Follow us

Wamena: Trauma Masih Menyelimuti, Walaupun Keadaan Berangsur Normal

Organisasi HAM minta pemerintah terbuka dalam tangani situasi Papua.
Victor Mambor & Rina Chadijah
Wamena & Jakarta
2019-10-08
Email
Komentar
Share
Sejumlah warga duduk di depan deretan toko di salah satu jalan dalam Kota Wamena, Papua, 7 Oktober 2019.
Sejumlah warga duduk di depan deretan toko di salah satu jalan dalam Kota Wamena, Papua, 7 Oktober 2019.
Victor Mambor/BeritaBenar

Kondisi Wamena di Papua berangsur normal, sementara Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera memperbaiki bangunan rusak akibat kerusuhan yang menewaskan 33 orang dan memicu lebih dari 16 ribu orang meninggalkan ibukota Kabupaten Jayawijaya itu, dua pekan lalu.

Pantauan BeritaBenar, Senin, 7 Oktober 2019, pertokoan dan pasar mulai buka meski jam operasionalnya terbatas karena tidak banyak warga yang berbelanja.

Begitu juga dengan perkantoran pemerintah dan swasta serta sekolah yang sempat tutup juga mulai beroperasi di kota berpendukuk 42 ribu jiwa itu.

“Saya baru kembali dari kampung karena Wamena sudah aman. Tapi anak saya masih di kampung karena masih takut ke sekolah,” ujar Hence Hubi, seorang warga.

Saat amuk massa pecah, Hence yang merupakan warga setempat memboyong seluruh keluarganya mengungsi ke Kurima, berjarak 18,6 kilometer dari Wamena.

Menurut data dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, jumlah warga yang mengungsi di Wamena tercatat 1.726 orang, sementara mereka yang meninggalkan Wamena tercatat 16.133 orang.

Jumlah ini belum termasuk warga asli Wamena yang mengungsi ke kampung-kampung di pinggiran kota hingga ke kabupaten lain seperti Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Tolikara, kata seorang pejabat setempat.

TNI Angkatan Udara Lanud Silas Papare Jayapura sejak Senin telah menghentikan proses evakuasi karena jumlah pengungsi semakin berkurang, menyusul makin kondusif Kota Wamena.

Menurut Danlanud Silas Papare, Marsekal Pertama TNI Tri Bowo Budi Santoso, jumlah pengungsi yang diangkut dari Wamena menggunakan pesawat CN 235 dan Hercules berjumlah 11.265 orang dengan total penerbangan 73 kali penerbangan dari Wamena.

Sedangkan 4.868 orang meninggalkan Wamena dengan penerbangan komersil.

Sebagian dari pengungsi itu tetap bertahan di Jayapura, ibukota Papua, sementara yang lain telah pulang ke daerah mereka masing-masing.

Kerusuhan yang terjadi menyusul aksi demo siswa di Wamena dua pekan lalu itu disebut bukan peristiwa terparah dibandingkan kekerasan sebelumnya.

“Kejadian tanggal 23 September lalu kerusakannya lebih kecil dari peristiwa tahun 2000. Tapi korbannya lebih banyak,” kata Andi, warga Kota Wamena asal Enrekang, Sulawesi Selatan, yang telah menetap di Wamena sejak tahun 1977.

Dalam kerusuhan akibat konflik antara warga dan aparat keamanan tahun 2000 itu, tambahnya, sekitar 30 orang tewas, puluhan lainnya menderita luka-luka dan ribuan warga mengungsi.

Relawan mensortir bantuan untuk pengungsi di posko induk, Hukumiarek Asso, Wamena, Papua, 6 Oktober 2019. (Victor Mambor/BeritaBenar)
Relawan mensortir bantuan untuk pengungsi di posko induk, Hukumiarek Asso, Wamena, Papua, 6 Oktober 2019. (Victor Mambor/BeritaBenar)

Pemulihan trauma

Walaupun keadaan telah membaik, namun pengungsi dan warga Wamena masih diselimuti trauma.

Untuk itu pemerintah memberikan pemulihan dengan mendatangkan sejumlah relawan di lokasi pengungsian.

“Dukungan psikososial diberikan sampai kondisi psikologi korban telah benar-benar stabil,” ujar Kepala Dinas Sosial Papua, Ribka Haluk.

Kepala Sekolah SMAN I Wamena, Yosep Wibisono menyatakan guru dan siswa juga butuh pemulihan trauma.

"Problem guru adalah trauma. Karena kejadian itu berawal dari sekolah sehingga membuat mereka menjadi trauma,” katanya.

Kerusuhan di Wamena dipicu oleh kabar yang mengatakan seorang guru di wilayah itu mengata-ngatai muridnya dengan sebutan monyet, berita yang oleh polisi kemudian dikonfirmasi sebagai hoaks.

Hasil penelusuran sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan apa yang terjadi di Wamena dipicu oleh kesalahpahaman antara seorang guru baru yang bertugas di SMA PGRI Wamena dengan seorang murid.

Miskomunikasi yang sebelumnya telah diselesaikan di sekolah itu, kemudian berlanjut pada penyerangan sekolah dan merambat ke penyerangan terhadap warga pendatang di Wamena.

Yosep menambahkan baru 10 persen siswa masuk sekolah pada Senin dan mereka hanya membersihkan sekolah sambil ikut trauma healing yang digelar di sekolah.

Sementara itu, Polda Papua telah menetapkan 13 tersangka dalam kerusuhan tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal mengatakan, tiga orang di antara telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian orang (DPO) dan masih diburu petugas.

“10 sudah diamankan, tiga masih DPO," katanya.

Obeth Alua dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ADP) di Wamena menyebutkan mereka yang ditetapkan sebagai tersangka hingga kini belum didampingi pengacara.

“Mereka sementara ada yang ditahan di Polres Wamena dan juga yang masih dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

Segera bangun kembali

Presiden Jokowi saat menggelar rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa, mengintruksikan Kementerian PUPR untuk segera membangun kembali ratusan bangunan seperti toko, rumah warga, kantor pemerintah maupun sekolah yang rusak akibat kerusuhan di Wamena.

Menteri PURR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 10 kantor pemerintah rusak berat, antara lain kantor Badan Pengelola Keuangan, Dinas Kominfo, Satpol PP, PLN, dan Dinas Perhubungan, dan puluhan kantor dan sarana pendidikan lainnya rusak ringan.

"Ada 450 ruko yang rusak terbakar. Kemudian rumah ada 165 rumah," katanya kepada wartawan usai rapat terbatas.

Basuki menambahkan tim saat ini sudah mulai bekerja untuk membersihkan bangunan yang rusak berat dan pembangunannya akan melibatkan pengusaha lokal.

"Pelaksanaan dengan material lokal, pengusaha lokal, dan pelaksanaan dibantu oleh TNI," jelasnya.

Investigasi independen

Human Rights Watch (HRW) meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi secara independen dan menyeluruh terhadap kekerasan di Wamena.

"Investigasi independen diperlukan untuk memeriksa peran pasukan keamanan dan menuntut siapa pun yang bertanggung jawab atas kesalahan," kata Direktur HRW di Asia, Brad Adams, dalam keterangan tertulis.

Pemerintah Indonesia juga diminta untuk terbuka dalam menangani situasi Papua sejak pertengahan Agustus lalu saat terjadi gelombang demo di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, dan kota lainnya di Indonesia menyusul tindakan rasis yang diterima mahasiswa Papua di Jawa Timur.

LSM dan pemerintah daerah mengatakan sejumlah protes yang berujung ricuh itu menewaskan setidaknya 13 orang pada Agustus hingga awal September, namun pemerintah pusat mengatakan lima orang tewas.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengaku pihaknya telah menginvestigasi sejumlah peristiwa di Papua, bahkan sebelum pecahnya kerusuhan di Wamena.

“Investigasi sedang kita lakukan dengan mengumpulkan data-data dan menemui pihak-pihak yang terlibat. Kita sedang berupaya untuk menyelesaikan itu,” katanya kepada BeritaBenar.

Tutup akses ke Papua

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mempertahankan keputusan untuk membatasi akses orang asing datang ke Papua.

The Sydney Morning Herald melaporkan Selasa bahwa permintaan diplomat Inggris, Kanada, dan Selandia Baru bulan lalu untuk datang ke Papua telah ditolak Kemlu.

“Sudah jelas, … bahwa orang asing termasuk diplomat belum diijinkan untuk berkunjung ke Papua hingga situasinya membaik,” kata juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, kepada BeritaBenar.

Teuku Faisyah menambahkan jika mereka tetap bersikeras ingin datang, mereka harus menjelaskan latar belakang keinginan mereka.

"Pembatasan akses ke daerah dengan masalah keamanan juga telah diterapkan di banyak negara," tambahnya. "Jika negara-negara itu mengeluarkan peringatan perjalanan pada Papua untuk warganya, tetapi diplomat mereka ingin pergi ke sana, bukankah itu agak ironis?" pungkasnya.

Ahmad Syamsudin di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.

Tampilan selengkapnya