Survei: Korupsi, Kerusakan Lingkungan Kekhawatiran Terbesar Kaum Muda Indonesia

Penelitian juga mendapati Parpol belum menjadikan krisis iklim sebagai prioritas.
Nisita Kirana Pratiwi
2021.10.27
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Survei: Korupsi, Kerusakan Lingkungan Kekhawatiran Terbesar Kaum Muda Indonesia Pelajar dan mahasiwa berunjuk rasa di luar gedung DPRD Makassar dalam sebuah demonstrasi menentang revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan yang akan memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Sulawesi Selatan pada 26 September 2019.
AFP

Lebih dari 80 persen anak muda usia 17-35 tahun di Indonesia menganggap korupsi dan kerusakan lingkungan sebagai kekhawatiran terbesar mereka, menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) yang dirilis Rabu (27/10). 

Kesadaran akan krisis iklim dan dorongan untuk aksi berdasarkan survei ini juga terungkap bahwa mayoritas atau 80 persen responden anak muda di Indonesia mengetahui isu perubahan iklim.

Sebanyak 85 persen menyebutkan korupsi merupakan isu pertama yang paling mereka khawatirkan, diikuti dengan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan sebanyak 82 persen. 

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mengatakan survei ini merupakan yang paling besar yang melibatkan pemuda Gen Z (17-26 tahun) dan milenial (27-35 tahun), yang merupakan proporsi terbesar dari populasi Indonesia.

“Proses peremajaan sedang terjadi di Indonesia. Sangat penting memotret pendapat dan memetakan isu perubahan iklim dan politik anak muda,” ujar Burhanuddin saat pers konferensi tentang hasil survei itu.

“Jika politisi dapat menyerap aspirasi anak muda, maka demokrasi Indonesia akan membaik," ujarnya. 

Responden beranggapan bahwa fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan, memicu dampak lebih luas, dan pemerintahlah yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut.  

Sementara itu, partai politik dianggap belum memberi perhatian dan belum menjadikan krisis iklim sebagai prioritas dalam agenda politik. 

Menurut mayoritas responden anak-anak muda ini, perubahan iklim merupakan masalah serius yang dampaknya terhadap Indonesia hingga komunitas dan individu telah mereka rasakan saat ini. 

"Harapan kami, hasil survei ini dapat membuka mata para politisi dan pengambil kebijakan dan menjadi bukti bahwa krisis iklim perlu menjadi agenda politik utama di Indonesia sebagaimana krisis iklim menjadi isu politik di berbagai negara besar di dunia,” kata Adhityani Putri, Direktur Eksekutif CERAH. 

Sebanyak 63 persen responden setuju bahwa cuaca yang lebih panas pada musim kemarau merupakan peristiwa yang paling dirasakan, diikuti perubahan cuaca mendadak 60 persen, dan 35 persen hujan serta banjir yang lebih sering terjadi. 

Hasil survei juga mengungkapkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab perubahan iklim di Indonesia, yaitu penggundulan hutan (deforestasi) sebagai faktor terbesar, sumber emisi gas rumah kaca seperti gas buang sektor transportasi dan PLTU batu bara serta pertambangan termasuk dalam 10 besar penyebab perubahan iklim. 

Dampak dari perubahan iklim yang telah dirasakan tersebut, menurut 53 persen responden, telah mendatangkan kerugian bagi warga Indonesia.

Karena itulah, mayoritas responden menyatakan, semua pihak harus ambil bagian dalam mengurangi dampak perubahan iklim, dan menitikberatkan peran pemerintah untuk mendorong upaya mengatasi persoalan ini. 

Pemerintah disebut harus berinvestasi mengembangkan sumber energi terbarukan seperti angin dan surya karena lebih bersih ketimbang batubara. Mayoritas responden juga setuju bahwa untuk mengatasi perubahan iklim, emisi dari industri dan perusahaan yang memproduksi bahan bakar fosil harus dikurangi. 

“Hari ini di Indonesia, isu-isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim belum menjadi isu populis untuk para politisi saat pemilu dan pilkada,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang hadir pada acara peluncuran temuan survei. 

“Kemungkinannya dua, yaitu politisi tidak paham isu atau tidak paham bagaimana menjangkau pemilih pemula dan muda untuk memilih isu dan selanjutnya mengkomunikasikan isu tersebut,” ujarnya.

Dari hasil survei juga ditemukan, responden juga rela membayar biaya tambahan per bulan untuk mengatasi krisis iklim. Sebanyak 43 persen anak muda rela merogoh kocek maksimal Rp30 ribu per bulan untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. 

Menariknya, jumlah ini setara dengan nilai pajak karbon bagi 1 ton karbon apabila menilik UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru-baru ini disahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu. 

Sebanyak 78 persen responden anak muda menyatakan mereka berpartisipasi pada Pemilu 2019 dan sebanyak 84 persen menyatakan akan ikut dalam Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, terdapat 42 juta pemilih muda pada Pemilu 2019. Jumlah ini berpotensi meningkat dua kali lipat dengan hadirnya pemilih pemula Gen Z tahun 2024. 

Parpol belum ada perhatian ke perubahan iklim

Sementara itu dari hasil survei juga ditemukan, mayoritas responden berpendapat, partai politik belum punya perhatian serius soal perubahan iklim dan belum menjadikannya sebagai agenda politik. Dalam survei tersebutu hampir semua partai hanya meraih nilai di bawah persen. 

"Survei ini adalah bekal dan data yang dapat kami bawa sebagai politisi milenial untuk memperjuangkan isu krisis iklim di partai. Realitanya, sedikit sulit untuk memperjuangkan isu ini di lapangan. Tetapi banyak partai yang membicarakannya. Berbicara dengan mayoritas DPR sekarang yang usianya di atas milenial banyak yang belum melihat ini sebagai hot issue," Rahayu Saraswati, politisi Partai Gerindra 

“Survei ini sesuai dengan ekspektasi saya bahwa Gen Z dan Milenial mengerti tentang isu ini. Kesadaran itu belum merata baik di DPR, pemerintahan, partai politik, media dan masyarakat. Ini calling kita sebagai anak bangsa untuk bergerak,” ujar Putra Nababan, anggota DPR Komisi X dan Politisi PDI Perjuangan, yang merupakan partai pemenang Pemilu lalu.

Survei dilakukan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 4.020 responden, terdiri atas 3.216 responden usia 17-26 tahun dan 804 responden usia 27-35 tahun.

Teknik sampling disusun sedemikian rupa agar dapat mewakili seluruh penduduk Indonesia dengan rentang usia 17-35.

 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Komentar

Mabra
2021-11-01 01:45

Presiden boneka keturunan perampok penipu

Tampilan selengkapnya