4 Penduduk Dibunuh, Warga Poso Minta Jokowi Tindak Mujahidin Indonesia Timur

Walaupun tersisa 9 orang, kelompok terafiliasi ISIS itu masih terus lakukan kekerasan.
Keisyah Aprilia
Palu
2021-05-19
Share
4 Penduduk Dibunuh, Warga Poso Minta Jokowi Tindak Mujahidin Indonesia Timur Ketua perwakilan warga Lore Bersaudara di Poso, Sahir Sampeali memberikan surat untuk Presiden Joko Widodo yang diterima Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda, seusai pertemuan di kantor DPRD Poso, Sulawesi Tengah, Senin 17 Mei 2021.
Keisyah Aprilia/BenarNews

Puluhan warga Poso mendatangi gedung DPRD setempat untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat keamanan dalam upaya menangkap Mujahidin Indonesia Timur (MIT) kelompok militan bersenjata yang minggu lalu kembali membunuh empat orang warga sipil.

Warga Kecamatan Lore Bersaudara yang menggunakan pakaian hitam dengan ikat kepala pita merah putih diterima langsung oleh Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda bersama sejumlah anggota dewan lainnya awal minggu ini.

Ketua perwakilan warga Lore, Sahir Sampeali, mengatakan operasi satuan TNI-Polri di Poso yang telah berlangsung lebih dari enam tahun belum berhasil menumpas militan MIT.

Selama kurun 22 tahun seluruh masyarakat Kabupaten Poso melalui masa suram karena hilangnya rasa aman disebabkan oleh tidak maksimalnya perlindungan negara, demikian petikan dari surat itu.

“Jadi ada lima poin isi tuntutan surat terbuka tersebut antara lain, meminta Presiden untuk hadir di tanah Poso sebagai konsekwensi perlindungan warga Poso,” kata Sahir kepada wartawan.

Ia meminta Presiden sebagai panglima tertinggi untuk segera menuntaskan masalah keamanan, dan juga mengharap presiden memberikan jaminan sosial dan santunan duka kepada para keluarga korban tragedi teroris di Poso.

Konflik kekerasan antara Muslim-Kristen di Poso meletus pada 1999, yang menyebabkan meninggalnya ribuan orang meninggal di kedua komunitas.Konflik itu berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai pada 2001, tetapi kekerasan sporadis telah mengguncang wilayah tersebut setelah kemunculan MIT pada tahun 2010.

Ketua DPRD Poso Sesi KD Mapeda berjanji akan menindak lanjuti dan meneruskan tuntutan masyarakat ke pemerintah.

“Secepatnya surat terbuka warga Poso untuk Presiden akan saya tindak lanjuti secepatnya. Apa yang menimpa saudara kita di Desa Kalemago baru-baru ini merupakan duka buat semua warga Poso,” ucap Sesi.

Kelompok yang diduga anggota MIT membunuh empat petani di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Poso pada 11 Mei. Para korban ditemukan tewas dengan kondisi tubuh penuh luka bekas sabetan senjata tajam, dan salah satunya dipenggal kepalanya.

Pada November tahun lalu, empat warga Kristen di Desa Lembantongoa, di Kabupaten Sigi, juga meninggal mengenaskan dan sejumlah bangunan juga dibakar oleh MIT.

Poso telah lama menjadi sarang aktivitas MIT. Dari sejak anggotanya berjumlah lebih dari 40-an orang pada tahun 2015-an, hingga polisi menyatakan anggota yang masih tersisa kini hanya 9 orang, MIT terbukti masih bisa melakukan serangan mematikan, walaupun operasi penumpasannya terus dilakukan sejak tujuh tahun lalu,

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto mengatakan kelompok MIT saat ini terbagi menjadi dua kelompok – satu dipimpin Ali Kalora bersama tiga orang anggotanya, dan satu lagi dipimpin Qatar bersama empat orang anggotanya.

“Untuk kolompok Ali itu yang beraksi di Sigi sementara Qatar itu yang beraksi di Poso. Ini berdasarkan laporan saksi dan fakta yang diterima penyidik di lapangan,” tegas Didik, menambahkan bahwa kekuatan peralatan perang MIT tidak bisa diprediksi. 

Dia meminta masyarakat yang tinggal di wilayah operasi Madago Raya agar tetap tenang dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya terkhusus yang berprofesi sebagai petani.

Operasi Madago Raya yang dilakukan oleh satuan Polri dan TNI, merupakan perpanjangan dari Operasi Tinombala, dengan tujuan menumpas MIT.

Menyusul pembunuhan terhadap empat petani di Poso pekan lalu. anggota Satgas Operasi Madago Raya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu tim pengejaran, tim sekat, dan tim preventif, dengan pengejaran difokuskan di sejumlah titik operasi di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, dan Poso.

“Pola ini sebenarnya sudah diterapkan juga dalam operasi sebelumnya, namun kali ini lebih diefektifkan. Kita berharap pola ini bisa berhasil menangkap MIT,” kata Didik kepada jurnalis di Palu, Rabu.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD mengatakan pasukan keamanan terus berupaya untuk memberantas kelompok MIT.

“Saat ini pemerintah terus berupaya menumpas habis teroris tersebut, menumpas habis aksi kekerasan yang ditimbulkan kelompok teroris tersebut, baik di Papua maupun teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso,” ujar Mahfud dalam konferensi pers Rabu.

Santunan untuk keluarga korban

Pada Selasa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyalurkan santunan duka sejumlah 15 juta untuk masing-masing keluarga dari empat korban kekerasan di Desa Kalemago yaitu- Paulus Papa, Luka Lese Puyu, Simon Susah, dan Marten Solong.

“Total santunan sebesar Rp60 juta berasal dari anggaran LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu seusai memberikan santunan.

Menurutnya, santunan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

LPSK bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polda Sulteng, dalam penanganan korban dan fokus pada pemenuhan dan pemulihan hak korban, seperti santunan.

Kendala Medan

Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones mengatakan bahwa pembunuhan terhadap empat petani minggu lalu kemungkinan disebabkan karena MIT putus asa dalam kejaran TNI dan Polri. 

“Oleh karena itu MIT mencari target supaya dapat logistik berupa makanan dan sebagainya. Mungkin sebab itu juga yang dipilih adalah warga sipil,” ujar Jones, atau bisa juga untuk “membuktikan kalau masih eksis.”

Jones mengatakan kerja satgas yang ada di Poso belum maksimal karena baik TNI maupun Polri tidak dibekali kemampuan bertahan atau berperang di hutan.

“Mereka bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa ketahuan. Meski begitu, terlepas dari efektif atau tidaknya, kalau tidak ada mereka (satgas) saya rasa masalahnya akan jauh lebih besar,” ujarnya. 

“Jadi kendalanya saat ini di medan,” tegas Jones.

Jones menambahkan, untuk menyelesaikan masalah MIT, pemerintah harus melakukan pendekatan terus menerus kepada simpatisan MIT dan terus memantau mantan napi terorisme yang ada di Poso, Bima, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. 

“Supaya mereka tidak kembali ke jaringan lama mereka. Mereka harus dipantau dari satu sisi dan didukung supaya punya sumber rezeki. Tujuannya adalah agar mereka tidak melihat kembali kelompok ekstremis sebagai satu keluarga. Dan satgas harus benar-benar fokus,” ujarnya.

Tria Dianti di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya