Jokowi luncurkan sejumlah proyek, tandai pembangunan komersial di IKN Nusantara

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Jumat meluncurkan beberapa proyek sektor swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menandai gelombang pertama pembangunan komersial megaproyek tersebut.

Proyek tersebut antara lain hotel bintang lima, pusat pelatihan sepak bola nasional, dan rumah sakit swasta. Jokowi meyakini pembangunan fasiitas tersebut akan meningkatkan perekonomian dan menarik lebih banyak investor ke proyek IKN yang diperkirakan total menelan biaya sekitar Rp466 triliun.

Presiden menghadiri sejumlah seremonial dimulainya pembangunan beberapa proyek yang didanai para pengusaha lokal dalam rangkaian kunjungan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pada hari kedua kunjungan di proyek yang hingga kini belum mendapatkan kepastian investasi dari investor asing, Jokowi menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo dan pusat latihan tim nasional sepak bola.

Jokowi juga menyebut pembangunan kompleks Istana Kepresidenan dan infrastruktur dasar berjalan sesuai target yang dipatok pemerintah.

"Semua masih sesuai rencana. Saya kira bangunan seperti kantor presiden, istana presiden, kementerian, masih dalam target," ujar Jokowi, Jumat (9/22), seraya menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong pembangunan di IKN dengan mengajak swasta dan BUMN.

"Semuanya akan kami dorong sehingga muncul crowd yang tentu keramaian itu akan memberikan kehidupan pada Nusantara."

Dalam kunjungan hari pertama, Jokowi juga menghadiri peletakan batu pertama pembangunan hotel bintang lima yang didanai konsorsium konglomerat lokal yang dipimpin perusahaan properti Agung Sedayu Group senilai Rp20 triliun.

Jokowi menyebut kehadiran para taipan lokal itu telah menambah kepercayaan dirinya terkait keberlanjutan pembangunan Nusantara.

"Ini memberikan rasa percaya diri bahwa Nusantara diminati oleh investor," kata Jokowi, seraya berterima kasih secara langsung kepada pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, serta sejumlah taipan yang tergabung dalam konsorsium yang hadir dalam acara tersebut.

Mereka yang hadir, antara lain, pemilik jejaring hotel Mulia Group Eka Tjandranegara; pemilik Barito Pacific (perusahaan perkebunan dan tambang), Prajogo Pangestu; serta pemilik Sinarmas (perusahaan properti, pengolahan kertas, dan energi), Franky Wijaya.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono mengatakan total investasi Agung Sedayu Group di Nusantara mencapai Rp40 triliun.

Selain hotel, konsorsium juga akan membangun kebun raya di Nusantara.

Pertimbangan politik investor lokal

Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa keikutsertaan para pengusaha lokal dalam proyek IKN ini tak lepas dari pertimbangan politik.

"Saya melihat ada semacam political assurance dari pemerintah karena sebagian besar konglomerat yang menanam modal di IKN punya ketergantungan dengan kebijakan pemerintah di sektor lain," kata Bhima kepada BenarNews, merujuk salah satu perusahaan anggota konsorsium, Adaro Energy, yang membutuhkan izin pertambangan oleh pemerintah.

"Jadi, berinvestasi di IKN sama dengan memberi dukungan secara ekonomi ke pemerintahan Jokowi."

Menurut Bhima, perihal politik itu tidak menjadi pertimbangan utama investor asing.

Walhasil, terang Bhima, "Modal asing cenderung wait and see. Apalagi ada faktor kenaikan suku bunga global, inflasi, dan pemilu di Indonesia."

Kesulitan tarik investor asing

Sejak diumumkan pada Agustus 2019, pemerintah memang masih kesulitan menarik investor asing dalam proyek IKN, meski Jokowi sendiri secara pribadi telah menawarkan proyek tersebut kepada pengusaha-pengusaha saat kunjungannya ke China, Singapura dan Jerman pada tahun ini.

Sejumlah iming-iming yang ditawarkan Jokowi, antara lain pemberian hak guna usaha (HGU) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita IKN selama 95 tahun serta hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun kepada pelaku usaha.

Pemerintah pada tahun lalu juga sempat menyatakan bahwa SoftBank Group bakal berinvestasi senilai US$100 miliar pada proyek IKN, tapi belakangan mengundurkan diri dari mega proyek tersebut.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdalih kegagalan tersebut karena perjanjian investasi yang diajukan investor Jepang itu tidak menguntungkan Indonesia.

Pada bulan Januari saat berkunjung ke Jakarta, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan potensi investasi yang dijanjikan oleh 10 perusahaan Malaysia di Nusantara bernilai 1,66 miliar ringgit (US$379 juta), tapi realisasinya belum terlihat sampai sekarang.

Dari total anggaran Rp466 triliun untuk membangun IKN, pemerintah menargetkan 80 persen pembiayaan ditanggung oleh investasi swasta, kerja sama pemerintah dan swasta, serta badan usaha milik negara, sementara sisanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai pemerintah harus menawarkan beragam insentif dan peluang usaha untuk menarik investor asing ke IKN, alih-alih sekadar pusat birokrasi baru.

"Untuk investasi rumah sakit, misalnya, apakah boleh dokter asing praktik di sana?" ujar Yayat kepada BenarNews.

"Atau, apakah bisa pemerintah memberikan pengadaan tanah dan izin yang lebih cepat seperti Vietnam, yang terbit dalam hitungan jam?"

Ragam tawaran tersebut, terang Yayat, dibutuhkan agar para investor asing itu dapat melihat Nusantara sebagai alternatif kota-kota bisnis lain, seperti Singapura.

"Kalau mau investor besar yang masuk, pemerintah harus meyakinkan mereka agar enggak rugi," katanya lagi.

Meski sejumlah konglomerat lokal telah berinvestasi dalam proyek IKN, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy menilai pemodal lain terutama asing masih akan terus menunggu, terutama kepastian keberlanjutan proyek pasca Jokowi lengser pada 2024.

"Tawaran menarik itu memang penting dalam menarik investor, tapi kepastian keberlanjutan proyek adalah yang utama," ujarnya kepada BenarNews.

Tria Dianti berkontribusi dalam laporan ini.