Pengamat Nilai Visi Misi Kedua Capres Tidak Terlalu Berbeda
2019.01.14
Jakarta

Pengamat menilai visi misi para calon presiden hampir serupa, setelah kedua kandidat, baik petahana Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto membeberkan misi dan visi mereka jika terpilih sebagai presiden dalam pemilihan 17 April nanti.
"Masih abstrak. Secara ideologis, visi misi dan program keduanya juga tidak ada perbedaan signifikan," kata Jerry Massie dari Indonesian Public Institute, Senin, 14 Januari 2019, kepada BeritaBenar.
"Di bidang ekonomi, keduanya punya visi dan misi sama."
Jokowi membungkusnya dengan sebutan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, sedangkan Prabowo menyebutnya dengan ekonomi berdiri di kaki sendiri, ujarnya.
"Di bidang pendidikan pun sama," pungkasnya.
Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar menyampaikan hal serupa, dengan menyebut visi misi Jokowi dan Prabowo memiliki muatan serupa.
"Tapi ada visi misi Jokowi yang lebih terukur ketimbang Prabowo," terang Erwin.
"Dalam HAM (hak asasi manusia), misalnya, Jokowi memasukkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu."
Prioritas kubu Prabowo tentang HAM memang sempat disorot lantaran mereka tidak mencantumkannya secara eksplisit.
Prabowo Cs kemudian merevisi berkas dengan menambahkan kata "HAM" ke dalam visi dan misi, meski belakangan berkas revisi itu ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Adapun Koordinator bidang advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia menanggapi pesimis visi dan misi kedua kandidat.
"Kalaupun bagus di visi dan misi dan penjelasan saat debat soal HAM, saya merasa masalah HAM tak akan menjadi standar kebijakan nanti saat berkuasa," kata Putri.
Ekonomi dan infrastruktur
Calon petahana Joko "Jokowi" Widodo menyebut visi soal pentingnya pembangunan infrastruktur.
Sedangkan penantang Prabowo Subianto lebih banyak menyinggung penguatan ekonomi dan pertahanan nasional.
"Saya ingat tahun 1985, saya sering 2-3 hari sekali saya naik bus dari Solo ke Jakarta. Memakan waktu kurang lebih 12-13 jam karena harus lewat jembatan yang masih sempit, kemudian ngantre baru maju lagi. Jalan belum bagus," kata Jokowi dalam penyampaian visi misi dan program di Jakarta, Minggu malam, 13 Januari 2019.
"Sekarang, setelah kita memiliki jalan tol, saya perkirakan Solo-Jakarta atau Jakarta-Solo hanya enam jam."
Menurut Jokowi, pemerintahannya telah membangun sekitar 12 ribu kilometer jalan sejak 2015. Ia pun menargetkan tambahan pembangunan sebesar 1.852 kilometer pada 2019.
"Jalan perbatasan dulu tidak diurus. Sekarang jalan perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan Malaysia, perbatasan Timor Leste sudah mencapai 3.000 kilometer," ujarnya.
Tak cuma menyampaikan pentingnya pembangunan jalan, Jokowi dalam visi misi juga menyuarakan rencana menyediakan perumahan bagi anak muda, sejumlah 13 juta unit rumah.
"Pemerintah akan menyediakan fasilitas uang muka yang disubsidi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk perumahan, sehingga memudahkan keluarga muda mendapatkan perumahan,” ujarnya.
Program Prabowo
Sedangkan, dalam penyampaian visi misi yang berjudul “Indonesia Menang” di hadapan para pendukungnya di Jakarta Convention Center, Prabowo berulang kali menyuarakan janjinya membuat Indonesia kuat secara ekonomi dan mewujudkan swasembada pangan, energi, serta air bersih.
Selama ini, menurutnya, kekayaan alam, air bersih, dan energi Indonesia hanya dinikmati segelintir orang, tidak keselurahan rakyat Indonesia.
Ia, mencontohkan kasus kekurangan air bersih yang disebutnya terdapat di daerah Sragen, Jawa Tengah.
"Satu jam dari Solo, tapi kekurangan air bersih," kata Prabowo dengan berapi-api.
Solo merupakan daerah kediaman Jokowi.
"Makanya solusi adalah mewujudkan ekonomi untuk rakyat. Bukan rakyat untuk ekonomi. Ekonomi yang utamakan rakyat harus yang adil. Ekonomi yang bisa memberi kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang."
Terkait pertahanan nasional, Prabowo bertekad ingin mewujudkan angkatan perang yang kokoh namun bersahabat, sehingga Indonesia disegani dunia internasional.
Ia mengutip pernyataan Menteri Pertahanan yang menurutnya pernah menyebutkan Indonesia hanya akan kuat bertahan dalam perang selama tiga hari karena keterbatasan peluru.
"Bukan saya yang menyampaikan itu, tapi Menteri Pertahanan dari pemerintahan sekarang," kata Prabowo lagi.
"Kita pun perlu intelijen yang unggul dan setia kepada bangsa dan rakyat. Jangan ngintelin mantan presiden, mantan ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), mantan panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), atau ulama-ulama kita," tambahnya.
Isu pengunduran diri
Dalam pidatonya tersebut Prabowo tidak menyentuh soal pengunduran diri seperti apa yang sempat disampaikan sehari sebelumnya oleh Djoko Santoso, ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.
"Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan. Memang supaya tidak terkejut barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan [dalam Pemilu] itu tidak bisa dihindarkan, maka Prabowo Subianto akan mengundurkan diri," kata Djoko seperti dikutip di Kompas.com.
Namun pernyataan Djoko ini ditepis oleh Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN, Hidayat Nur Wahid, yang mengatakan itu hanya pendapat pribadi ketua tim kampanye nasional Prabowo itu. "Saya berharap itu bukan keputusan resmi ya, masih pendapat pribadi, karena itu tidak pernah kita rapatkan," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senin, seperti dilansir di Kompas.com.