Follow us

Ulama Perempuan Serukan Lawan Hoax

Pengamat politik mengakui perempuan sering menjadi target ujaran kebencian.
Nisita Kirana Pratiwi
Jakarta
2018-03-02
Email
Komentar
Share
Pakar hukum Islam, Fakihuddin Abdul Kodir, dan sejumlah tokoh anggota Jaringan Ulama Perempuan Indonesia ketika membacakan seruan moral dalam jumpa pers di Jakarta, 1 Maret 2018.
Pakar hukum Islam, Fakihuddin Abdul Kodir, dan sejumlah tokoh anggota Jaringan Ulama Perempuan Indonesia ketika membacakan seruan moral dalam jumpa pers di Jakarta, 1 Maret 2018.
Nisita Kirana Pratiwi/BeritaBenar

Sebanyak 137 tokoh yang tergabung dalam Jaringan Ulama Perempuan Indonesia (JUPI) menyampaikan seruan moral kebangsaan untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian menghadapi Pilkada serentak 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Ketua JUPI, Badriyah Fayumi mengatakan seruan moral itu dikeluarkan menyusul maraknya hoaks, ujaran kebencian, politisasi identitas, persekusi hingga penyerangan fisik terhadap ulama dan tokoh agama.

“Hoaks dan ujaran kebencian bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, harus kita cegah dan lawan,” tegas Badriyah dalam jumpa pers di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

Penyataan tersebut disampaikan beberapa hari setelah polisi menangkap sejumlah pengurus kelompok yang menamakan diri mereka Muslim Cyber Army (MCA) yang diklaim polisi berada dibalik penyebaran isu-isu provokatif dan ujaran kebencian di social media. Kelompok ini disinyalir beranggotakan ratusan ribu orang.

Menurut Badriyah , Islam mengajarkan persatuan dan perdamaian, begitu juga tabayun atau klarifikasi.

“Kita bukan pemroduksi hoaks, bukan penyebar luas. Kalau ada hoaks, kita harus klarifikasi,” katanya.

Badriyah mengakui Pilkada DKI Jakarta 2017 silam telah membawa dampak cukup serius terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Ada mimbar agama yang sampai bubar, karena ulamanya menyampaikan isi ceramah dengan membawa ayat-ayat dan mendeskriditkan salah satu pasangan,” katanya ketika dihubungi BeritaBenar.

Bahkan, sambung dia, pasca Pilkada pun masih saja ada majelis atau mimbar keagamaan yang menyindir-nyindir dengan membawa ayat.

“Seharusnya kan tidak lagi seperti itu. Sebaiknya mimbar agama, majelis taklim jangan dipolitisasi. Harapan kami di Pilkada serentak 2018 adalah ulama perempuan mampu memberkan kedamaian saat menyampaikan isi ceramahnya,” tuturnya.

Pilkada serentak 2018 akan digelar, 27 Juni mendatang di 171 daerah untuk memilih 17 gubernur/wakil gubernur, 39 walikota/wakil walikota dan 115 bupati/wakil bupati.

JUPI menyerukan agar peserta Pilkada dan Pilpres menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan politik pragmatis serta tidak menyalahgunakan agama bagi tujuan primordial sesaat.

Selain itu, JUPI juga menyerukan agar seluruh komponen bangsa menciptakan ruang antarkomunitas sebagai perekat persaudaraan dan pengikat harmoni sosial.

“Ketimbang negara lain yang mengedepankan militerisme, Indonesia memiliki kelebihan dengan adanya kultur yang kuat dan mempersatukan,” ujarnya.

Ulama perempuan, kata Badriyah, memiliki kekhasan dalam berdakwah. Menyampaikan dengan penuh kesejukan, mempersatukan, tidak membakar dan berorientasi rahmatan lil alamin.

“Kami memegang empat prinsip dalam berdakwah, yaitu ke-Islam-an, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan, sesuai hakikat Islam rahmat bagi semesta,” tuturnya.

Ikut bertanggung jawab

Ketua Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang, Jauharotul Farida, dan aktivis perempuan lain di sana akan menggelar Halaqah Ulama Perempuan dengan tema serupa, mewujudkan Jawa tengah yang damai dan kondusif.

“Sebagai ulama, perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan situasi kondusif, damai dan toleran dalam membangun kehidupan bangsa,” ujar Jauharotul di tempat yang sama.

Di Jepara, Hindun Anisah yang juga pengasuh Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri sudah sejak lama menggerakkan literasi media. Mereka mengajarkan bagaimana memilah berita hoax kepada santri dan masyarakat sekitar.

“Kami ingin ini menjadi bekal bagi santri dan masyarakat sekitar untuk selalu menjaga keutuhan bangsa,” katanya.

Pelatihan serupa juga dilakukan aktivis perempuan yang juga sekaligus dosen Yulianti Muthmainnah di Tangerang Selatan, yang pesertanya terdiri dari guru berbagai sekolah menengah.

“Sesuai pesan Nabi (Muhammad) soal perdamaian. Harapannya mereka menyebarluaskan bagaimana membedakan berita hoaks dan bukan di komunitasnya masing-masing,” ujar Yulianti.

Ketua Fatayat Nadhatul Ulama Yogyakarta, Khotimatul Khusna, mengatakan pihaknya tengah mengkonsolidasikan berbagai aktivis perempuan untuk melakukan ikrar kebangsaan perempuan untuk Jogja damai.

Yogyakarta dalam dua tahun terakhir dirundung duka dengan berbagai kasus kekerasan dan intoleransi yang mengatasnamakan agama.

Komunikasi

Muhammad AS Hikam, pengamat politik senior, mengakui kaum perempuan memang target dari intoleran, radikalisme, ujaran kebencian dan penyebaran hoax.

“Saya kira siapapun yang mempunyai konsen pada intoleransi, dan hate speech karena victim yang utama adalah kaum perempuan,” katanya kepada BeritaBenar, Jumat.

“Maka setiap anjuran ajakan, kampanye yang membela kaum perempuan itu sangat penting.”

Terkait Pilkada DKI Jakarta yang membuat perpecahan, Hikam menyatakan itu memang tidak bisa harus diakui ada dan terjadi.

“Nah, kamu perempuan saat itu menjadi target potensial hate speech, SARA. Di sinilah peran ulama perempuan untuk membuat bagaimana supaya saat pelaksanaan Pilkada serentak kasus seperti Jakarta tidak terulang kembali,” ujarnya.

Cara yang bisa dilakukan, kata Hikam, adalah dengan menggandeng ulama perempuan, agamawan perempuan dari berbagai agama dan keyakinan serta organisasi agama dengan melakukan dialog.

“Komunikasi itu penting, kalau perlu dibuat hotline. Pemerintah dan ulama perempuan memiliki cara untuk mendeteksi mana ulama perempuan, agamawan yang intoleran sehingga saat mereka melakukan dakwah sudah bisa dicegah lebih dahulu,” tuturnya.

Mantan menteri pada era Presiden Gus Dur tersebut juga berharap ormas seperti NU dan Muhammadiyah proaktif melakukan proteksi bila ada hoax dan ujaran kebencian yang menggunakan simbol agama karena sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat.

Tampilan selengkapnya