Ribuan orang protes kenaikan harga BBM, buruh ancam mogok nasional

Sekitar 3.000 orang buruh di Jakarta dan ribuan lainnya di sejumlah kota di Indonesia berdemonstrasi mendesak pemerintah membatalkan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar 30 persen.

Pengunjuk rasa mengatakan kenaikan sangat memberatkan karena diberlakukan saat pandemi belum berakhir dan tanpa diikuti oleh kenaikan upah yang signifikan.

“Kenaikan BBM ini menjauhkan kita dari hidup layak. Apalagi dua tahun ini upah buruh tidak naik, dan belum ada pembahasan kenaikan upah di pabrik setelah BBM naik,” ujar salah seorang peserta, Sugiono.

Sugiono mengatakan kenaikan harga bahan bakar mempunyai dampak luas tidak hanya naiknya biaya transportasi tapi juga kebutuhan pokok. 

Para buruh yang bergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Pekerja Nasional dan juga Partai Buruh memusatkan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR Jakarta.

Para buruh beralasan kenaikan harga minyak akan menyebabkan inflasi yang akan memangkas daya beli mereka yang telah tergerus oleh krisis akibat pandemi COVID-19 dan stagnasi upah minimum.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kenaikan harga minyak ini juga akan memicu naiknya ongkos energi industri yang dikhawatirkan akan memicu adanya ledakan pemutusan hubungan kerja.

Dia meminta anggota DPR menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk ikut membatalkan kenaikan harga.

“Mereka bisa membentuk panja (panitia kerja), pansus (panitia khusus) menggunakan hak interpelasi, hak angket. Itu hak DPR, jangan hanya basa-basi retorika ke media, itu yang kami harapkan,” ujar Said.

Menurut Said, aksi demonstrasi ini akan dilakukan terus menerus secara bergelombang hingga Desember 2022. Setelah aksi di depan Gedung DPR, selanjutnya akan dilakukan di kabupaten dan kota lain

“Puncaknya pada awal Desember atau akhir November akan mogok nasional diikuti 5 juta buruh, stop produksi, semua keluar dari produksi,” ujarnya.

“Harus kami sampaikan, karena sudah tiga tahun kami berdiam diri, upah tidak dinaikkan. Saya yakin Presiden hatinya bersama rakyat,” tambahnya.

Sabtu lalu Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan kadar oktan 90 dari semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 dan solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Ada pula BBM non-subsidi jenis RON 92 atau Pertamax yang dikerek dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.

Polisi menyiapkan sekitar 1.200 personil untuk mengamankan kawasan DPR/MPR dari demonstran. Selain itu aparat keamanan juga menutup jalan di sekitar Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional yang biasanya menjadi lokasi demonstrasi.

Unjuk rasa serupa juga dilakukan di Bekasi, Bogor dan beberapa kota lainnya Selasa.

Di Makassar, Sulawesi Selatan aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Negeri Makasar pada Senin sempat diwarnai bentrok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana mengatakan sejauh ini aksi demonstrasi bisa dikendalikan.

“Ada yang membawa busur. Polrestabes Makassar mengamankan empat orang dan sudah memintai keterangan. Saat ini sudah dikembalikan ke keluarga,” ujarnya kepada BenarNews.

Pada Senin, Jokowi mengatakan demo tidak dilarang tapi meminta pengunjuk rasa untuk tetap damai.

"Ya, ini kan negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik ya," ujar Jokowi.

Aksi walkout PKS dan Partai Demokrat

Rapat paripurna DPR pada Selasa diwarnai aksi walkout dari fraksi partai oposisi pemerintah, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat, yang mempunyai total kursi sebanyak 104 dari 560 kursi DPR.

Juru bicara Fraksi PKS Mulyanto mengatakan masalah utama tata niaga minyak adalah ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan sedangkan menaikkan harga BBM adalah solusi yang hanya memberatkan masyarakat kecil.

“Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah membiarkan problem akut ketidaktepatsasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik solar maupun Pertalite,” ujar dia pada BenarNews.

Meski sudah menaikkan harga, pemerintah tetap akan menghadapi risiko jebolnya kuota BBM pada Oktober atau November 2022 karena meningkatkan permintaan energi dengan pelonggaran situasi COVID-19, paparnya.

“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM. Bahkan dengan kembali naiknya harga BBM jenis Pertamax, maka diperkirakan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akan bertambah,” ucapnya.

Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan kehidupan rakyat akan lebih sulit karena kenaikan harga BBM akan berdampak pada mahalnya kebutuhan pokok.

“Tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan,” ujar dia.

Bantuan sosial 

Sementara itu pemerintah mengatakan akan memberikan dana bantuan sosial sebesar Rp600.000 yang akan diberikan setiap bulannya selama empat bulan mulai September ini untuk menopang daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dana ini dialokasikan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.

“Jumlah total yang kita bantu 20,6 juta penerima manfaat. Dan nilai totalnya kurang lebih Rp12,4 triliun," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam siaran pers Selasa.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan bantuan pemerintah bertujuan mempertahankan daya beli pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat kenaikan harga.

BSU tahun 2022 ini diberikan sebesar Rp600.000 dan dilakukan paling lambat akhir tahun 2022.

Pizaro Gozali Idrus berkontribusi pada artikel ini.