Kajian: 2019, Terorisme di Indonesia Turun Signifikan, Ideologi ISIS Tetap Hidup

Terdapat penurunan signifikan dalam aksi dan rencana serangan terorisme di Indonesia pada 2019 dibanding tahun sebelumnya, namun kelompok simpatisan ISIS di Tanah Air terus berupaya menanamkan semangat jihad untuk melakukan serangan menargetkan aparat, demikian kajian sebuah think tank berbasis di Singapura yang dirilis awal tahun ini.

Pada 2019, tercatat setidaknya delapan aksi terorisme di Indonesia dan 12 rencana serangan teroris yang berhasil digagalkan, jumlah yang berkurang dibandingkan dengan 15 serangan dan 12 plot terorisme yang tercatat pada 2018. Laporan ini disampaikan oleh S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), institusi yang berbasis di Singapura.

Kelompok militan simpatisan ISIS dan individual yang terkait dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), jaringan organisasi pro –ISIS terbesar di Indonesia yang telah dilarang pemerintah tetap menjadi kelompok dominan dalam aksi teror di Indonesia disamping Mujahidin Indonesia Timur yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah, dan berbagai sel independen aktif lainnya.

Selama 2019 disebut empat warga sipil, seorang polisi dan empat terduga teroris tewas dalam berbagai insiden kekerasan, sementara setidaknya 14 polis , dua teroris dan tiga warga sipil luka-luka.

Sasar aparat, tunggangi politik

Aparat penegak hukum adalah target utama kelompok pro-ISIS sepanjang 2019 in Indonesia, demikian kajian RSIS. Para kelompok ekstremis juga mengunakan panasnya suasana politik tahun 2019 yang diwarnai dengan pemilihan presiden (Pilpres) untuk melancarkan aksinya, walaupun gagal.

Sebulan pasca Pilpres yang memenangkan kembali Joko “Jokowi” Widodo sebagai presiden untuk kedua kalinya mengalahkan lawannya Prabowo Subianto, polisi menangkap 41 militan pro-ISIS dari enam sel, sebagian terkait JAD di sejumlah wilayah di Jakarta. Mereka berencana melakukan serangan dengan menunggangi unjuk rasa memrotes kemenangan Jokowi. Kelompok-kelompok pro-ISIS menentang demokrasi, termasuk pemilu dan demonstrasi. Menurut mereka, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan demokrasi sebagai murtad sehingga sah untuk diserang.

Kelompok militan Indonesia telah lama berjuang untuk pembentukan kekhalifahan dan menolak negara bangsa modern dan sistem demokrasi, yang mereka anggap sebagai tidak Islami. Pendukung ISIS juga umumnya melihat demonstrasi politik sebagai kesempatan untuk memprovokasi kekerasan dan melakukan serangan, khususnya terhadap petugas polisi, yang mereka anggap sebagai thaghut (penindas).

Pejabat pemerintah telah lama menjadi target kelompok teroris, demikian temuan RSIS. Dalam tahun-tahun terakhir, Presiden Jokowi dan pejabat tinggi lainnya yang bertanggungjawab untuk masalah keamanan seperti mantan Kapolri Tito Karnavian dan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan telah disebut sebagai target serangan oleh komunitas pro-ISIS online.

Pada Oktober 2019, Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam ditikam oleh seorang anggota JAD di Pendeglang, Jawa Barat. Insiden itu menjadi insiden pertama upaya pembunuhan oleh kelompok teroris kepada seorang pejabat tinggi dalam hampir dua dekade.

Respons

Undang-Undang Penanggulangan Terorisme yang telah direvisi pada Mei 2018 telah memungkinkan polisi untuk melakukan penangkapan untuk mencegah seseorang yang diduga akan melakukan aksi teror. Di semester kedua 2018, unit polisi anti teroris Densus 88 telah menangkap setidaknya 370 terduga teroris. Pada 2019, Densus 88 telah menangkap setidaknya 297 terduga tambahan. Namun aparat keamanan tetap dihambat oleh kurangnya petugas pemeriksa, pengacara yang bisa menyediakan bantuan hukum kepada para tahanan dan jaksa penuntut. Sehingga jaksa kewalahan dan tidak secarfa efektif bisa menuntut tersangka teroris.

Hal ini juga dipersulit dengan penuh sesaknya penjara, yang menyebabkan penjara menjadi tempat perekrutan narapidana pro-ISIS.

Di penjara Nusa Kambangan yang menjadi tempat ditahannya teroris berisiko tinggi, setidaknya 15 narapidana telah diradikalisasi di penjara dan telah menjadi pendukung ISIS sejak tahun lalu, demikian hasil kajian RSIS. Jumlah ini belum memperhitungkan penjara di seluruh Indonesia dimana napi teroris ditahan.

Mengutip laporan BeritaBenar, RSIS menyatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan program deradikalisasi yang melibatkan 432 napi teroris di 117 penjara di seluruh negeri adalah merupakan tantangan terutama dengan terbatasnya sumber daya.

Tantangan kedepan

Kedepannya, menurut kajian RSIS ideologi ISIS akan tetap menjadi daya tarik para kelompok jihadis dan masih akan tetap menginspiradi kelompok militan terkait di Indonesia untuk melakukan aksi teror.

Aparat akan tetap menjadi target serangan. Pemilihan kepala daerah yang akan dijadualkan September 2020 serta tempat-tempat ibadah dimungkinkan menjadi sasaran aksi.

Terlibatnya unit keluarga dalam serangan juga harus diantisipasi mengingat anak-anak dari keluarga pro-ISIS terus diindoktrinasi untuk i’dad (persiapan jihad yang dimaksud sebagai aksi teror). Pertemuan reliji yang melibatkan perempuan pro-ISIS juga terus berlangsung.

Di Indonesia, meningkatnya jumlah perempuan yang ditangkap terkait terorisme dan prospek kembalinya WNI dari Suriah, juga menyoroti perlunya deradikalisasi khusus menargetkan perempuan dan anak-anak, yang harus dibedakan dari yang program yang sebagian besar diperuntukkan bagi pria pelaku teror.

Kajian RSIS juga menekankan bahwa kelompok Jemaah Islamiyah (JI) akan memperluas kemampuan operasionalnya yang akhirnya kembali ke akar militansi mereka. Kelompok ini disebut secara strategis memilih untuk tidak melakukan serangan di Indonesia selama dekade terakhir dan dan memfoluskan pada i-dad. Kelompok ini juga disebut telah mengirim 70 anggotanya ke Suriah sejak 2012 untuk mendapatkan pengalaman perang, dan sebagain besar dari mereka telah kembali. Mereka siap untuk menbagi pengalaman mereka kepada anggota JI lainnya yang sebagian direkrut dari 14 pondok pesantren yang terafliasi JI di Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.