Ketiga Negara Matangkan Konsep Patroli Bersama

Tia Asmara & Gunawan
2016.08.01
Jakarta & Balikpapan
160801_ID_NajibJokowi_1000.jpg Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (kiri) bersalaman dengan Presiden Indonesia Joko Widodo usai konferensi pers bersama di Istana Negara, Jakarta, 1 Agustus 2016.
AFP

Pertemuan trilateral Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina, Malaysia dan Indonesia yang digelar di Bali, Selasa, 2 Agustus 2016, akan mematangkan konsep patroli bersama untuk pengamanan Laut Sulu, menyusul maraknya kasus perompakan dalam beberapa bulan terakhir.

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI, Edi Yusup, mengatakan ketiga negara telah menandatangani Framework of Arrangement (FoA) di Jakarta, 14 Juli 2016.

Dengan penandatanganan tersebut, patroli maritim, tanggapan darurat (bila ada indikasi perompakan), saling berbagi informasi intelijen, dan rencana komunikasi bisa segera diberlakukan.

“Panduan untuk empat kerjasama tersebut akan dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk SOP (Standard Operating Procedure). Ini yang belum,” papar Edi kepada BeritaBenar di Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.

Dia menjelaskan meskipun secara tertulis patroli bersama sudah bisa dilakukan namun perlu pembahasan teknis.

“Meskipun dilakukan di masing-masing negara tapi kan Menhan yang tahu teknisnya, lokasi dan titik kordinatnya. Pertemuan besok akan menentukan kapan dimulai,” jelasnya.

Sebelumnya, Menlu serta Panglima Angkatan Bersenjata RI, Malaysia, dan Filipina telah melakukan pertemuan trilateral di Yogyakarta, 5 Mei 2016. Dalam pertemuan itu disepakati pelaksanaan patroli bersama di wilayah perairan antara Sulu dan Sulawesi dalam rangka pengamanan maritim ketiga negara.

Sejak Maret lalu, sedikitnya terjadi lima kali pembajakan terhadap kapal-kapal Indonesia dan Malaysia di perairan yang sangat strategis itu oleh kelompok militan Abu Sayyaf.

Puluhan anak buah kapal (ABK) disandera. Sebagian besar sudah dilepas yang diyakini karena pembayaran uang tebusan. Saat ini, Abu Sayyaf masih menyadera 10 ABK asal Indonesia.

Pernyataan Jokowi dan Najib

Pentingnya pengamanan perairan Sulu juga menjadi salah satu agenda pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Malaysia Najib Bin Tun Abdul Razak dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Indonesia sampaikan concern terhadap kasus penculikan dan penyanderaan di wilayah tersebut dan mendorong kerjasama trilateral antara Malaysia, Filipina dan Malaysia terhadap pengamanan perairan Sulu dan sekitarnya dapat segera dilakukan,” ujar Jokowi dalam jumpa pers usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin petang.

Pernyataan tersebut diamini oleh Najib yang menginginkan patroli bersama segera diimplementasikan untuk menangani kasus penculikan di kawasan itu.

“Kita sudah memiliki template pengamatan di Selat Malaka dengan Indonesia dimana patroli koordinasi, maritime patrol dapat mengurangkan kasus pelanggaran di kawasan tersebut. Saya yakin Indonesia, Malaysia Filipina dapat bekerjasama dalam hal ini,” katanya merujuk perjanjian bilateral Malindo (Malaysia-Indonesia) soal pengamanan di Selat Malaka.

Kondisi sandera

Di tempat terpisah, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan sampai kini kondisi seluruh sandera dalam keadaan baik.

“Meskipun ada yang sakit namun secara umum sehat. Kami dapat informasi langsung melalui konsultasi dan dari berbagai pihak di Indonesia maupun di  Filipina,” ujarnya.

Ia berjanji pihaknya akan memperkuat konsolidasi dan komunikasi  antara pemerintah, perusahaan dan keluarga korban untuk bisa segera membebaskan para sandera.

“Keselamatan sandera itu jadi prioritas utama sehingga tiap langkah akan dikalkulasikan dengan mempertimbangkan keselamatan sandera,” katanya.

Tubgoat Charles 001 ketika merapat di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur, 25 Juni 2016. (Gunawan/BeritaBenar)

Tunggu kepastian keamanan

Dari Balikpapan dilaporkan sejumlah perwakilan perusahaan batu bara di Kalimantan Timur menunggu kepastian keamanan jalur laut ke Filipina.

“Kami tunggu peran pemerintah mengamankan jalur pelayaran ke Filipina,” kata Humas PT Rusianto Bersaudara, Taufikrahman kepada BeritaBenar.

Tujuh ABK tugboat Charles 001 milik PT Rusianto Bersaudara hingga kini masih ditawan Abu Sayyaf. Mereka diculik di perairan Jolo dan Tawi Tawi pada 20 Juni lalu.

Menurutnya, pemerintah harus memfasilitasi pengamanan jalur perairan Filipina dengan melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Asosiasi Perusahaan Tambang Batu Bara, TNI, dan Polri.

“Penempatan anggota TNI untuk mengamankan kapal-kapal batu bara perlu mendapat persetujuan pemerintah Filipina dan dukungan dari asosiasi perusahaan batu bara. Kami perlu pengamanan,” tuturnya.

Sejak terjadi pembajakan, PT Rusianto Bersaudara tak melayani pengiriman batu bara ke Filipina. Apalagi pemerintah melarang kapal-kapal melintas jalur dagang Kalimantan dan Filipina.

Sedangkan, PT Kideco Jaya Agung mengaku pihaknya tetap mengekspor 200 ribu metrik ton batu bara per tahun ke Filipina karena masih terikat kontrak dengan lima industri di sana.

“Tiap bulan, tiga kali memberangkatkan kapal batu bara 20 ribu metrik ke Filipina,” ujar Siswoko, Manager Umum External dan Internal Kideco, “tapi kapal Kideco mendapat pengawalan tentara Filipina saat memasuki perairan negara itu.”

Humas PT Patria Maritim Lines, Sara Lubis, mengatakan perusahaan-perusahaan batu bara Kalimantan merugi akibat kerawanan jalur perairan tujuan Filipina, negara importir terbesar produksi batu bara asal Kalimantan.

Perusahaan yang diwakilinya pernah menjadi korban pembajakan Maret lalu, dimana 10 ABK tugboat Brahma diculik dan disandera Abu Sayyaf selama sebulan lebih.

“Selama ini ekspor ke luar negeri hanya tujuan Filipina. Saat ini, kami memaksimalkan jasa pengiriman batu bara domestik dalam negeri,” tutur Sara, menolak merinci jumlah kerugian pendapatan perusahaan.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.