Usul Prabowo Subianto soal zona demiliterisasi di Ukraina tuai kecaman

Usul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membentuk zona demiliterisasi di Ukraina dan memberi kesempatan bagi warga di tanah yang “disengketakan” untuk menentukan nasibnya melalui referendum PBB memicu kecaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Ukraina langsung menolak rencana perdamaian yang diusulkan Prabowo tersebut dan menyebutnya sebagai usul aneh.

Para analis mengatakan usul Prabowo tersebut tidak realistis. Mereka melihat manuver tersebut sebagai upaya Menteri Pertahanan untuk mendongkrak citra internasionalnya menjelang pemilihan presiden tahun depan.

Berbicara pada pertemuan pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura akhir pekan lalu, Prabowo mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina harus mundur 15 kilometer dari posisi garis depan masing-masing pihak untuk membentuk zona demiliterisasi yang akan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Referendum PBB juga harus diadakan “untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan,” kata Prabowo pada Sabtu (3/6).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko mengatakan tidak ada "wilayah yang disengketakan" untuk mengadakan referendum. Dia meminta Indonesia untuk mendukung posisi negaranya agar Rusia menarik pasukannya dari tanah Ukraina.

“Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida,” kata Nikolenko dalam sebuah pernyataan pada Sabtu. “Rusia harus keluar dari wilayah Ukraina… tidak ada skenario alternatif.”

Usul Prabowo juga mendapat kritik di dalam negeri. Beberapa pengamat mempertanyakan apakah Menteri Pertahanan Indonesia itu memahami dengan baik permasalahan di Ukraina yang memicu konflik tersebut, sejak invasi Rusia pada Februari 2022.

Deka Anwar, analis Institute for Policy Analysis of Conflict di Jakarta, mengatakan proposal Prabowo akan memberi pembenaran kepada Rusia atas agresinya dan bertentangan dengan prinsip integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia sendiri.

“Dia pada dasarnya melegalkan aneksasi wilayah baru yang dicapai melalui cara militer,” kata Deka kepada BenarNews.

“Mendirikan DMZ [zona demiliterisasi] tidak masuk akal untuk Ukraina, tetapi akan menguntungkan Rusia. Zona demiliterisasi yang ideal untuk Ukraina adalah status quo sebelum aneksasi Donetsk dan Luhansk oleh Rusia pada tahun 2014.”

Meutya Hafid, ketua komisi pertahanan dan luar negeri DPR, mengatakan Prabowo harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, terutama terkait krisis Ukraina.

“Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, terutama di Sidang Umum PBB pada Februari 2023,” ujarnya. “Indonesia termasuk di antara 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.”

Prabowo, yang berencana kembali menjadi calon presiden pada pemilu 2024, dinilai sedang berupaya menaikkan citranya pada level internasional setelah diangkat menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada 2019.

Prabowo telah mengunjungi beberapa negara, termasuk China, Rusia, Turki, dan Prancis, untuk membahas kerja sama pertahanan dan kesepakatan senjata.

Deka berspekulasi bahwa pidato Prabowo adalah sebuah stump speech — pidato yang biasa disampaikan politisi yang hendak mencalonkan diri untuk jabatan tertentu — yang bertujuan untuk mengangkat citranya dalam pemilu nanti.

Prabowo, kata Deka, berupaya mengambil hati warga negara Indonesia yang pro-Rusia atau memiliki sentimen anti-Barat.

“Itu berarti pemerintah Indonesia telah menembak diri sendiri dengan menodai reputasi dan ambisi untuk menghadirkan perdamaian global sejati dan menjadi penengah potensial dalam konflik Rusia-Ukraina,” kata Deka.

Menguntungkan posisi Rusia

Ketua ASEAN saat ini Indonesia secara tradisional menjaga hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina dan baru-baru ini berusaha untuk memainkan peran yang lebih aktif pada tingkat global sebagai kekuatan menengah, terutama sebagai pemimpin negara-negara Gerakan Non-Blok yang secara formal tidak menjadi bagian dari setiap blok kekuatan utama.

Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia tahun lalu dan menawarkan untuk menengahi kedua negara yang sedang berperang tersebut.

Radityo Dharmaputra, dosen hubungan internasional Universitas Airlangga di Surabaya, mengatakan usulan Prabowo mengabaikan situasi di lapangan.

“Paling parah, proposal itu juga menawarkan referendum untuk ‘wilayah yang disengketakan’,” tulis Radityo di Twitter.

“Saat ini, Ukraina berada di atas angin. [Presiden Ukraina Volodymyr] Zelenskyy baru saja mengatakan Ukraina siap melancarkan serangan balik. Lalu mereka tiba-tiba disuruh berhenti dan mundur? Jelas itu tidak masuk akal bagi Ukraina,” kata Radityo.

Dharma Agastia, dosen ilmu politik President University di Cikarang, mengatakan pernyataan Prabowo tersebut kemungkinan besar ditujukan untuk publik domestik menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan 14 Februari tahun depan.

“Tidak ada bukti konkret bahwa pemerintahan saat ini mendukung, atau tidak mendukung, rencana Prabowo itu,” kata Dharma kepada BenarNews.

Kementerian luar negeri Indonesia menolak mengomentari pernyataan Prabowo dan mengarahkan semua pertanyaan tentang pidato tersebut ke Kementerian Pertahanan.

Proposal Prabowo menguntungkan posisi Rusia bahwa konflik harus diselesaikan melalui dialog langsung antara Kyiv dan wilayah yang dikuasai separatis, dan bahwa rakyat Krimea dan Ukraina timur harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Kyiv dan sekutu Barat menolak pendirian ini, menuduh Rusia melanggar kedaulatan Ukraina dan hukum internasional.

Muhammad Waffaa Kharisma, seorang peneliti Centre for Strategic and International Studies di Jakarta, mengatakan bahwa visi Prabowo “terlalu jauh” dan “agak idealis.”

“Sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda niat untuk bersepakat atau menetapkan wilayah geografis yang bisa diterapkan untuk zona penyangga tersebut,” katanya. “Masalah kepercayaan antara kedua belah pihak menandakan mereka juga tidak memiliki insentif [untuk berdamai].”

Rusia juga telah menunjukkan tanda-tanda tidak menghormati perjanjian internasional ketika perjanjian itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka, kata Waffaa menambahkan.

Prabowo tidak menanggapi permintaan komentar tetapi juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Indonesia tidak memihak dalam konflik tersebut.

“Sebagai menteri pertahanan, beliau mengemban amanat konstitusi kita yaitu aktif mendorong perdamaian dunia dengan tetap menjaga politik luar negeri non-blok,” kata Dahnil kepada wartawan, Minggu.