Warga Natuna Demo Menentang Keberadaan WNI yang Dievakuasi dari Cina

Menkes: semua yang dipulangkan dari Wuhan diyakini tidak terjangkit corona, tetapi harus dikarantina sebelum berbaur dengan masyarakat.
Rina Chadijah
2020.02.03
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
200203_ID_Natuna_Corona_1000.JPG Petugas medis menyemprot WNI dengan antiseptik ketika pesawat mereka tiba dari Wuhan, Cina, pusat epidemi virus corona, sebelum memindahkan mereka ke pangkalan militer di Kepulauan Natuna untuk dikarantina, di Bandara Hang Nadim di Batam, Kepulauan Riau, 2 Februari 2020.
Antara via Reuters

Ratusan warga Natuna, Kepulauan Riau, menggelar unjuk rasa, Senin (3/2/2020), menolak penampungan sementara 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput pemerintah dari Cina di daerah mereka, kendati pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa mereka tak terjangkit virus corona.

Pendemo meminta ratusan WNI tersebut dikarantina di kapal perang saat menggelar aksi di gedung DPRD setempat dengan alasan keberadaan mereka di sana berpotensi menyebarkan penyakit ke penduduk setempat.

“Bukan kami tidak punya hati dan kemanusiaan, tapi tempat penampungan itu tidak standar, fasilitas kesehatan dan dokternya pun terbatas, jadi kalau ada satu orang saja yang terdeteksi virus corona pasti akan menyebar ke penduduk juga,” kata Abid Juong, warga Natuna, yang dihubungi BenarNews dari Jakarta.

WNI yang dievakuasi dari Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Cina, tiba di Natuna hari Minggu (2/2/2020) dan langsung ditampung di hangar pesawat militer Landasan Udara Raden Sadjad untuk menjalani karantina selama 14 hari, di mana kesehatan mereka akan dipantau sebelum dibolehkan kembali ke keluarganya masing-masing.

Menteri Kesehatan, Trawan Agus Putranto, mengatakan semua yang dipulangkan dari Wuhan dipercaya tidak terjangkit virus corona, hanya saja mereka membutuhkan observasi dari Kementerian Kesehatan, sebelum berbaur dengan masyarakat lainnya.

“Mereka sudah melewati tiga tahap screening dari pemerintah Cina, sudah dipastikan semuanya sehat. Tetapi setelah tiba di sini, saya yang harus memastikan mereka sehat betul apa tidak,” katanya.

Menurut Abid Juong penolakan masyarakat Natuna terhadap kehadiran kamp observasi WNI dari Wuhan itu terjadi karena pemerintah tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada masyarakat setempat. Apalagi pemerintah mengumumkan wilayah mereka dipilih sebagai tempat penampungan sementara secara mendadak.

“Pemerintah daerah pun tidak diberitahu oleh pusat. Di media disebut lokasi penampungannya jauh dari pemukiman penduduk, padahal hanya 1,7 kilometer dari perkampungan, makanya kami menolak karena khawatir,” katanya.

Pemerintah Kepulauan Natuna telah menginstruksikan agar seluruh sekolah dan aktivitas perkantoran di daerah itu diliburkan sementara, selama kamp penampungan itu beroperasi. Bahkan menurut Abid, sejumlah warga memilih meninggalkan sementara Natuna, karena khawatir akan terjangkit Corona.

“Ada orang-orang dari Serasan yang memilih mengungsi sementara dari Natuna karena khawatir. Mereka takut setelah melihat video-video viral soal virus corona ini karena tidak dapat informasi yang jelas dari pemerintah,” katanya. Serasan adalah pulau yang terletak di kelompok kepulauan Natuna Selatan. WNI dari Cina dikarantina di Pulau Natuna Besar yang terletak di kelompok kepulauan Natuna Tengah.

Karena itu warga Kepulauan Natuna berharap agar kamp observasi WNI dari Wuhan itu dipindahkan ke kapal militer.

“Pak Bupati telah berjanji akan bertemu Presiden langsung untuk menyampaikan permohonan kami,” katanya.

Berbesar hati

Menanggapi penolakan itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Kepulauan Natuna berbesar hati. Menurut Jokowi, pemerintah telah menjalankan protokol karantina dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) sehingga dapat dipastikan keamanannya.

“Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apapun itu adalah saudara-saudara kita," ujar Presiden, kepada wartawan, saat melakukan kunjungan kerja di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Jokowi, sebelum memilih Natuna, pemerintah telah memetakan pulau yang cocok untuk penampungan sementara, seperti pulau Morotai dan Biak. Menurutnya hanya Natuna yang memiliki fasilitas untuk karantina itu.

Untuk memastikan keamananan kamp observasi dan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat Kepulauan Natuna, Presiden memerintahkan Menteri Kesehatan Terwan untuk berkantor di Natuna hingga proses observasi selesai.

Saat ini terdapat tujuh WNI yang masih berada di Provinsi Hubei, empat di antaranya menolak meninggalkan Wuhan, dan tiga orang lainnya tidak lolos hasil pemeriksaan kesehatan di Cina, kata juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman.

Fajroel mengatakan, kondisi mereka di sana akan terus dipantau.

Larang warga Cina berkunjung

Pemerintah Indonesia telah melarang warga dari Cina berkunjung ke Indonesia, dengan menghentikan pemberian fasilitas bebas visa dan visa on arrival untuk sementara waktu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan penerbangan dari dan ke sejumlah wilayah Cina daratan, tidak diperbolehkan beroperasi sementara waktu. Begitu juga bagi pesawat yang melakukan transit di Indonesia.

“Penerbangan langsung dari dan ke mainland RRT (Republik Rakyat Tiongkok) ditunda untuk sementara, mulai hari Rabu pukul 00.00,” katanya.

Pemerintah juga meminta warga Indonesia untuk tidak pergi atau berkunjung ke daerah wabah virus corona terutama di Cina daratan, kata Retno.

Sejumlah maskapai yang memiliki rute penerbangan langsung ke sejumlah wilayah di Cina juga telah mengumumkan tidak akan beroperasi, setelah adanya keputusan pemerintah itu.

“Pemberhentian sementara ini dilakukan demi menjamin kesehatan masyarakat Indonesia serta memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah,” kata Direktur Utama Citilink Indonesia, Juliandra, dalam keterangan tertulisnya.

Wisatawan asal Cina adalah yang kedua terbanyak yang mengunjungi Indonesia setelah Malaysia. Badan Pusat Statistik mencatat 2,07 juta turis asal Tiongkok berkunjung ke Indonesia tahun 2019.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan mempertimbangkan opsi untuk menghentikan sementara izin impor produk bahan baku makanan dan minuman dari Beijing.

“Kita analisis, pasti ada alternatif kalau bahan itu tetap dibutuhkan dan tidak ada, otomatis kita cari pengantinya di negara lain,” kata Menteri Perdangangan Agus Suparmanto kepada wartawan.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya