Transparansi Internasional: Korupsi Meningkat di Thailand, Bangladesh

Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi, Transparency International/ Transparansi Internasional (TI), Rabu lalu merilis laporan tahunannya tentang peringkat korupsi negara-negara di dunia. Menurut laporan tersebut, Thailand yang diperintah oleh militer adalah negara paling lemah dalam upaya memberantas korupsi sepanjang 2016.

Peringkat Thailand anjlok 25 point dibandingkan tahun 2015.

Peringkat negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Indonesia juga anjlok, tidak berbeda dengan Bangladesh dan India di Asia Selatan.

Indeks tersebut menggambarkan tingkat korupsi di sektor-sektor publik di berbagai negara di dunia. Semakin ke bawah atau semakin besar peringkatnya, berarti semakin korupsi negara tersebut.

Indonesia turun dua peringkat dan berada di rangking 90 dibandingkan tahun 2015.

Selain peringkat, dalam indeks tersebut, Transparansi Internasional juga memberikan skor pada tiap negara atas upaya mereka memerangi korupsi.

Dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang fokus terhadap reformasi politik dan perang terhadap korupsi, Indonesia meraih skor 37 tahun 2016 lalu.

Thailand yang dikudeta oleh pihak militer sekitar tiga tahun lalu, berada di posisi 101 dari 176 negara yang disurvei oleh lembaga ini pada tahun 2016. Pada tahun sebelumnya, Thailand berada di posisi 76 dari 168 negara yang disurvei. Sementara itu, tahun ini Thailand meraih skor 35 dari total 100 poin.

“Hasil buruk ini disebabkan antara lain oleh kinerja pemerintah yang buruk, minimnya pengawasan, minimnya keamanan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya membantu memerangi korupsi di negara-negara tersebut,” jelas TI yang berbasis di Berlin, dalam laporannya.

“Skandal-skandal korupsi kelas kakap terus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah, demokrasi dan penegakan hukum.”

Menurut TI, hal ini menunjukkan keterkaitan antara tingkat korupsi dan masalah politik dalam negeri.

“Sikap represif pemerintah, buruknya pengawasan yang independen, dan terancamnya hak-hak sipil akhirnya menggerus kepercayaan publik di negara tersebut,” ujar TI.

“Meskipun pemberantasan korupsi menjadi fokus pemerintahan Thailand, konstitusi baru negara itu justru memberikan kekuasaan berlebih kepada militer dan memperburuk kinerja pemerintah, sehingga perlahan merenggut kebebasan berdemokrasi. Di sini jelas terlihat buruknya pengawasan yang independen.”

Denmark dan Selandia Baru, berada di puncak survey, yang berarti tingkat korupsi di kedua negara ini terendah di antara 176 negara yang disurvei.

“Kami Gagal”

Sementara itu, Bangladesh turun enam peringkat di tahun 2016 dan masuk dalam jajaran negara-negara terkorup. Bangladesh bahkan menduduki puncak negara terkorup di Asia Selatan.

Tranparency International menempatkan Bangladesh di posisi 145 di tahun 2016, setelah sebelumnya berada di peringkat 139. Bangladesh juga mendapatkan skor 26 poin dalam upayanya memerangi korupsi.

“Tidak ada yang bisa dibanggakan dari Bangladesh dalam hal pemberantasan korupsi. Biasanya suatu negara hanya berpindah peringkat sedikit saja. Kami telah nyata gagal dalam mengubah situasi ini,” ujar Ketua TI Bangladesh, Sultana Kamal, saat menghadiri jumpa pers di Dhaka, Rabu lalu.

India sebagai negara tetangga Bangladesh turun tiga poin tahun 2016 ke posisi 79 dan mendapatkan 40 poin.

Laporan ini menempatkan India pada Daftar Pengawasan TI pada tahun 2017.

Hasil ini menggambarkan ketidakmampuan India untuk memerangi korupsi secara efektif mulai dari skala kecil hingga besar. Dampak korupsi tersebut terhadap kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kesewenang-wenangan pihak kepolisian menunjukkan bahwa pada saat sektor ekonomi berkembang di negara ini, ketidaksetaraan juga meningkat.

‘Pemimpin Korup’

TI juga menyoroti kinerja pemerintah Malaysia, dimana kasus 1MDB telah menempatkan Perdana Menteri Najib Razak dalam pusat tuduhan skandal korupsi.

“Minimnya respon perdana menteri dan bagaimana kasus ini nantinya akan berpengaruh pada pemilihan umum mendatang, layak untuk dicermati pada tahun 2017,” papar TI.

Najib sendiri telah membantah semua tuduhan kontroversi terkait penyalahgunaan dana investasi negara sebesar USD 700 juta yang ditempatkan di 1Malaysia Development Berhad.

Uang sebesar itu dicurigai disimpan dalam deposito di sejumlah akun miliknya di beberapa bank swasta pada tahun 2013.

Namun, pemerintahan Najib sendiri tidak mengindahkan tuduhan tersebut dan desakan untuk mundur dari jabatannya saat ini.

“Ada pepatah Cina yang mengatakan ‘jika cahaya di atas tidak jatuh lurus, maka cahaya di bawah pun akan berpendar’. Untuk menjaga sistem pemerintahan yang bersih dan efektif, para pemimpinnya harus memberi perintah jelas, terutama komitment mereka dalam rangka memerangi korupsi,” ujar Akhbar Satar, Presiden TI Malaysia, kepada BeritaBenar.

Malaysia turun satu poin saja dan berada di peringkat 55. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Pemberantasan Korupsi dan Kolusi (C4), Cynthia Gabriel, peringkat Malaysia bahkan diperkirakan anjlok lebih dalam.

“Solusi dalam pemberantasan korupsi terletak pada keinginan politik. Namun memang sulit untuk dibayangkan dalam situasi seperti sekarang ini, mengingat pemimpin tertinggi negara ini berada di pusat korupsi dan telah membatasi hak-hak sipil demi mempertahankan kekuasaan politiknya. Semua upaya reformasi seperti sia-sia saja,” ujarnya.

Hata Wahari dan Ray Sherman di Kuala Lumpur, dan Pulack Ghatack di Dhaka, ikut berkontribusi dalam artikel ini.