Telkom: Perbaikan Jaringan Telekomunikasi di Papua Ditargetkan Selesai Awal Juni

PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) pada Kamis (27/5), menargetkan perbaikan jaringan komunikasi di Papua dapat selesai dalam sepekan, sehingga memudahkan kembali aktivitas masyarakat termasuk jurnalis yang melaporkan konflik di sana yang terganggu akibat putusnya akses internet selama hampir satu bulan itu. 

Telkom menyebut kabel laut yang terputus sejak 30 April terdapat di Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak – Jayapura di dasar laut, 280 km dari Biak dan 360 km dari Jayapura. Faktor alam diduga sebagai penyebab terputusnya kabel bawah laut tersebut.

Juru Bicara Telkom Pujo Pramono mengatakan perbaikan kabel yang terputus memakan waktu lantaran memerlukan bantuan kapal khusus untuk mengangkat kabel yang berada di kedalaman sekitar 4.000 meter. 

“Untuk perbaikan kabel yang terputus, kapal khusus beserta tim ahli telah diberangkatkan dari Makassar menuju Jayapura pada 19 Mei 2021,” kata Pujo kepada BenarNews.

Pujo mengatakan pengiriman kapal tertunda karena memerlukan waktu untuk mempersiapkan dan mengurus berbagai izin, termasuk Surat Perintah Kerja Bawah Air (SPKBA) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan dan dokumen keamanan.

“Termasuk juga proses loading kabel laut dan perlengkapan teknis lain pendukung proses pengangkatan dan penyambungan kabel bawah laut,” ujarnya.

Setidaknya empat daerah - Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom - yang terdampak gangguan telekomunikasi dengan total populasi mencapai lebih dari 500 ribu penduduk, merujuk data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). 

“Kejadian ini tentunya tidak kami harapkan. Untuk itu Telkom berupaya penuh untuk mempercepat upaya pemulihan layanan,” sebutnya, “ditargetkan penyambungan kembali kabel laut dapat selesai dilakukan pada awal Juni 2021.”

Direktur eksekutif Jaringan Kebebasan Berekspres (SAFEnet), Damar Juniarto, mengatakan jaringan internet menyulitkan kerja jurnalistik di Papua, di mana akses terhadap informasi tentang konflik separatisme selama ini terbatas.

“Beberapa jurnalis terpaksa mengirim berita ke redaksi menggunakan pesan pendek/SMS. Itupun pengiriman SMS tidak lancar. Jurnalis tidak bisa memverifikasi informasi dengan cepat,” kata Damar kepada BenarNews. 

Damar menekankan, terhambatnya kerja jurnalis bakal berdampak langsung terhadap pemenuhan informasi kepada publik, oleh karenanya, SAFEnet menuntut pemerintah untuk menyampaikan secara transparan kepada publik terkait penyebab gangguan telekomunikasi di Jayapura dan sekitarnya itu. 

“Pemerintah juga harus menyiapkan upaya mitigasi putusnya sistem komunikasi kabel laut di masa akan datang,” kata Damar.

Pelaku usaha juga mengeluhkan gangguan tersebut karena berdampak langsung pada aktivitas dan kerja mereka. 

“Bagi kami yang jualan online, nggak ada internet berarti nggak ada bisnis,” kata Muhammad Fadli (33), seorang penjual kosmetik dan pakaian online, sekitar 300 km dari Jayapura kepada BenarNews.

Editha Nunun Aryani (43), warga lain di Jayapura, mengeluhkan matinya internet yang sangat mengganggu kegiatan sehari-sehari masyarakat di saat pandemi seperti sekarang ini.

“Kesulitannya sekarang anak-anak itu lagi musim ujian, jadi nggak bisa kumpulin tugas online, harus datang ke sekolah, ambil soal, kemudian kumpulkan lagi seminggu kemudian,” kata dia kepada BenarNews.

“Ada juga saudara karena bersekolah di Jakarta, karena pas pandemi ke sini, mereka setengah mati cari internet, maka mau tidak mau harus terbang ke Timika, Merauke, dan Biak untuk ujian,” kata Editha.

Editha mengatakan internet hanya bisa diakses di tempat seperti rumah sakit, atau instansi pemerintah, tapi sangat lambat.

Dialog Kapolri dan Panglima TNI

Juga pada Kamis, pimpinan militer dan kepolisian Indonesia kembali melakukan kunjungan ke Papua sebagai bagian dari upaya untuk meredam konflik antara aparat keamanan dengan kelompok separatis, sebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo. 

Agenda kunjungan yang kedua bagi Kapolri dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto ke Papua dalam sebulan terakhir ini, dilakukan memberi pesan kepada masyarakat melalui perwakilan tokoh adat bahwa kehadiran aparat keamanan di Bumi Cenderawasih adalah untuk mengawal agenda pemerintah membangun Papua, lanjut Sigit.  

“Pemerintah sangat konsen membangun Papua seperti pembangunan infastruktur. Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua,” kata Sigit, dalam keterangan tertulis yang dibagikan divisi humas Polri. 

Dalam bentrok terakhir antara aparat keamanan dengan kelompok separatis, dua orang tentara tewas diserang di Kabupaten Yahukimo, Papua. Prada Ardi Yudi Ardianto (21) dan Praka Alifnur Angkotasan (28) tewas diserang pada Selasa (18/5), dengan senjata tajam saat melakukan pengamanan, sebut juru bicara Kogabwilhan III Kol I Gusti Nyoman Suriastawa. 

Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan yang diklaim mereka sebagai aksi balas dendam tindakan pasukan gabungan TNI/Polri yang menyerang pemukiman warga di Kabupaten Puncak, hal yang dibantah oleh aparat keamanan. 

Panglima Hadi dalam kesempatan yang sama dengan Kapolri, mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk merebut hati rakyat Papua agar tidak terprovokasi kelompok separatis. 

“TNI dan Polri bermanunggal dengan rakyat. Dengan Binmas Noken dan teritorial. Bangun sinergi dengan baik antar lintas-satuan,” kata Hadi singkat.

Dalam dialog antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD dengan sejumlah akademisi, aktivis dan tokoh masyarakat di kantornya pada Kamis, pemerintah kembali menegaskan pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus dalam upaya meredam konflik. 

Mahfud mengklaim sebagian sebanyak 92 persen warga Papua yang setuju dengan rencana pembangunan pemerintah. 

“Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis kementerian.

“Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua,” lanjut Mahfud merujuk KKB sebagai kelompok kriminal bersenjata. 

Akhir April, pemerintah menyatakan kelompok separatis di Papua yang melakukan kekerasan secara brutal sebagai teroris usai serangkaian penyerangan oleh sayap bersenjata dari OPM dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), kepada pasukan keamanan dan warga sipil. 

‘Lokasi perang’

Sementara itu, TPNPB mengumumkan ‘lokasi perang’ dengan pasukan khusus TNI AD yang diberangkatkan pada awal pekan untuk membantu menjaga keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu. 

Lokasi perang yang dipilih adalah di wilayah muara Kabupaten Puncak Ilaga demi menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil yang lebih banyak, sebut juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam pernyataan tertulis kepada BenarNews, Kamis. 

“Kami amati bahwa semua kesatuan militer kolonial Indonesia dengan Pasukan Setan sampai detik ini masih lakukan operasi militer di areal perkampungan penduduk lokal,” kata Sebby, seraya melanjutkan, “apakah tujuan sesungguhnya Pasukan Setan tujuan sesungguhnya untuk membunuh rakyat sipil kah?” 

Pada Senin, sebanyak 400 personel Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda atau yang juga dikenal dengan sebutan Pasukan Setan diberangkatkan ke Papua untuk menjaga keamanan menyusul kekerasan yang meningkat beberapa waktu terakhir.

Mereka akan bertugas selama sembilan bulan dan ditempatkan di empat kabupaten di Papua yaitu Merauke, Asmat, Mimika dan Mappi, ujar Komandan Korem (Danrem) 061 Suryakencana, Brigjen Achmad Fauzi.

“Pasukan tersebut akan bertugas sebagai Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan). Benar tadi sudah diberangkatkan menggunakan kapal laut menuju Papua,” kata Fauzi kepada BenarNews.

Menurut Fauzi pengiriman pasukan tersebut merupakan tugas rotasi bergilir guna bersinergi dengan masyarakat lokal sekaligus memburu kelompok separatis. 

“Kami akan lakukan misi kemanusiaan untuk masyarakat Papua seperti merenovasi gereja di sana. Masyarakat banyak yang terdampak, kami sediakan program penyembuhan trauma,” kata Fauzi. 

Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebelumnya memerintahkan TNI/Polri untuk mengejar dan menangkap kelompok pemberontak yang dicap organisasi teroris, menyusul tewasnya kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha Karya, akibat tembakan gerilyawan TPNPB pada 25 April.

Kepala Bidang Penerangan Internasional TNI Kol. Djawara Whimbo menegaskan tidak ada penambahan pasukan di Papua. 

Dia mengatakan total personel TNI di Papua berjumlah 7.000, termasuk anggota Angkatan Darat, Angkata Laut, Angkatan Udara, anggota Satgas Nemangkawi dan Pamrahwan. 

“Tidak ada perintah penambahan. Setelah dinyatakan teroris, justru nggak boleh nambah pasukan TNI di sana, jadi pasukan TNI hanya membantu Polri,” kata Whimbo kepada BenarNews.