Follow us

Tony Blair Janji Bawa Orang Terbaik untuk Bangun Ibu Kota Baru

Jokowi minta ibu kota baru mengusung konsep teknologi modern, ramah lingkungan,
Ronna Nirmala
Jakarta
2020-02-28
Email
Komentar
Share
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO SoftBank Masayoshi Son berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO SoftBank Masayoshi Son berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Ronna Nirmala/BenarNews

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang telah ditunjuk Indonesia menjadi penasihat pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, berjanji akan membawa “orang-orang terbaik” di berbagai bidang untuk menyukseskan proyek ini.

Blair dan konglomerat Jepang kepala eksekutif SoftBank, Masayoshi Son, bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di Jakarta, Jumat (28/2/2020) untuk bertukar ide soal menarik investasi untuk pembangunan ibu kota negara baru.

“Saya diminta untuk menjadi bagian dari proyek ini. Jadi, saya akan berupaya untuk membawa orang-orang terbaik di dunia, baik di bidang teknologi, pendidikan atau kesehatan,” kata Blair kepada wartawan di Istana Merdeka.

“Bagi saya, ini adalah tentang bagaimana saya bisa memanfaatkan koneksi dan relasi yang saya miliki agar bisa membawa sebanyak-banyaknya orang terlibat dalam proyek ini,” tambah Blair.

Demi menggaet minat investor asing, Jokowi menunjuk Blair, Son, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MbZ) sebagai penasihat.

“Kami ingin ibu kota baru ini mengusung konsep modern dalam hal teknologi dan ramah lingkungan,” kata Jokowi kepada Blair dan Son.

Pemerintah berharap proyek ini dapat menjaring investasi sebesar US $113 miliar atau sekitar Rp1.621,8 triliun dalam enam tahun ke depan.

“Presiden tadi mengarahkan agar tim dari kami, Pak Masayoshi dan Pak Tony Blair bertemu lagi dan berbicara lebih detail. Kita kasih batas waktu, dalam tiga minggu harus kita selesaikan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tony Blair dan Masayoshi Son dalam pertemuan dengan pejabat Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Februari 2020. [Tia Asmara/BenarNews]
Tony Blair dan Masayoshi Son dalam pertemuan dengan pejabat Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Februari 2020. [Tia Asmara/BenarNews]

Softbank

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Masayoshi Son diharapkan ikut menggenjot investasi di ibu kota baru.

“Tadi Presiden minta kira-kira dalam enam tahun ke depan ada 5 juta penduduk di IKN (Ibu Kota Negara). Presiden tadi bilang ‘bisa gak bawa uang US $113 miliar’,” kata Basuki kepada BenarNews.

“Itu untuk Pak Masayoshi saja, komitmennya US $113 miliar dengan lima juta penduduk,” tambah Basuki.

Son mengatakan dia perlu memastikan seluruh risiko dan potensi yang ada dari sebuah proyek sebelum berinvetasi.

“Jadi kita harus mendiskusikan lagi secara detail, perencanaannya seperti apa, berapa besar modal yang kita butuhkan, bagaimana desainnya, populasinya, regulasinya,” kata Son.

“Kita harus melihat semuanya. Dari situ, kita baru bisa menentukan berapa besar nilainya dan dari entitas mana,” tambahnya.

Sebelumnya, Luhut sempat menyampaikan Softbank menawarkan investasi senilai US $30 miliar hingga US $40 miliar atau setara Rp430 triliun hingga Rp575 triliun.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana pembangunan ibu kota negara baru mencapai Rp466 triliun. Rencana awal, pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU) akan menyumbang Rp265,2 triliun (54,6 persen), APBN Rp93,5 triliun (19,2 persen) dan swasta Rp127,3 triliun (26,2 persen).

APBN nantinya, kata Luhut, akan digunakan untuk membangun kantor pemerintahan.

Gandeng konsultan asing

Luhut mengumumkan dua perusahaan baru ditunjuk menjadi konsultan yang akan membantu penyusunan masterplan ibu kota baru yaitu firma arsitektur dan perancanaan Nikkei Sekkei dari Jepang, dan perusahaan infrastruktur multinasional AECOMdari Amerika Serikat.

Bappenas sebelumnya telah menunjuk perusahaan konsultan McKinsey Indonesia.

Luhut menjelaskan, nantinya AECOM dan Nikken Sekkei akan membantu konsultan yang sudah ada mematangkan konsep desain ibu kota baru. "Nanti kota ini betul-betul desainnya itu dilakukan oleh konsultan internasional," tukas Luhut.

Meski campur tangan asing semakin banyak, Luhut memastikan desain dasar pembangunan ibu kota baru tetap akan mengikuti konsep “Nagara Rimba Nusa”, pemenang sayembara desain ibu kota baru.

Draf RUU rampung

Jokowi menyatakan draf Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota telah rampung dan siap diserahkan kepada DPR untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

“Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya telah selesai. Akan disampaikan ke DPR setelah reses,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu. Masa reses anggota DPR sudah dimulai sejak Jumat (28/2/2020) hingga pekan kedua Maret 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebut draf RUU Pemindahan Ibu Kota tidak akan sama dengan RUU omnibus tentang cipta kerja.

RUU pemindahan ibu kota bakal diperlakukan seperti UU umumnya dengan hanya memuat sekitar 30 pasal.

Suharso mengatakan, pasal-pasal yang termuat dalam RUU di antaranya mengatur tentang luasan ibu kota baru, tata letak, delineasi, batas-batas, hingga urusan administratif lainnya.

“Juga ada bentuk pemerintahannya nanti akan seperti apa,” kata Suharso.

Sekretaris Tim Kajian IKN Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati, menambahkan, bersamaan dengan penyusunan RUU, tim juga akan menyelesaikan pembuatan masterplan IKN, peraturan presiden tentang badan otorita, kajian lingkungan hidup strategis, kajian sosial ekonomi, hingga kajian sosial budaya. .

“Perkiraannya masterplan selesai bulan Juni. Sehingga Juli ke depan akan dimulai dengan soft groundbreaking dan persiapan pembangunan,” kata Hayu dalam dialog di Hotel Sultan, Jakarta.

Pada pelaksanaannya nanti, badan otorita yang mengelola IKN bakal dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, menargetkan peraturan pemerintah badan otorita selesai pada Juni 2020.

Menurut Luhut, Presiden Jokowi saat tengah tengah memfinalisasi sosok-sosok yang bakal menjadi Kepala Badan Otorita IKN.

Tampilan selengkapnya