Jokowi: Penting, Strategi Komunikasi Publik dalam Vaksinasi COVID-19

Presiden juga tekankan keamanan vaksin harus menjadi hal utama.
Tia Asmara
Jakarta
2020-10-26
Share
201016_ID_Vaccine_1000.jpg Presiden Joko Widodo (tengah) mengunjungi perusahaan Bio Farma yang sedang melakukan pembuatan vaksin pencegah COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, 11 Agustus 2020.
Istana Kepresidenan RI/AFP

Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Senin (26/10) menekankan pentingnya penerapan strategi komunikasi publik yang baik dalam rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

“Ini sangat penting. Strategi komunikasi publik harus dipersiapkan dengan baik,” kata Presiden Widodo dalam rapat tertutup Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Jokowi menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibantu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk memastikan komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait vaksin COVID-19.

"Saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini, di-backup dibantu oleh kominfo, dijelaskan secara komperehensif terhadap publik mengenai manfaat vaksin," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah juga harus melibatkan partisipasi beberapa pihak khususnya organisasi masyarakat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah untuk meyakinkan masyarakat mengenai keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19.

“Sehingga tidak ada disinformasi yang beredar di masyarakat, dan bisa meyakinkan masyarakat akan kegunaan vaksin,” ujar dia.

Vaksin harus aman

Presiden juga kembali menegaskan vaksinasi baru bisa dilakukan jika vaksin dipastikan aman dan efektif melalui pengujian klinis.

Sebelumnya pemerintah mengatakan vaksinasi direncanakan akan dilakukan bulan November dengan izin penggunaan vaksin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majlis Ulama Indonesia.

“Saat pelaksanaan vaksinasi, harus dipastikan vaksin COVID-19 tersebut telah melalui tahapan-tahapan uji klinis yang benar dan aman untuk digunakan,” ujarnya.

“Jika tidak, misalnya ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini," katanya.

Ia menjelaskan, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, semua negara tengah berlomba untuk untuk mendapatkan vaksin bagi warganya agar keadaan bisa cepat kembali normal. Namun demikian, ujar dia, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukannya terburu-buru tanpa perencanaan yang matang.

"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah tergesa-gesa tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada," kata dia.

Dalam pelaksanaannya nanti, vaksinasi tersebut juga akan didistribusikan melalui dua skema, yakni skema gratis dan mandiri. Kepala Negara menginginkan agar masyarakat yang mendapatkan vaksin melalui skema mandiri dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau.

"Pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Saya minta harganya bisa terjangkau," ucapnya.

Molor

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana vaksinasi bisa molor dari jadwal semula November karena izin otorisasi penggunaan obat darurat dari BPOM belum keluar.

“Tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kecapaian minggu kedua November,” ujar dia dalam sebuah diskusi daring.

“Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus dipatuhi,” ujarnya.

Atas alasan keamanan, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil resiko.

“Presiden mengatakan keamanan harus nomor satu. Pemerintah sangat menghormati itu,” ujarnya.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyambut baik keputusan Presiden untuk lebih mempertimbangkan keamanan dan efektivitas vaksin sudah semestinya dilakukan karena menyangkut keselamatan masyarakat.

“Ya, akhirnya Presiden mendengar juga apa yang pakar inginkan. Bagi kami kehati-hatian dulu yang penting dan harus dipastikan semua aman baru dipesan kemudian,” ujarnya kepada BenarNews.

Ia menegaskan, saat ini belum ada satu kandidat vaksin yang sudah dinyatakan berhasil sehingga akan sangat beresiko jika terburu-buru digunakan.

“Mau dipesan tahun depan atau tahun depan lagi juga tidak apa-apa asalkan aman. Pasti kebagian tidak usah takut kehabisan,” ujarnya.

Menurutnya, perjanjian kerjasama multilateral di bawah koordinasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah dapat menjanjikan tersedianya vaksin secara merata.

Pembatalan pembelian vaksin

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan batal membeli sejumlah vaksin COVID-19 dari sejumlah perusahaan diantaranya AstraZeneca dari Inggris, CanSino dan Sinopharm dari Cina.

Seperti dikutip situs berita IDN, Achmad Yurianto yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menjelaskan alasan pembatalan adalah karena pihak AstraZeneca tidak ingin bertanggung jawab jika terjadi kegagalan produksi vaksin pada pertengahan tahun 2021.

Selain itu, uang muka yang harus dibayarkan senilai U.S.$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun dinilai sangat besar untuk dibayarkan terlebih dahulu dengan jatuh tempo yang mepet.

Sementara kepada BenarNews, Yurianto mengatakan pemerintah belum membuat kontrak pembelian karena masih dalam pembahasan berbagai pihak di Kemenkes dan tim ahli.

“Yang sudah ditandatangani Letter of Intent (LoI) dari dokumen ini kita kaji dan pelajari apakah kita akan melanjutkan dengan dokumen kontrak pembelian. Hal yang perlu dikaji terkait hasil uji klinis, manfaat, efek samping, kajian kehalalan, ketersediaan dan jadwal pengiriman,” ujarmya Jumat lalu.

Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memfasilitasi pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak mampu yang harus menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Pemerintah mesti memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin COVID-19," ujar Puan.

Per Senin, pemerintah Indonesia melaporkan penambahan sebanyak 3.222 kasus terkonfirmasi sehingga total kasus keseluruhan mencapai 392.934. Sementara jumlah kematian bertambah 112 orang, menjadikan total korban meninggal mencapai 13.411.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya