Malaysia Dan Indonesia Membentuk Organisasi Untuk Perangi Ekstremisme


2015.04.13
150410-my-indonmsia620.jpg Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo saat menjalankan sholat Jumaat di Masjid Putra di Putrajaya, di luar Kuala Lumpur pada 6 Feb 2015.
AFP

Sejumlah 55 ulama dan da’i dari Indonesia dan Malaysia bergabung dalam forum yang bernama Muzakarah Serantau (MS) dan menghasilkan “Resolusi Ulama dan Da’i Malaysia dan Indonesia.” Mereka sepakat untuk mendirikan sekretariat di Jakarta guna mempromosikan Islam dan mencegah gejala phobia Islam di kedua negara tersebut.

Acara ini digelar di Jakarta tanggal 9 April, 2015. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah mempertanyakan stigma dan label ‘teroris’ dan ‘radikal’.

“MS menolak kecenderungan sebagian pihak yang membuat stigma terorisme dan ekstrimisme secara khusus kepada Islam dan umat Islam. Gejala phobia Islam, jika dibiarkan, akan berpotensi menciptakan iklim konflik Islam dan non-Islam,’’ salah satu butir hasil MS yang digelar oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (Yadim) dan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, situs Islam Hidayatullah.com melaporkan.

Rencana induk September ini

MS setuju untuk merealisasikan kegiatan MS secara konkrit dengan pembentukan seketariat yang rencananya akan dibuka bulan September di Jakarta.

"Kami tidak setuju untuk berdialog dan berdiskusi lagi tetapi mengambil tindakan cepat karena ancaman kepada Islam adalah serius," kata Ketua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Asyraf Wajdi Dusuki kepada The Straits Times.

Acara ini dihadiri oleh banyak tokoh ulama, akademisi serta pejabat pemerintahan dari kedua negara.

Cholil Ridwan dan Muhyiddin Junaidi mewakili MUI (Majelis Ulama Indonesia), perwakilan dari NU (Nahdlatul Ulama), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah. Dari unsur pemerintah hadir Sekretaris Dirjen Bimas islam Kemenag Prof Muhammad Amin.

Dari Malaysia adalah utusan beberapa perwakilan dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Institut Wasathiyyah, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim), Universitas Utara Malaysia, Pusat Penyelidikan dan Advokasi HAM (Centhra), dan Pertubuhan Muafakat Sejahtera Malaysia.

Dalam MS dinyatakan bahwa Malaysia dan Indonesia harus memimpin usaha ini karena mayoritas penduduk di kedua negara tersebut beragama Islam.

Pemerintah kedua negara peduli terhadap ancaman teroris dan kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), serta semakin banyaknya warga Malaysia dan Indonesia yang telah mendukung dan bergabung dengan ISIS.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution sebelumnya mengatakan, Malaysia dan Indonesia harus bekerja sama untuk mencegah warga yang ingin bergabung dengan ISIS.

Islam tidak mendukung terorisme

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin saat meresmikan MS mengatakan Islam tidak pernah menganjurkan atau mendukung kekerasan. Islam adalah agama yang sejahtera dan mensejahterakan manusia.

"Ketika negara Barat melihat umat Islam sebagai teroris, ada pula golongan yang menyebut diri mereka ISIS yang menyerang Muslim dan non-Muslim serta membunuh para tahanan yang tak berdaya. Perlakuan ini tidak ada dasarnya dalam Islam," katanya seperti yang dilaporkan oleh Bernama.

Muhyiddin juga mengatakan dalam memerangi gejala ekstrimisme, para ulama perlu berbagi pengetahuan para dan metodologi.

"Umat Islam di Malaysia dan Indonesia harus berdiri teguh atas prinsip wasatiyyah yaitu mengambil sikap moderat seperti yang diajarkan dalam Islam," katanya.

Pemerintah Malaysia awal pekan ini telah menyetujui RUU Anti Teroris di konferensi Dewan Rakyat, bertujuan memerangi ancaman domestik yang semakin meningkat dari ISIS dan kelompok-kelompok ekstremis lain.

RUU tersebut memungkinkan pemerintah Malaysia menahan terduga teroris yang dicurigai selama dua tahun tanpa pengadilan.

Oleh staf BenarNews dengan masukan dari media lokal.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.