Follow us

Hassan Wirajuda: Myanmar Bisa Belajar dari Indonesia

Dubes Myanmar mengatakan tidak ada pembersihan etnis terhadap Rohingya; jumlah orang Bengali yang awalnya 300 ribu sekarang ada sejuta lebih di negaranya.
Anton Muhajir
Nusa Dua
2016-12-08
Email
Komentar
Share
Para peserta Bali Democracy Forum IX berfoto dengan Presiden Joko Widodo di Nusa Dua, Bali, 8 Desember 2016.
Para peserta Bali Democracy Forum IX berfoto dengan Presiden Joko Widodo di Nusa Dua, Bali, 8 Desember 2016.
Anton Muhajir/BeritaBenar

Pemerintah Myanmar bisa belajar dari Indonesia dalam menyelesaikan konflik Rohingnya yang saat ini terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Selain melalui pengakuan terhadap keberagaman, juga dengan memberikan keseteraan pada semua etnis. Indonesia juga segera mengirimkan bantuan ke lokasi konflik tersebut.

Demikian dikatakan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda yang juga penggagas forum demokrasi tahunan, Bali Democracy Forum (BDF). Hasan menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui usai pembukaan BDF IX di Nusa Dua, Bali, Kamis, 8 Desember 2016.

“Dalam membangun sebuah bangsa perlu ada pengakuan terhadap keberagaman. Harus diterima bahwa masyarakat dan negara, termasuk Myanmar itu sudah sangat bhinneka. Apalagi orang-orang Rohingnya bukan orang-orang baru karena sudah beberapa generasi tinggal di Myanmar. Mereka bukan pengungsi,” kata Hassan kepada BeritaBenar.

Secara pribadi, Hassan menilai pemerintah baru di Myanmar sudah memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik tersebut. “Adanya Komisi Internasional yang dipimpin Pak Koffi Annan sebagaimana diminta Aung San Suu Kyi menjadi bagian dari keterbukaan. Cuma harus kita lihat bagaimana praktiknya di lapangan,” tambahnya.

Diminta membantu

Indonesia sendiri telah diminta oleh Pemerintah Myanmar untuk membantu penyelesaian krisis Rohingnya. Topik Rohingnya, meskipun tidak dibahas sama sekali selama BDF IX, tetap menjadi bahan pembicaraan khusus antara Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Kofi Annan, mantan Sekjen PBB yang saat ini diminta menjadi penasihat pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan krisis Rohingnya.

Menjelang pembukaan BDF IX di Nusa Dua Bali, Jokowi melakukan pertemuan dengan Kofi Annan untuk membahas isu tersebut. ”Kita telah berbicara banyak dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan di Rakhine State," kata Presiden kepada wartawan seusai pertemuan.

Jokowi juga mengatakan akan segera mengirim bantuan logistik ke Myanmar, dalam bentuk makanan dan selimut, yang saat ini dibutuhkan masyarakat Rohingya. "Saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim," ujar Jokowi.

Pengiriman bantuan tersebut merupakan langkah pendek dukungan Indonesia untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Dalam jangka panjang, menurut Menlu Retno Marsudi, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan peningkatan kapasitas di bidang good government democracy dan di bidang hak asasi manusia (HAM) kepada pemerintah Myanmar.

“Ini program sudah kita lakukan tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting," ujar Menlu Retno.

Tidak ada pembersihan etnis

Ditemui di tempat sama, Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Aung Htoo, mengatakan pemerintah Myanmar merasa lebih nyaman mendapatkan bantuan dari Indonesia dalam menyelesaikan krisis Rohingnya.

“Pendekatan Indonesia tidak seperti diplomasi megafon, yang hanya membuat suara ribut terkait krisis ini, tetapi juga terlibat aktif untuk mencari solusi daripada sebagai bagian dari masalah,” kata Aung Htoo kepada BeritaBenar.

Menurut Aung, selama ini fokus dukungan Indonesia adalah memberikan bantuan pada peningkatan kapasitas. Indonesia yang membangun sekolah dan rumah sakit di lokasi konflik juga telah berkontribusi positif dalam membangun di negara bagian Rakhine. “Pendekatannya juga inklusif, tidak hanya untuk warga Muslim tapi juga umat Buddha setempat,” tambahnya.

Aung mengatakan, selama ini, krisis di Rohingnya telah dibingkai sebagai konflik agama dan atau pembersihan etnis. Padahal, menurutnya, krisis Rohingya terkait dengan isu imigrasi, bukan agama atau etnis.

“Ketika kami baru merdeka pada 1948, hanya ada 300 ribu orang Bengali tapi sekarang ada lebih dari 1 juta. Mereka terus bertambah. Jadi tidak benar kalau disebut sebagai pembersihan etnis. Bagaimana bisa jika etnis tersebut bertambah tiga kali lipat tapi disebut pembersihan etnis,” ujarnya.

Dia menambahkan lebih dari dua juta warga Myanmar, sekitar tiga persen dari populasi, adalah Muslim. “Tidak hanya sekarang, tapi sejak zaman kerajaan pun kami sudah hidup berdampingan dalam harmoni,” tambahnya.

Isu Rohingnya menjadi semakin besar karena pemerintahan lama tidak berusaha untuk menyelesaikannya meskipun isu tersebut sudah muncul sejak kemerdekaan Myanmar pada 1948.

Aung mengatakan pemerintahan baru Myanmar yang baru berusia tujuh bulan benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, namun menurutnya tidak adil jika administrasi baru ini diharapkan bisa segera menyelesaikan konflik yang sudah terjadi hampir 60 tahun.

“Tidak adil mengadili kami yang baru bekerja. Mohon tunggu dan lihat dulu,” katanya. Aung menambahkan tema BDF tahun ini, Agama, Demokrasi, dan Keberagaman amat relevan dengan situasi global saat ini, termasuk di Myanmar.

“Tema tahun ini sangat sesuai terutama tentang agama karena dalam demokrasi tidak bisa menghilangkan satu agama. Kita harus menerima keberagaman sebagai hal mendasar dari demokrasi. Karena demokrasi untuk semua orang, tidak hanya satu agama,” ujarnya.

Terancamnya keberagaman

BDF merupakan forum tahunan yang membicarakan topik-topik tentang demokrasi. Pada pelaksanaan BDF kesembilan tahun ini, terdapat 94 negara dan lembaga internasional yang hadir. Selama dua hari, mereka akan mendiskusikan tiga topik tersebut.

Kofi Annan, yang memberikan pidato kunci dalam pembukaan BDF IX, mengatakan bahwa agama dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling menegasikan. “Sejak zaman dulu agama telah memberikan kemanusiaan, kode etik, panduan spiritual, dan kompas bagi manusia,” katanya.

Menurutnya, Indonesia dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi bukti bagaimana keberagaman etnik, bahasa, dan agama justru menjadi kekuatan bagi negara ini.

Namun, dia melanjutkan, di banyak dunia saat ini, keberagaman tersebut justru mendapat ancaman karena menguatnya identitas kelompok atas nama proteksionisme.

Tampilan selengkapnya