Kasus Masih Tinggi, PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang

Menteri PPN sebut terhambatnya penyaluran bantuan sosial masa pandemi COVID-19 akibat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak mutakhir.
Ronna Nirmala
Jakarta
2020-07-01
Share
200701_ID_Covid_1000.jpg Penumpang bus mengenakan masker dan duduk berjarak di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 1 Juli 2020.
Reuters

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rabu (1/7) memutuskan untuk memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga 14 hari ke depan menyusul ditemukannya banyak kasus penularan di dua ruang publik seperti pasar dan kereta listrik.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali meminta pemerintah memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan kepada tenaga medis menyusul 40 dari 2.934 pasien yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 diketahui berprofesi sebagai dokter.

Jumlah kasus orang terkonfirmasi positif secara nasional bertambah 1.385 sehingga totalnya menjadi 57.770, demikian laporan harian Gugus Tugas COVID-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan hingga 16 Juli 2020, pembatasan 50 persen dari total kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan COVID-19 masih akan diberlakukan bagi seluruh aktivitas warga DKI Jakarta di luar rumah.

“Wabah ini belum selesai. Jika tidak ada kepentingan, jangan keluar rumah,” kata Anies dalam telekonferensi, Rabu.

Anies mengatakan, selama pelaksanaan PSBB transisi satu bulan terakhir, kepatuhan warga dalam menjalankan protokol kesehatan cenderung baik kecuali di pasar dan kereta listrik.

“Kami menemukan dua tempat itu sering jadi tempat penularan. Dalam periode satu bulan ini ada 19 pasar yang sempat ditutup. Ke depan, unsur TNI/Polri akan diterjunkan untuk mengawasi secara ketat pasar-pasar di DKI Jakarta,” kata Anies dalam telekonferensi itu.

Anies menyebut setidaknya ada 300 pasar di DKI Jakarta yang terdiri 153 pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya dan sisanya berbasis komunitas.

“Jam operasional pasar akan dikembalikan normal, ganjil genap ditiadakan, tapi jumlah yang masuk akan dikendalikan,” katanya.

40 anggota IDI meninggal

Sementara itu, IDI mengumumkan bahwa Arief Basuki, dokter anestesi yang bertugas di ICU RS Haji Surabaya, meninggal dunia Selasa setelah menjalani perawatan intensif selama sepekan karena COVID-19.

“Dengan dokter di Jawa Timur, maka sudah ada 40 anggota IDI yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19,” kata juru bicara IDI, Abdul Halik Malik, kepada BenarNews.

Halik mengatakan, IDI belum bisa menyimpulkan dari mana asalnya penularan. Namun pihaknya menduga penularan COVID-19 kepada para dokter diakibatkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pasien, tenaga medis, dengan alat pelindung diri (APD).

“Sampai saat ini belum ada screening dan alur layanan yang berbeda untuk penanganan pasien COVID-19, selain itu minimnya APD serta sistem kesehatan yang tidak memadai juga bisa jadi penyebab tingginya kematian dokter karena COVID-19,” kata Halik.

“Kami akan terus mengadvokasi pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan dokter yang bertugas di masa pandemi ini,” tambahnya.

“Saat ini data kematian dokter terkait COVID-19 baik yang positif maupun status PDP sudah kita laporkan ke pemerintah. Tapi kami juga minta Pemda untuk menyampaikan update-nya secara berkala,” kata Halik.

IDI mencatat, dari 40 dokter yang gugur selama penanganan COVID-19, 11 di antaranya bertugas di Jakarta, sementara lainnya lainnya tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.

Data kemiskinan bermasalah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menyebut pangkal masalah dari terhambatnya penyaluran bantuan sosial dalam masa pandemi COVID-19 akibat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak mutakhir.

Dalam rapat dengar bersama Komisi VIII DPR RI, Suharso mengatakan ketidakmutakhiran tersebut berdampak pada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. “Bahkan di kantor saya, eselon I ada yang dapat, bayangkan. Ya mungkin dipakai data yang lama,” katanya, Rabu.

Namun, Suharso menekankan bahwa data yang tidak mutakhir tersebut bukanlah tanggung jawab dari Kementerian Sosial, seraya memastikan bahwa pemerintah akan melakukan program verifikasi dan validasi data yang lebih baik pada 2021.

“Kedepannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan ada perbaikan,” katanya.

Dalam rapat yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut verifikasi dan validasi data kemiskinan selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Kemensos tidak pernah dianggarkan dan memang tidak pernah menganggarkan karena terkait peraturan perundangan sehingga verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah,” kata Juliari.

Dari penelusurannya, 92 kabupaten/kota di Indonesia diketahui tidak pernah memperbarui data jumlah masyarakat miskin di masing-masing wilayahnya.

Lalu, ada 319 kabupaten/kota lain yang hanya melakukan pembaharuan data sebanyak 50 persen dari total orang miskin di wilayah tersebut. “Ini kondisi yang kami hadapi sekarang,” katanya.

Kementerian Sosial menjadi salah satu sasaran kemarahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada pekan lalu karena program penyaluran bansos yang belum merata.

Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi naik menjadi 30,8 juta atau 11,7 persen dari penduduk Indonesia akibat pandemi COVID-19.

Dari laporan CORE yang dirilis awal Mei 2020, disebutkan bahwa masyarakat yang rentan masuk ke kelompok di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang bekerja di sektor informal dan harus kehilangan pekerjaan karena pembatasan sosial.

“Apabila situasi ekonomi memburuk dalam waktu yang lebih panjang, peningkatan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi,” tulis laporan tersebut.

Kunjungan wisatawan anjlok

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia sepanjang periode Januari hingga Mei 2020 sebanyak 2,93 juta atau turun 53,36 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam laporan bulanan, Rabu, BPS mencatat penurunan jumlah wisman di tiga bandara bahkan hampir menyentuh 100 persen.

Ketiganya adalah Bandara Internasional Juanda Surabaya dengan penurunan sebesar 99,92 persen, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang sebesar 99,75 persen, dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali sebesar 87,55 persen.

Sementara, penurunan wisman yang datang melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, turun 100 persen baik secara tahunan maupun bulanan.

“Wisman yang datang ke Batam ini adalah dari Malaysia. Tapi memang secara keseluruhan performa wisman terdampak sekali karena COVID-19,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensinya.

Pada akhir 2019, wisatawan asing asal Malaysia tercatat paling banyak yang mengunjungi Indonesia dengan 2,98 juta kunjungan, disusul Cina (2,07 juta kunjungan), Singapura (1,93 juta), Australia (1,38 juta).

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya