Janji Jokowi Gabung TPP Dianggap Tidak Tepat

Ismira Lutfia Tisnadibrata
2015.10.30
Jakarta
151030_ID_TPP_620.jpg Presiden AS Barack Obama dan Presiden Joko Widodo berbicara kepada wartawan setelah bertemu di Gedung Putih, Washington, AS, 26 Oktober, 2015.
AFP

Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih awal minggu ini bahwa Indonesia akan bergabung dengan Traktat Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP).

Posisi ini berbeda dengan posisi yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang melihat bahwa Indonesia belum tepat untuk bergabung dengan TPP karena salah satunya Indonesia sedang meningkatkan kesiapan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean.

“Tapi Presiden Jokowi punya hak dan bisa saja ubah posisi kita, dan putuskan bergabung ke TPP, mungkin beliau sudah berjanji di Amerika,” ujar SBY melalui akun Twitter resminya, Jumat, 30 Oktober.

Abdul Kadir Jailani, Direktur Perjanjian Ekonomi di Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil akan memastikan bahwa Indonesia akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan keikutsertaan dalam TPP.

“Indonesia sudah tidak dalam posisi untuk bernegosiasi isi perjanjian TPP, maka langkah yang pemerintah Indonesia harus ambil adalah dengan mempelajari isi dari ketentuan-ketentuan TPP secara komprehensif,” ujar Abdul Kadir kepada BeritaBenar.

Implikasi hukum

Perundingan TPP yang dimotori oleh Amerika Serikat sudah berakhir dengan kesepakatan antara 12 negara pesertanya di kawasan lingkar Pasifik awal Oktober ini.

“Sekarang ini masih terlalu cepat untuk menentukan apa keuntungan dan kerugian bergabung dengan TPP, karena kita belum mendapatkan teks perjanjian tersebut,” ujar Abdul Kadir.

Namun salah satu implikasi hukum yang dapat diprediksi atas keikutsertaan pada TPP adalah bahwa akan nada revisi undang-undang dan peraturan dalam negeri yang cukup ekstensif.

“Indonesia juga perlu menghapuskan perlakuan khusus yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara [BUMN] karena TPP melarang negara memberikan keistimewaan atau insentif kepada BUMN,” ujar Abdul Kadir.

Dari aspek ekonomi, Abdul Kadir mengatakan bahwa pembentukan TPP tidak serta merta menjadikan perdagangan di kawasan Asia Pasifik menjadi lebih bebas.

“Meski menurunkan tarif, tapi pedagangan tidak akan terlalu bebas karena TPP menerapkan aturan-aturan tentang akses pasar yang lebih kompleks dan sulit untuk dipenuhi oleh Indonesia,” ujar Abdul Kadir.

Ketersediaan obat

Salah satu hal yang menjadi pertanyaan besar bila Indonesia pada akhirnya jadi bergabung dengan TPP adalah ketersediaan obat murah atau obat generik. Ini disebabkan dengan TPP harga obat akan lebih mahal, karena masa paten obat bagi perusahaan-perusahaan farmasi besar akan diperpanjang atas nama kekayaan hak intelektual.

Program Kartu Indonesia Sehat, yang menyediakan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi rakyat Indonesia, memberikan obat-obatan gratis dalam bentuk obat generik.

“Dengan TPP kita berharap akan ada perbaikan dalam persaingan persediaan obat, agar harga obat bisa lebih terjangkau,” ujar Rhenald Kasali, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia kepada BeritaBenar.

Rhenald juga menambahkan bahwa kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap obat generik yang harganya jauh lebih murah dan terjangkau daripada obat paten akan dikompensasikan melalui program-program kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, subsidi untuk mendapatkan akses ke obat-obatan bukan lagi pada produk obatnya tapi melalui program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Namun Enny Sri Hartati, pengamat ekonomi dari Institute National Development and Financial (Indef) di Jakarta mempertanyakan hal itu.

“Bagaimana program Kartu Indonesia Sehat bisa berjalan ketika harga obat menjadi lebih mahal?” ujar Enny.

Hubungan dengan Cina

SBY mengatakan dalam akun Twitternya bahwa TPP, seperti juga Asian Investment Infrastructure Bank yang dimotori China ada sisi geopolitiknya dan mengingatkan agar pemerintahan Jokowi memastikan Indonesia bersahabat dengan semua mitra termasuk Cina, Amerika Serikat dan Jepang.

SBY juga menambahkan agar Indonesia menjaga politik luar negeri bebas aktif dan kebijakan politik luar negeri ke segala arah.

“Cegah bersekutu dengan satu negara dan berjarak dengan negara lain,” nasihatnya.

Sementara Rhenald Kasali menambahkan TPP akan berguna bagi Indonesia untuk memasuki negara-negara yang pasarnya sedang tumbuh di dunia seperti Meksiko, Amerika Serikat, atau Kanada.

“Memang ada kekhawatiran akan mengganggu hubungan dengan Cina, tapi [pasar] Cina sedang melambat,” ujarnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.