangkan dirinya. “Terima kasih warga Surabaya, ini kemenangan rakyat Surabaya,” ucap Risma.

Berdasar perhitungan exit poll dari Surabaya Consulting Group (SCG) Risma - Whisnu perolehan suara 81persen suara sedangkan Rasiyo - Lucy 19 persen suara. Direktur SCG Didik Prasetyo menjelaskan data tersebut diperoleh dari data 4.000 responden di 400 TPS.

Hasil exit poll, katanya, memiliki margin error 5 persen. Sedangkan hasil real count menunjukkan Risma-Whisnu 86,2 persen sedangkan Rasiyo-Lucy 13,8 persen. “Data telah masuk 70 persen dari 3.936 TPS,” ujarnya.

Menanggapi hasil perhitungan tersebut, Rasiyo kepada wartawan di Posko Pemenangan Jalan Flores Surabaya mengaku tak percaya dengan hitung cepat. Ia meminta semua pihak untuk  menunggu hasil perhitungan resmi secara manual di KPU Surabaya tanggal 21 Desember.

Sebelum ada pengumuman resmi dari KPU Surabaya, Rasiyo optimistis menang. Dia mempermasalahkan banyak warga Surabaya yang tak mendapat undangan sehingga tak bisa memilih. “Kami sedang menginventarisir pelanggaran selama pencoblosan. Nanti akan dilaporkan ke Panwaslu," ujarnya.

Di TPS 23 Jalan Semolowaru Surabaya tempat Rasiyo memilih, dia justru kalah telak dan hanya mengumpulkan 87 suara. "Sedangkan pasangan nomor dua Risma-Whisnu 158 suara. Total hak pilih 490 suara, sebanyak 247 suara yang menggunakan hak suaranya,” tuturnya.

Mengajak bersama membangun Surabaya

Delapan pria berkepala pelontos yang merupakan kader PDIP yang meluapkan kegembiraan atas capaian tersebut. Pasangan Risma-Whisnu melambaikan tangan sambil mengacungkan dua jari sesuai nomor urut pasangan inkumben atau petahana itu.

Selanjutnya mereka mengacungkan tiga jari. “Tiga jari menunjukan ayo kita membangun Surabaya bersama-sama. Tak ada lagi nomor satu dan nomor dua,” ujar Risma.

Risma menyampaikan hasil akhir pemilihan kepala daerah bukan kalah dan menang. Ia mengajak semua elemen untuk bersama-sama untuk membangun Surabaya. Dia juga mengajak pesaingnya pasangan Rasiyo-Lucy untuk bersama mewujudkan rakyat lebih baik dan lebih sejahtera. “Hilangkan permusuhan. Mulai esok ayo bangun Surabaya lebih baik lagi,” ujarnya.

Risma menyampaikan rencananya untuk meneruskan program sebelumnya. Pasangan Risma-Whisnu mengaku sebelumnya telah meletakkan dasar pembangunan. Seperti menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Tujuannya, menurut Risma, untuk menciptakan kepastian pelayanan dan mencegah tindak pidana korupsi. Mulai menata para pejabat, masyarakat dan stakeholder. Sehingga semua tertata dan kehidupan menjadi lebih teratur agar investor tertarik masuk ke Surabaya.

Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), katanya, Surabaya harus bersaing dengan kota besar lain di negara-negara Asean. Untuk mengantisipasinya, Risma mencanangkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan kesempatan pendidikan kepada semua penduduk.

Tak hanya pendidikan dasar dan menengah namun juga kesempatan mengenyam pendidikan tinggi dan vokasi.“Kita fasilitasi rakyat Surabaya dengan beasiswa ke pendidikan tinggi,” ujarnya

Akses difabel memilih terhambat

  Kertas suara bagi pemilih tuna netra memiliki lubang di bawah, sehingga ketika dicoblos langsung diketahui bahwa kertas itu milik pemilih tuna netra. (BeritaBenar)
Kertas suara bagi pemilih tuna netra memiliki lubang di bawah, sehingga ketika dicoblos langsung diketahui bahwa kertas itu milik pemilih tuna netra. (BeritaBenar)
 

Namun tidak semua pemilih lancar menggunakan hak pilihnya. Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas Jawa Timur mengaku menerima banyak laporan penyandang difabel terhambat menggunakan hak pilih dalam Pilkada serentak. Laporan berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Total 19 kabupaten dan kota menggelar Pilkada secara serentak.

Para penyandang tuna rungu dilaporkan tak menerima undangan sehingga mereka tak bisa mencoblos. Berbagai alasan, mereka tak terdaftar di TPS. Divisi advokasi PPAPD, Arifudin  menuding tuna rungu mendapat diskriminasi saat pendataan. Petugas pendata, katanya, kesulitan berkomunikasi dengan para difabel tuna rungu.

“Petugas tak mau repot sehingga tak didata,” ujarnya. Sedangkan penyandang tuna rungu tak bisa protes karena mereka menggunakan bahasa isyarat yang hanya dimengerti komunitasnya.

Persoalan tersebut muncul sejak pendataan awal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tak mendata pemilih berkebutuhan khusus atau difabel. Sejak 2008, katanya, mereka mengadvokasi penyandang difabel. Agar didata secara akurat jumlah pemilih difabel dan sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya.

“Tak dilakukan pendataan sehingga tak ada data pemilih difabel di Indonesia.” ujar Udin. Sedangkan data PBB memperkirakan jumlah penyandang difabel di negara berkembang sekitar 10 persen dari populasi.

Data pemilih dalam Pilkada Surabaya menurutnya sebanyak 2 juta lebih, sehingga diperkirakan pemilih difabel sebanyak 200 ribu. Sementara KPU Surabaya mendata pemilih difabel 1.500. Selebihnya belum terdata.

Sementara penyandang tuna netra melaporkan kualitas kertas suara huruf  braile rendah, sehingga huruf  Braille tak terbaca. Selain itu, tuna netra yang tak bisa membaca braile tak dibantu dalam memilih. Sedangkan kotak untuk  tuna netra mencoblos berada di bawah, sehingga mudah diketahui jika surat suara dicoblos bagian bawah merupakan tuna netra. “Mana langsung, umum dan rahasianya?” Tanya Udin.

Padahal sebelumnya, PPAPD telah menandatangani nota kesempahaman dengan KPU Surabaya 12 Oktober 2015 agar para penyandang difabel mendapat aksesibilitas dalam Pilkada serta memberi pendidikan memilih bagi difabel.

“Kenyataannya tak dihiraukan,” katanya. Tuna daksa, katanya, juga terhambat menggunakan hak pilih karena lokasi di TPS naik tangga sehingga kursi roda tak bisa digunakan. Dampaknya tuna daksa tak memungut di bilik suara.

Ketua PPAPD Wuri Handayani mengaku akan  melaporkan pelanggaran penyelenggara pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Presiden.

Pasangan petahana menang

Sementara itu, hasil sejumlah penghitungan cepat di sejumlah tempat di Indonesia menunjukkan banyak pasangan petahana yang berhasil berkuasa kembali.

Diantaranya adalah Walikota petahana Tangerang Selatan, Banten, Airin Rachmi Diany bersama pasangannya Benyamin Davnie yang menurut lembaga survei Charta Politika meraup 60,2 persen suara, pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit yang mengumpulkan 59,22 persen menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan petahana Bupati dan Wakil Bupati Malang, Rendra Kresna dan M Sanusi, dengan 52 persen suara, juga menurut hitungan LSI.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pilkada tahun ini relatif aman, walaupun sempat ada kericuhan di Kabupaten Fakfak Barat, Papua.

Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan politik uang masih terjadi di hampir seluruh daerah. Dia menyatakan prihatin bahwa praktik ini masih terjadi dalam Pilkada Serentak tahun ini.

“Hampir seluruh daerah terjadi money politics. Ini menyeluruh tidak hanya terjadi di Kota Semarang," kata Tjahjo Kumolo saat meninjau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Lempongsari, Kota Semarang, Rabu, seperti dilansir Tempo.co.

Sebelumnya Pilkada Serentak direncanakan diadakan di 269 daerah. Namun di hari pemilihan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan, Pilkada di lima daerah ditunda karena pihak KPU harus menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait sengketa pasangan calon.

Kelima daerah yang pemilihannya ditunda adalah Kabupaten Fakfak di Papua, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar di Sumatera Utara serta Kota Manado, Sulawesi Utara.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.