Follow us

3.000 Pimpinan Perguruan Tinggi Deklarasi Lawan Radikalisme

Presiden ingatkan waspada atas upaya pemecah-belah bangsa karena saat ini telah terjadi infiltrasi ideologi.
Anton Muhajir
Nusa Dua, Bali
2017-09-26
Email
Komentar
Share
Presiden Joko Widodo (tengah) melakukan foto bersama dengan sekitar 3.000 pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia ketika berlangsung deklarasi melawan terorisme di Nusa Dua, Bali, 26 September 2017.
Presiden Joko Widodo (tengah) melakukan foto bersama dengan sekitar 3.000 pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia ketika berlangsung deklarasi melawan terorisme di Nusa Dua, Bali, 26 September 2017.
Anton Muhajir/BeritaBenar

Sekitar 3.000 pimpinan perguruan tinggi (PT) dari seluruh Indonesia mendeklarasikan komitmen untuk menolak dan melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme.

Komitmen itu adalah satu dari lima poin dalam deklarasi yang dibacakan saat penutupan pertemuan dua hari pimpinan PT se-Indonesia di Nusa Dua, Bali, Selasa, 26 September 2017.

Empat poin lain adalah ideologi Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembacaan Deklarasi Kebangsaan Perguruan Tinggi se-Indonesia Melawan Radikalisme itu dipimpin Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Zainal Abidin dan Rektor Universitas Mahendratta, Bali, Putri Anggraeni.

Para pimpinan PT menyampaikan, muncul kecenderungan dan berkembangnya faham radikal di Indonesia, mengajarkan kekerasan yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan, bertentangan dengan Pancasila yang membahayakan bangsa, negara dan kemanusiaan.

Disebutkan bahwa PT sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan menemukan dan menegakkan kebenaran serta memberi manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

“Untuk itu, PT se-Indonesia harus mengambil sikap tegas dalam mencegah dan melawan radikalisme,” kata mereka.

Pernyataan Jokowi

Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo saat menutup pertemuan mengingatkan para rektor dan dosen untuk senantiasa waspada terhadap upaya-upaya yang bisa memecah belah bangsa.

Menurutnya, di Indonesia saat ini telah terjadi infiltrasi ideologi yang mau menggantikan Pancasila sehingga dikhawatirkan dapat memecah-belah bangsa.

Hal itu akibat keterbukaan yang tidak bisa dihindari, termasuk media sosial, sehingga terbuka bebas untuk infiltrasi yang tak disadari.

Infiltrasi tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan cara-cara lembut, menyentuh, dan menggunakan pendekatan terkini.

Akibatnya, banyak yang lupa bahwa Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila yang mempersatukan semua suku dan golongan.

Jokowi juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi adalah sumber pengetahuan dan pencerahan.

Karena itu, katanya, sangat berbahaya kalau perguruan tinggi dimanfaatkan oleh segelintir pihak sebagai medan infiltrasi ideologi ini.

"Jangan sampai kampus-kampus menjadi lahan penyebaran ideologi anti-Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, kita harus basmi radikalisme agar persatuan dan persaudaraan makin kuat," ujarnya.

Jokowi menyambut positif adanya deklarasi dari pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia.

"Saya bangga telah dideklarasikan oleh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia yang bertekad untuk mempersatukan kita dalam NKRI, berpegang teguh dalam UUD 1945, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak untuk terus memupuk rasa persaudaraan antar-sesama. Sebab, bangsa Indonesia mampu berdiri tegak hingga kini karena ada persatuan yang telah ditanamkan sejak dulu.

Menurut Jokowi, bila masih cinta Indonesia, semua pihak harus menghentikan infiltrasi ideologi, radikalisme, dan terorisme di perguruan tinggi di seluruh Indonesia agar rasa persatuan dan persaudaraan semakin kuat.

“Jangan sampai hasil kerja keras untuk anak cucu kita hancur karena terorisme dan radikalisme sehingga bangsa kita jadi bangsa yang mundur," tegasnya.

Untuk merawat kebinnekaan dan Pancasila, Jokowi mengatakan pembinaan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia perlu dimasukkan baik ke dalam kurikulum pengajaran maupun kegiatan pendidikan nonformal lainnya.

Peran pembimbing

Rektor Universitas Udayana, AA Raka Sudewi mengapresiasi deklarasi anti-radikalisme itu relevan dengan kondisi kebangsaan Indonesia saat ini akibat maraknya radikalisme dan intoleransi.

“Institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi berperan sangat strategis dalam mencegah radikalisme,” ujarnya kepada BeritaBenar.

Sebagai bentuk komitmen pada NKRI, Sudewi mengatakan, perguruan tinggi selama ini melakukan melalui pendidikan dasar tentang kebangsaan. Melalui mata kuliah tersebut, perguruan tinggi bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswa.

Sudewi juga menekankan perlu partisipasi aktif dari dosen pembimbing akademik dalam mengawasi mahasiswa agar tidak terjebak pada paham radikal atau kelompok intoleran.

Dia menambahkan sejauh ini di Universitas Udayana belum terlihat ada mahasiswa yang ikut gerakan radikal maupun kelompok intoleran. Meskipun demikian sebagai rektor dia menyatakan tetap mengantisipasi.

Dalam pertemuan dua hari itu hadir Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latif.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius juga hadir sebagai pembicara seminar pada hari pertama.

Tampilan selengkapnya