Setahun Gempa - Tsunami Palu, Korban Masih di Tenda

Dua perempuan memilih tidur-tiduran, sambil bersenda di bawah tenda beralas terpal yang telah lapuk, menunggu mentari masuk ke peraduan. Angin petang itu berhembus sepoi-sepoi.

Nurlina (60) dan Harasnia (46) hampir setahun menempati posko pengungsian Balaroa di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), setelah rumah mereka ludes dihisap bumi usai gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter mengguncang, menjelang malam pada 28 September 2018.

“Saya tinggal dengan anak di sini dan bisa dibilang masih berharap akan bantuan. Kalau tidak ada lagi (bantuan), berusaha sendiri,” tutur Nurlina ketika ditemui BeritaBenar, Minggu, 22 September 2019.

Nurlina dan putranya, Marlan Daeng Bela (29), telah didata untuk mendapatkan rumah bantuan, yang sedang dibangun tidak jauh dari lokasi pengungsian.

Tanah pertapakan rumah mereka sebelum bencana tak bisa dipakai lagi karena disebut masuk zona rawan karena dikhawatirkan terulangnya likuifaksi di masa mendatang.

Nurlina telah tinggal di situ sejak Desember tahun lalu setelah ia pulang dari mengungsi dari rumah familinya di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Jadi anak saya yang pertama tinggal di posko ini, baru kemudian saya ikut bergabung,” jelas pensiunan pegawai negeri sipil itu.

Suami Nurlina, menantu, dan dua cucunya tewas bersama 4.547 warga Sulteng lainnya akibat gempa yang disusul tsunami dan likuifaksi pada malam petaka itu.

“Kalau diingat-ingat lagi, pasti sedih. Cuma mau diapakan, sudah begitu jalan yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala,” tuturnya.

“Sekarang anak saya kerja di salah satu toko campuran di pasar. Nanti kalau ada modal dan pindah di rumah, kami mau buka kedai. Biar kecil yang penting punya sendiri.”

Nasib kurang beruntung dialami Harasnia karena ia dan suaminya tak masuk data akan mendapatkan rumah dan tempat hunian sementara (huntara) padahal mereka tinggal di posko itu sejak beberapa hari setelah bencana.

Kini, posko itu dihuni sekitar 1.000 jiwa dari sebelumnya ketika awal bencana mencapai 6.300 orang lebih.

“Kata pemerintah yang berhak mendapat rumah, orang yang punya rumah pribadi dan hancur saat bencana. Saya hanya kontrak rumah dulu, makanya tidak didata,” katanya.

Harasnia menilai, pemerintah pilih kasih terhadap korban bencana. Ia mengaku tak tahu nasibnya nanti bila suatu saat nanti pemerintah membongkar tenda pengungsian itu.

“Harusnya tidak memandang seperti itu. Namanya kami korban, yah harus diperhatikan. Kami kan warga Kota Palu, kenapa dibeda-bedakan,” ujarnya.

“Sekarang saya tinggal dengan suami yang bekerja sebagai buruh bangunan. Anak kami satu-satunya ikut jadi korban meninggal dunia. Mayatnya tak pernah ditemukan.”

Tinggalkan tenda

Tenda-tenda bantuan lembaga kemanusian banyak yang kosong karena para penghuni telah pindah ke huntara.

Beberapa fasilitas umum seperti mushala, bangunan untuk musyawarah serta bangunan lain masih berdiri. Taman bermain anak dan sekolah darurat juga masih digunakan.

“Pasokan listrik dan air bersih masih ada, tapi sudah dibatasi,” kata Marhamah, seorang pengungsi berusia 50 tahun, yang masih bertahan di situ.

Menurutnya, huntara tidak sesuai kebutuhannya. Itulah alasan kenapa ia dan keluarga masih bertahan di tenda.

“Ukuran huntara, sudah kami cek, kecil. Tak cukup untuk delapan orang. Makanya kami di tenda, masih bisa menampung semuanya,” ujarnya.

Untuk biaya hidup, dia berharap dari hasil jasa ojek suaminya dan warung kelontongan yang dibuka di depan tenda.

“Dulu sebelum gempa saya dan suami punya usaha jual beras di rumah. Cukup besarlah. Sekarang semua sudah tidak ada. Bukan cuma rumah yang hilang, usaha yang kami rintis sejak 15 tahun itu juga lenyap ditelan likuifaksi,” ungkapnya.

Ada juga warga yang memilih tidak lagi menetap di tenda kendati tak mendapat huntara yang dibangun pemerintah dan lembaga kemanusiaan.

“Saya keluar dari posko pengungsian sudah dua bulan. Sudah capek saya hidup berharap bantuan terus, juga tak jelas huntara. Sekarang saya dan istri tinggal di kontrakan, lebih mendinganlah,” kata Saharuddin Baco (49).

Dia kini bekerja sebagai tukang ojek online dan tukang parkir di pasar tradisional Inpres Manonda Palu.

“Saya delapan bulan hidup hanya berharap bantuan. Sekarang Alhamdulillah, meskipun hanya dapat Rp50 ribu per hari sudah syukur,” imbuhnya.

Sedangkan, M. Taufik (36) yang hidup sebatang kara di huntara, karena istri dan anaknya jadi korban bencana, berjualan kebutuhan sehari-hari di tempat tinggal barunya.

“Di posko dulu hanya berharap bantuan, untung dulu tiap hari ada bantuan. Jika seperti sekarang sudah susah. Makanya kalau saya tidak berusaha mau makan apa,” ujarnya.

Taufik berharap, rumah bantuan cepat terealisasi sehingga ia bisa memulai hidup lebih baik lagi.

Dorong pemenuhan hak korban

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengakui menjelang setahun bencana masih banyak pekerjaan belum dituntaskan, terutama pemenuhan hak terhadap puluhan ribu korban di Palu, Sigi, dan Donggala.

“Masih ada beberapa PR berat yang harus segera diselesaikan, seperti pembangunan hunian tetap. Kami akan terus dorong cepat selesai. Target kami, tahun 2020, selesai. Sekarang sebagian sudah berjalan,” katanya kepada BeritaBenar.

“Memang agak lambat, karena ada urusan administrasi dan lainnya. Semoga ke depan kita atasi bersama, khususnya untuk bantuan stimulan kepada korban.”

Terkait rekonstruksi, akunya, pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan, karena rata-rata proyek pembangunan kembali pasca-bencana masih dalam perencanaan.

“Selain itu, proses tender proyek masih berjalan. Mungkin untuk fisik baru bisa dimulai 2020 mendatang,” ujarnya.

Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menyatakan berdasarkan data yang dirilis International Organization for Migration (IOM), belum lama ini, ada 13.951 jiwa korban yang tinggal di sejumlah posko pengungsian.

“Selain itu, dari data IOM terdapat 1.879 jiwa pengungsi tinggal secara individu dan ada ada tinggal di rumah keluarga atau kerabat, sebanyak 1.339 jiwa,” jelasnya.

Adriansa mendesak pemerintah daerah punya alternatif dan tidak berharap masalahnya diselesaikan pemerintah pusat, apalagi lembaga kemanusiaan.

“Kalau masih ada korban yang tinggal di posko pengungsian berarti itu salah pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah aktif memperjuangkan hak-hak itu,” ujarnya.

Ketua Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Sulteng, Hidayat Lamakarate, mengatakan terdapat 14.664 kepala keluarga atau 58.391 jiwa korban bencana yang membutuhkan bantuan rumah.

“Ini semua warga terdampak bencana yang rumahnya rusak berat sehingga tidak layak huni lagi dan membutuhkan hunian tetap,” terangnya.

Hingga kini, realisasi rumah untuk korban bencana di Palu dan Sigi berjumlah 3.025 unit, yaitu bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Kementerian PUPR, dan AHA Center.

“Sementara untuk korban di Donggala, bantuan huntap (hunian tetap) belum ada sama sekali,” jelas Hidayat.