9 Separatis Papua Tewas, Kapolri Perintahkan Teruskan Pengejaran

Pemerintah mengatakan memastikan penanganan terhadap separatis memperhatikan HAM.
Ronna Nirmala
Jakarta
2021-04-28
Share
9 Separatis Papua Tewas, Kapolri Perintahkan Teruskan Pengejaran Dalam foto tertanggal 28 April 2021 ini, petugas membawa peti jenazah Bharada I Komang Wira Natha di Mimika yang meninggal sehari sebelumnya dalam baku tembak antara pasukan keamanan pemerintah dan pemberontak separatis di wilayah Puncak, Papua.
AFP

Sembilan gerilyawan separatis di Provinsi Papua tewas dalam kontak senjata dengan pasukan gabungan TNI dan Polri di Kabupaten Puncak, menyusul tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua oleh kelompok pemberontak pada akhir pekan, kata juru bicara kepolisian Rabu (28/4).

Keterangan tertulis Polda Papua mengatakan baku tembak terjadi pada Selasa, di Kampung Makki, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Polisi menyebut perkampungan tersebut sebagai lokasi persembunyian gerilyawan pimpinan Lekagak Telenggen dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). 

“Berdasarkan fakta di lapangan saat terjadinya kontak tembak di markasnya kelompok kriminal Lekagak Telenggen dan berdasarkan IT (informasi dan teknologi) yang kami gunakan, terlihat jelas sembilan orang mati tertembak,” kata Kepala Humas Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi, Kombes Iqbal Alquddusy kepada BenarNews, Rabu (28/4). 

Polisi belum mengetahui identitas sembilan separatis yang tewas tersebut karena pasukan Satgas Nemangkawi masih berupaya untuk mencapai markas utama kelompok pemberontak, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal.

“Akan diketahui dengan pasti saat petugas sampai di markasnya,” katanya. 

Dalam baku tembak Selasa, satu personel Brimob, Bharada I Komang Wira Natha, meninggal dunia dan dua lainnya, Ipda Anton Tonapa dan Bripka M. Syaifudin tengah menjalani penanganan medis di RSUD Mimika akibat luka tembakan.  

Jenazah Komang pada Rabu siang telah diterbangkan dari Bandara Mozes Kilangin Mimika menuju kampung halamannya di Palembang, Sumatra Selatan. 

Di Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan lembaganya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komang serta kenaikan pangkat luar biasa dengan gelar Anumerta. 

“Saya selaku pimpinan Polri mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap gugurnya salah satu putra terbaik kami,” kata Listyo dalam keterangan pers. 

Listyo juga menginstruksikan jajarannya untuk terus mengejar dan menindak kelompok separatis Papua, seraya berjanji pihaknya akan memberikan dukungan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan dalam operasi tersebut. 

“Saya terus memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk tidak kendor dengan peristiwa itu. Kita semua tahu korban KKB tidak hanya anggota namun juga masyarakat sipil,” kata Listyo. KKB (kelompok kriminal bersenjata) adalah sebutan aparat keamanan untuk kelompok separatis bersenjata. 

Pada Minggu, Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya meninggal dunia setelah rombongannya diserang TPNPB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. 

Empat warga sipil juga meninggal dunia karena tembakan maut kelompok bersenjata di provinsi itu. Keempatnya adalah Ali Mom, siswa kelas XI SMA di Distrik Ilaga; Udin (41), seorang pengemudi ojek; dan dua guru di SD Yulukoma, Oktovianus Rayo (42) dan Yonathan Renden (28). 

TPNPB mengakui berada di balik penembakan terhadap keempat korban itu dan menuduh mereka sebagai mata-mata TNI dan Polri. 

Bantah klaim aparat

Sementara itu, juru bicara TPNPB Sebby Sambom membantah laporan aparat keamanan yang menyebut sembilan anggotanya tewas dalam baku tembak di Kampung Makki. 

“Komandan Operasi Nasional TPNPB Mayjen Lekagak Telenggen sudah melaporkan dan tidak ada korban penembakan dari kami semua,” kata Sambom kepada BenarNews, Rabu. 

Sambom mengatakan pihaknya tidak akan pernah menyembunyikan pasukan yang menjadi korban demi menghargai perjuangan mereka di medan perang maupun akibat penyakit. 

“TPNPB menyampaikan kepada publik secara nasional dan internasional bahwa itu tidak benar. Itu merupakan propaganda TNI/Polri untuk pembohongan publik,” kata Sambom. 

“Jadi semua (laporan) media di Indonesia mereka berbohong. Karena sebenarnya mereka yang kalah, mereka yang (jatuh) korban pasukan dan helikopter milik TNI juga kena tembakan oleh pasukan TPNPB,” tambahnya. 

Sambom mengatakan baku tembak dengan Satgas Nemangkawi terjadi sejak Senin (26/4) malam. TPNPB turut memastikan dalam baku tembak tersebut tidak ada warga sipil yang menjadi korban, meski beberapa pasukannya yang bersembunyi di pemukiman warga ditembaki aparat dari helikopter. 

Istana: penanganan KKB sesuai HAM

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan pada Rabu, pemerintah memastikan penanganan kelompok separatis Papua dalam Operasi Nemangkawi tidak akan berbenturan dengan nilai hak asasi manusia (HAM). 

“Presiden sudah wanti-wanti soal penanganan KKB ini. Harus tegas, tapi tidak boleh mengabaikan HAM,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta. 

Mantan Panglima TNI itu juga mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti upaya pendekatan melalui dialog yang melibatkan tokoh agama, budaya dan masyarakat Papua untuk meredam konflik di provinsi paling timur itu. 

“Mudah-mudahan penanganan KKB di Papua selesai dengan tepat, pas dan tidak mengorbankan banyak pihak,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia mengecam pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mendesak pemerintah menumpas kelompok separatis Papua tanpa perlu mengindahkan HAM.  

Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid mengatakan pernyataan tersebut mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat. Usman juga menekankan kekerasan yang memanas dalam sebulan terakhir tidak boleh dijadikan justifikasi untuk memperluas pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif menyelesaikan masalah di papua. 

Moeldoko dalam kesempatan yang sama menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji usulan untuk mengubah istilah KKB menjadi teroris, dengan alasan kejahatan yang dilakukan kelompok ini telah memasuki “babak baru”. 

“Kejahatan KKB mulai menjurus pada tindakan terorisme yang memunculkan rasa tidak aman, rasa takut, hingga pembunuhan kepada masyarakat Papua itu sendiri. Sehingga ada usulan tidak lagi menggunakan kata KKB, tapi teroris,” kata Moeldoko. 

Usulan untuk mengubah nama KKB menjadi teroris muncul dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, akhir Maret. Boy beralasan kejahatan kelompok separatis layak disejajarkan dengan aksi teror karena menggunakan kekerasan, ancaman, senjata api dan menimbulkan efek ketakutan yang meluas di masyarakat. 

Konflik antara separatis dan aparat keamanan Indonesia terjadi sejak wilayah Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1969. 

Sebagian warga Papua dan kalangan pegiat HAM memandang Pepera manipulatif lantaran hanya melibatkan sekitar seribu orang yang telah diinstruksikan untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Kendati demikian, organisasi HAM melihat baik aparat keamanan Indonesia maupun kelompok pro-kemerdekaan Papua bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di wilayah itu. 

Warga mengungsi

Beberapa warga di Kabupaten Puncak telah meninggalkan rumah mereka di tengah konflik senjata tersebut, kata Jones Douw, seorang aktivis hak asasi manusia Papua dan kepala unit keadilan dan perdamaian di gereja Kingme yang jemaatnya tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Orang-orang takut. Beberapa dari mereka telah melarikan diri ke hutan," kata Jones kepada BenarNews melalui telepon pada hari Rabu dari Timika, ibu kota Kabupaten Mimika yang merupakan lokasi Tambang Grasberg, tambang emas dan tembaga terbesar di dunia.

“Di kota utama di Kabupaten Puncak, orang tidak bisa pergi ke ladang. Kegiatan gereja telah terganggu oleh konflik itu,” tambahnya.

Jubi.co.id, situs berita utama Papua, juga melaporkan bahwa warga di beberapa kabupaten di Puncak telah meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke gereja.

“Masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan dan membutuhkan tenaga medis untuk merawat orang yang sakit. Beberapa dari mereka sudah sakit sejak sebelum mereka pergi,” demikian portal berita itu mengutip sumber dari warga setempat.

 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya