Tokoh Politik Desak ASEAN Tinggalkan Doktrin Tidak Campur Tangan Soal Myanmar

Tokoh politik dan pemimpin oposisi di Asia Tenggara mendesak ASEAN untuk meninggalkan doktrin tidak campur tangan dalam membantu menyelesaikan konflik di Myanmar dan mempertimbangkan pemberian sanksi yang ditargetkan khusus kepada pemimpin militer negara itu. 

Para pemimpin negara ASEAN harus mempertimbangkan mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan kelompok kawasan itu jika junta militer tidak mau mengembalikan pemerintahan sipil dan bertanggungjawab atas tewasnya penduduk sipil dalam demonstrasi menentang kudeta yang dilakukan para jenderal awal Februari, sebut pernyataan bersama yang ditandatangani Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi Malaysia, bersama lima politisi dari Kamboja, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada Rabu (17/3). 

“Pemerintah ASEAN telah dilemahkan oleh doktrin non-campur tangan yang dibuat mereka sendiri. Doktrin ini mungkin diperlukan pada masa lalu, tetapi hal itu saat ini justru menjadi batu sandungan bagi perkembangan demokrasi partisipatif dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat ASEAN,” sebut pernyataan bersama yang dibacakan Sam Rainsy, pemimpin oposisi Kamboja yang tengah dalam pengasingan di Perancis sejak 2015, dalam konferensi virtual. 

“Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menuntut agar pemerintah ASEAN meninggalkan doktrin lama non-campur tangan dan mengejar pendekatan baru melalui keterlibatan konstruktif dan kritis,” ujar pernyataan itu. 

Pernyataan bersama turut ditandatangani oleh Fadli Zon, ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Indonesia; Kiko Pangilinan, senator dan ketua The Council of Asian Liberals and Democrats Filipina; Charles Chong, mantan anggota Parlemen Singapura; dan Kasit Priomya, mantan Menteri Luar Negeri Thailand. 

Para tokoh juga menyatakan bahwa kudeta di Myanmar kembali menunjukkan bahwa pemimpin negara ASEAN gagal menangani krisis di kawasan tersebut.  

“Selama beberapa dekade, pemerintah ASEAN secara konsisten gagal melindungi rakyatnya dari satu krisis ke krisis lainnya, termasuk polusi kabut asap transnasional, bencana kemanusiaan Rohingya, dan banyak pelanggaran anti-demokrasi dan hak asasi manusia lainnya,” lanjut pernyataan tersebut. 

Seratusan lebih tewas

Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) pada Selasa, melaporkan sedikitnya 149 orang tewas sebagai akibat dari “digunakannya kekuatan yang mematikan yang melanggar hukum” oleh militer Myanmar sepanjang aksi unjuk rasa warga yang berlangsung sejak kudeta bulan lalu yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.

Menurut perhitungan Radio Free Asia (RFA), lembaga pemberitaan yang berada di bawah naungan yang sama dengan BenarNews, korban jiwa dalam enam minggu protes sejak kudeta bulan lalu sudah mencapai 181.

Demo menentang junta di Yangon dan kota-kota di seluruh Myanmar direspons dengan kekerasan dan penembakan aparat keamanan pada hari Selasa, menewaskan setidaknya lima orang.

Sebanyak 37 jurnalis ditangkap sejak militer mengambil alih kekuasaan, 19 di antaranya masih ditahan dan lima diduga meninggal dunia di dalam penjara, sebut Ravina Shamdasani, juru bicara OHCHR. 

Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok LSM, mengatakan hingga Selasa, 2.181 orang telah ditangkap, didakwa, atau dijatuhi hukuman terkait kudeta militer. Sebanyak 1.862 masih ditahan atau diperintahkan untuk ditahan.

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak komunitas internasional untuk membantu mengakhiri penindasan. 

Keenam politisi Asia Tenggara itu juga turut mendesak pemimpin negara ASEAN untuk mengirimkan pernyataan tegas kepada militer Myanmar agar menindak pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil dibawa ke pengadilan. 

“Jika tidak berhasil, semua pemimpin negara ASEAN harus bersatu serta menangguhkan keanggotaan Myanmar dan menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap junta militer dan rekan-rekan mereka,” tutup pernyataan tersebut. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah belum bisa memberikan respons atas desakan para tokoh politik Asia Tenggara ini. Menurutnya, pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun sikap terbaru atas situasi terkini di Myanmar. 

Isu Myanmar juga dibahas dalam pembicaran telepon antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan mitranya dari Portugal, Menlu Augusto Santos Silva pada Selasa (16/3).

"Menlu Silva dan saya mendiskusikan upaya terkait situasi terkini di Myanmar. Pesan utama untuk Myanmar: stop penggunaan kekerasan, redakan ketegangan, dan mulailah dialog," ungkap Menlu Retno dalam unggahan Twitternya pada Rabu.

Transisi demokrasi

Para politisi Asia Tenggara meminta pemimpin negara ASEAN untuk tidak mempercayai tawaran junta militer melalui penyelanggaran kembali pemilihan umum sebagai satu-satunya cara untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar. 

“Transisi demokrasi harus berbasis pada hasil dari pemilu pada November 2020. Kita tidak boleh percaya dengan janji junta untuk mengembalikan demokrasi dengan menggelar kembali pemilu. Karena pemilu itu (versi junta) tidak ada artinya, itu tidak boleh dijadikan dasar dalam transisi demokrasi,” tegas Sam Rainsy dari Kamboja. 

Upaya komunikasi oleh pemimpin negara ASEAN dalam membantu transisi demokrasi juga bisa dimulai melalui pembahasan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 2008 yang dianggap sebagai masalah bagi junta militer, sebut mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya. 

“Saya, di Thailand, memiliki beragam pengalaman bagaimana situasi ketika militer mengambil alih pemerintahan. Jika Myanmar ingin berubah jadi lebih demokratis, maka harus dimulai dari militernya. Jika mereka tidak setuju dengan UUD 2008, maka harus disebutkan pasal apa yang menjadi keberatan. ASEAN bisa memulai pertemuan untuk membahas ini,” kata Kasit. 

Sebaliknya, jika ASEAN gagal memetakan persoalan dasar dan mencari solusi atas itu di Myanmar, maka kepercayaan dunia internasional terhadap kawasan akan semakin merosot. 

“Penghormatan dunia internasional atas kawasan akan semakin menurun. Kedua, perusahaan dari negara Barat atau bahkan Jepang dan Korea Selatan, akan menajdi ragu untuk melakukan bisnis dengan ASEAN secara keseluruhan,” ujarnya. 

Sementara dari Indonesia, Fadli Zon menilai ASEAN harus memiliki kesamaan pandangan politik dalam menekan militer Myanmar dalam mematuhi prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM, hukum dan kemanusiaan. 

“Yang paling penting adalah adanya keinginan politik untuk mendesak militer patuh atas prinsip-prinsip ini,” kata Fadli. 

Bersama BKSAP DPR RI, Fadli berencana akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak adanya langkah konkret dalam menjamin penghormatan prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam ASEAN seperti penegakan demokrasi, HAM, pemerintahan yang baik dan konstitusional. 

“Bersama BKSAP DPR, saya juga mendukung pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar,” katanya. 

Pada awal Maret 2021, Menteri Luar Negeri ASEAN menggelar pertemuan virtual dan menyerukan dihentikannya kekerasan yang terus meningkat di Myanmar dan segera dimulainya dialog demi menghindari eskalasi ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. 

“Namun demikian, it takes two to tango. Keinginan ASEAN untuk membantu tidak dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.