Follow us

Indonesia, Malaysia dan Filipina Bersiap Lakukan Latihan Darat

Indomalphi 2019 di Tarakan ditujukan untuk melawan pejuang ISIS yang kembali dari Suriah, kata pihak berwenang.
Ismira Lutfia Tisnadibrata
Jakarta
2019-06-12
Email
Komentar
Share
Mayjen TNI Sisriadi, Kepala Pusat Penerangan TNI, dalam kegiatan di Jakarta, 12 Juni 2019.
Mayjen TNI Sisriadi, Kepala Pusat Penerangan TNI, dalam kegiatan di Jakarta, 12 Juni 2019.
Dok. Pusat Penerangan TNI

Diperbarui pada Kamis, 13 Juni 2019, 09:30 WIB

Setelah memulai dengan patroli udara dan laut terkoordinasi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan meluncurkan latihan darat bersama pada bulan Agustus, dalam inisiatif melawan terorisme yang bisa berkembang pada pengiriman pasukan regional ke Filipina selatan, kata pejabat Indonesia, Rabu.

Latihan Darat Indomalphi 2019 yang melibatkan personel Angkatan Darat ketiga negara tersebut akan dilaksanakan di Pulau Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan materi latihan termasuk teknik menembak, pertempuran jarak dekat, dan serbuan di daerah pemukiman, kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Sisriadi.

“Masing-masing negara direncanakan akan mengirimkan pasukan dengan kekuatan satu kompi dan observer sebanyak lima orang,” kata Sisriadi kepada BeritaBenar, Jakarta, 12 Juni 2019.

“Latihan darat Indomalphi 2019 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan operasi bersama di daerah perbatasan darat dalam rangka mengantisipasi pergerakan kejahatan lintas negara, ujar Sisriadi, yang menambahkan pelatihan itu juga untuk memberikan efek tangkal terhadap aktivitas terorisme di daerah perbatasan.

Untuk itu delegasi Indonesia, Malaysia, dan Philipina, melaksanakan pertemuan di Bali, pada 12-13 Juni 2019, untuk membahas dan menyusun Term of Reference (TOR) Trilateral Land Exercise.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pelatihan sebulan itu bisa dikembangkan dengan  pengiriman pasukan gabungan ke Filipina selatan, yang masih bergulat dengan gerilyawan simpatisan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di daerah-daerah terpencil di Mindanao.

“Jadi begini ya, itu yang namanya teroris generasi ketiga itu kan pejuang-pejuang yang pulang dari Timur Tengah itu, itu yang akan kita hadapi nanti. Tempatnya (mereka) di Indonesia dan Filipina, di Malaysia tidak terlalu banyak, cuma lewat saja, tapi tempat mereka menetap di Indonesia dan Filipina,” ujar Ryamizard dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, 12 Juni 2019.

Dia mengatakan latihan itu untuk membiasakan tentara dengan medan di lapangan.

“Kita latihan dulu, disesuaikan medannya, dan lain-lain. Bisa iya, bisa tidak. Kalo iya kan ada hubungan dulu dengan menteri, DPR, tidak langsung begitu saja,” kata Menhan Ryamizard.

Penempatan pasukan asing di Filipina selatan harus dengan  dukungan anggota parlemen dan pejabat Filipina.

Konstitusi Filipina 1987 menetapkan bahwa “pangkalan militer asing, pasukan, atau fasilitas  dari negara lain tidak dibolehkan di Filipina kecuali di bawah perjanjian yang disetujui oleh Senat dan, ketika Kongres menyetujuinya, harus disahkan oleh mayoritas suara melalui referendum nasional yang diadakan untuk tujuan itu, dan diakui oleh negara terkait.”

Pihak Malaysia di Kuala Lumpur menolak untuk berkomentar mengenai masalah latihan darat ini sementara BeritaBenar tidak segera dapat menghubungi pejabat pertahanan di Manila.

Awal bulan ini, Ryamizard bertemu dengan kedua mitranya dari Malaysia dan Filipina di sela-sela Dialog Shangri-La, sebuah pertemuan keamanan regional tahunan di Singapura, di mana "mereka sepakat untuk membentuk pasukan darat untuk memerangi terorisme," Brigjen. Totok Sugiharto, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, mengatakan kepada BeritaBenar.

"Ini adalah kerja sama yang meningkat dari patroli terkoordinasi sebelumnya untuk memerangi terorisme di Laut Sulu, Filipina," kata Brigjen. Totok, menambahkan bahwa selama latihan, ketiga negara juga akan bertukar informasi intelijen tentang militan.

Pasukan militer regional akan membutuhkan "keputusan politik" dari para pemimpin ketiga negara, kata seorang pejabat tinggi kementerian pertahanan Indonesia kepada BeritaBenar, yang tidak mau disebutkan namanya.

"Prosesnya tidak akan sederhana," katanya, "itulah sebabnya kami menyebut sebagai patroli terkoordinasi maritim dan udara dan bukan patroli bersama, dan kami fokus pada pengamanan perbatasan antara ketiga negara."

Rencana patroli darat bersama

Ketiga negara memulai patroli trilateral pada Juni 2017 setelah militan pro-ISIS melancarkan pengepungan di kota Marawi, Filipina selatan. Pertempuran lima bulan itu berakhir pada Oktober 2017 dan menewaskan sedikitnya 1.200 orang, sebagian besar gerilyawan, termasuk pemimpin ISIS Filipina, Isnilon Hapilon.

Dalam pidatonya di Dialog Shangri-La, 2 Juni 2019, Ryamizard mengatakan Indonesia memiliki visi untuk membangun perdamaian di kawasan dan telah mengambil berbagai langkah, seperti proposal untuk melaksanakan patrol terkoordinasi bersama yang Indonesia usulkan di forum yang sama di tahun 2015.

Selain itu, pada forum serupa tahun lalu, Indonesia juga pernah mengindikasikan bahwa ketiga negara yang bertetangga itu ingin menambah patroli darat bersama pada patroli udara dan laut trilateral yang ada untuk menargetkan militan pro-ISIS di wilayah tersebut.

Indonesia juga telah mengajukan pertukaran intelijen melalui inisiatif “Our Eyes” yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN di Singapura pada tahun lalu.

“Penjabaran inisiatif ‘Our Eyes’ ini adalah bentuk kerjasama operasional militer dari mulai laut, udara dan darat, guna mengantisipasi militan ISIS yng kembali dari Timur Tengah. Saat ini kerjasama trilateral memasuki tahap latihan bersama yang akan dilaksanakan di Tarakan, Kalimatan Utara, setelah sebelumnya latihan dilaksanakan di negara masing-masing,” ujar Ryamizard dalam pidatonya di Singapura awal Juni ini.

Pertempuran Marawi menguatkan sel-sel teroris di Asia Tenggara lainnya yang bersimpati kepada ISIS demikian menurut analis.

Di antara 31.500 pejuang asing yang telah bergabung dengan ISIS di Suriah, sekitar 800 berasal dari Asia, termasuk 400 dari Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, kata Ryamizard pada Juni tahun lalu, mengutip data intelejen negara,

Ketiga negara Asia Tenggara itu mengambil langkah persiaman keamanan tersebut hanya beberapa bulan setelah Amerika Serikat dan sekutunya mengumumkan kekalahan teritorial ISIS, yang pernah menguasai sejumlah wilayah Irak dan Suriah.

Dengan jatuhnya "kekhalifahan" ISIS di Suriah, para pejabat Pasukan Demokratik Suriah memperkirakan bahwa lebih dari 12.000 perempuan dan anak-anak asing ditahan di kamp-kamp di Suriah, dan sekitar 1.000 pejuang asing ditahan di penjara-penjara negara itu.

Banyak negara mengkhawatirkan penerimaan kembali warga mereka yang berjuang untuk ISIS akan  menimbulkan ancaman keamanan.

Selama pertempuran Marawi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan darurat militer di seluruh wilayah selatan Mindanao, dalam upaya untuk memecahkan krisis keamanan terbesar dalam sejarah mereka yang  terbaru. Tetapi analis telah memperingatkan bahwa bekas pejuang ISIS masih dapat menembus perbatasan Filipina selatan melalui Malaysia dan sepanjang Laut Sulu.

Sebuah perjanjian trilateral tentang kemungkinan kekuatan militer regional membawa "dimensi psikologis" yang membuat masing-masing negara dapat berpikir bahwa negara yang berbatasan tidak melakukan hal yang cukup untuk mengamankan perbatasan mereka dan mencegah  gangguan keamanan lintas batas, kata Mufti Makarim, seorang pengamat militer dan keamanan Indonesia, kepada BeritaBenar.

"Perjanjian ini tidak berarti bahwa pasukan masing-masing negara dapat memasuki negara lain," katanya, "tetapi lebih pada mereka dapat berkoordinasi ketika mereka melakukan patroli perbatasan di wilayah masing-masing, sehingga setiap negara sadar bahwa tetangga mereka mengambil tindakan yang sama dan melakukan apa yang diperlukan untuk mengamankan perbatasan."

Tampilan selengkapnya