Follow us

Papua Barat Rusuh, Massa Bakar dan Rusak Sejumlah Kantor Pemerintah

Presiden Jokowi mengatakan mengetahui ada ketersinggungan di Papua dan meminta untuk saling memaafkan.
Yuliana Lantipo & Tia Asmara
Jayapura
2019-08-19
Email
Komentar
Share
Para pendemo membakar ban-ban di tengah jalan di Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019.
Para pendemo membakar ban-ban di tengah jalan di Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019.
Reuters

Ribuan massa yang melakukan aksi protes membakar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat dan memblokade sejumlah ruas jalan utama di Manokwari, Senin, 19 Agustus 2019.

Massa yang marah juga membakar serta merusak empat kantor pemerintah setempat, beberapa kendaraan roda empat dan dua dalam protes yang dipicu oleh dugaan ujaran rasis terhadap para mahasiswa Papua oleh sekelompok orang di Jawa Timur.

Tepat pada Hari Kemerdekaan RI ke-74, Sabtu lalu, para mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, mendapat ujaran rasis dengan sebutan “monyet” dari sekelompok massa organisasi masyarakat.

Selain itu, 43 mahasiswa Papua ditangkap polisi dari asrama di Surabaya karena dituding merusak bendera merah putih. Tapi, akhirnya mereka dibebaskan karena tidak terbukti.

Beberapa saksi mata yang dihubungi BeritaBenar menyebutkan, akibat aksi yang digelar sejak pagi membuat Manokwari lumpuh total karena massa serentak memblokade ruas jalan utama di dalam kota.

Selain itu, aktivitas aktivitas belajar-mengajar lumpuh, karena semua sekolah di wilayah Distrik Manokwari Barat diliburkan.

“Sejumlah warung, kantor dan pusat pemerintah dan kendaraan menjadi sasaran amuk massa,” kata seorang saksi mata.

Ia menambahkan kantor pemerintah yang dibakar dan dirusak ialah kantor DPRD Papua Barat, kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, kantor Satpol PP Kabupaten, kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten serta kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten yang berada di bekas kantor Gubernur Papua Barat.

Dalam orasinya, massa yang merupakan gabungan sejumlah elemen masyarakat beserta mahasiswa itu mendesak Gubernur Papua Barat segera bersikap dan menjawab aspirasi warga.

Kerusuhan juga dilaporkan terjadi di Kota Sorong ketika sekelompok massa menyerang Bandara Domine Eduard Osok dan merusak sejumlah fasilitas dan kendaraan, tetapi tak sampai mengganggu jadwal penerbangan.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan menjelang petang situasi di Manokwari berangsur kondusif dan aparat keamanan berjaga di sejumlah lokasi objek vital sambil mengimbau massa untuk membubarkan diri.

“Kondisi di Manokwari sudah berangsur kondusif. Saya bersama Kapolda dan Pangdam tengah memantau fasilitas publik yang rusak dan terbakar,” katanya yang menyebutkan jumlah kerugian akibat kerusuhan sedang didata.

Ia menyebutkan massa menuntut Gubernur Jawa Timur meminta maaf atas pernyataan sejumlah oknum yang dinilai mereka sebagai ucapan rasis terhadap mahasiswa Papua.

"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengaku telah menyampaikan permintaan maaf dengan menelepon Gubernur Papua, Lukas Enembe.

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," katanya.

Permintaan maaf juga disampaikan Waki Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Wali Kota Malang, Sutiaji. Keduanya membantah kalau mereka mau mengusir mahasiswa Papua.

Para mahasiswa Universitas Cenderawasih melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus mereka di Jayapura, 19 Agustus 2019. (Yuliana Lantipo/BeritaBenar)
Para mahasiswa Universitas Cenderawasih melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus mereka di Jayapura, 19 Agustus 2019. (Yuliana Lantipo/BeritaBenar)

Di Jayapura

Aksi massa yang juga menuntut Gubernur Jawa Timur minta maaf secara terbuka pada orang Papua atas pernyataan rasis juga berlangsung di Jayapura, ibukota Papua.

Sebelum berkumpul di halaman kantor gubernur Papua, ribuan massa melakukan long-march dari sejumlah titik seperti Waena, Abepura, Kotaraja, Entrop, Argapura, Imbi dan Dok 2 Jayapura.

Selain menyerahkan pernyataan tertulis kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, massa dari berbagai latar belakang meminta perhatian serius pemerintah agar kejadian serupa tak terjadi lagi di masa mendatang karena selama ini mahasiswa Papua kerap mendapat “persekusi”.

"Saya mengandung sembilan bulan dan saya melahirkan, tapi anak-anak itu diterkam oleh 'singa', 'harimau' di negara Indonesia. Saya sakit hati, saya menangis (melihat) anak-anak saya ditindas di tanah Jawa,” ujar Mama Ani Motte, seorang perempuan Papua di depan ribuan massa.

“Adakah monyet rambut keriting? Bapak Presiden yang terhormat, saya tidak melahirkan keturunan monyet. Negara harus tanggung jawab."

Hal senada disuarakan Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Alex Gobay, yang menyebutkan kalau mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang dipulangkan paksa seperti pernyataan oknum pejabat Surabaya, dia bersama mahasiwa Papua akan melakukan hal yang sama terhadap orang Jawa di Papua.

Selain mendesak pengusutan terhadap pelaku kekerasan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, massa juga menyatakan bila tuntutan mereka tak dipenuhi, maka pemerintah Indonesia diminta merelakan saja warga Papua mengatur dirinya sendiri sebagai sebuah bangsa.

"Aksi ini adalah isu kemanusiaan yang harus dilihat semua orang. Hari ini kemanusiaan kita di Papua sangat dilecehkan. Kami tegaskan, kami bukan kera, kami bukan monyet. Kami pemilik negeri ini, tanah Papua,” ujar Osyo, perwakilan OKP Cipayung.

"Maka pernyataan kami, ketika kamu sudah tidak bisa menerima kami orang Papua, maka kembalikan saja kedaulatan orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri."

Victor Yeimo, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, menyatakan bahwa persoalan sebenarnya bukan sebatas ucapan "monyet" yang disematkan pada orang Papua, tapi watak rasis dan diskriminatif yang biasa diterapkan "penjajah".

"Hey, bukan karena kata monyet! Tapi selama Otsus (Otonomi Khusus) berjalan, Papua hanya akan menjadi boneka Jakarta. Kalau martabat orang Papua direndahkan, kita harus bersatu melawan. Kita bersatu, minta Jakarta bersikap: kami mau menentukan nasib sendiri," teriaknya, yang disambut yel-yel, "Papua Merdeka, Referendum Yes!”

 

 

Gubernur Papua Lukas Enembe yang menerima tuntutan massa berjanji meneruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ia mengaku telah berbicara dengan Gubernur Jawa Timur.

"Kami orang Papua punya harga diri dan martabat. Saya akan sampaikan pernyataan yang adik-adik serahkan ini," ucap Enembe.

Kapolda Papua, Irjen. Pol. Rudolph A. Rodja menyampaikan apresiasi karena unjuk rasa itu berlangsung tertib dan damai.

Terkait pengamanan aksi, Kapolres Kota Jayapura, Gustav Urbinas mengatakan pihaknya menurunkan 600-an personil terdiri dari 400 personil Polres Kota Jayapura, dan 200 dari Polda Papua.

Warga membawa poster saat melakukan aksi protes bersama ribuan massa di halaman kantor gubernur Papua Jayapura, 19 Agustus 2019. (Yuliana Lantipo/BeritaBenar)
Warga membawa poster saat melakukan aksi protes bersama ribuan massa di halaman kantor gubernur Papua Jayapura, 19 Agustus 2019. (Yuliana Lantipo/BeritaBenar)

Pernyataan Pemerintah Pusat

Di Jakarta, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengimbau masyarakat Papua untuk saling memaafkan.

"Jadi, saudara-saudaraku, Pakce Mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa setanah air, yang paling baik memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," katanya kepada wartawan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menyesalkan kasus insiden terkait isu pelecehan bendera yang menyulut aksi di beberapa daerah serta Papua dan Papua Barat.

“Salah satu tujuan peringatan hari kemerdekaan adalah untuk merawat persatuan. Kami instruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas bagi pelanggar hukum dan siapapun yang memanfaatkan kepentingan itu untuk berbuat negatif,” katanya.

“Bagi aparat TNI dan Polri untuk lakukan tindakan persuasif dan terukur kepada masyarakat,” lanjunya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengimbau jajarannya untuk berhati-hati dalam mengeluarkan komentar yang bersifat sensitif.

"Saya imbau termasuk diri saya untuk hati-hati dalam membuat statemen karena kalimat terkecil apapun kalau emosional tanpa terkendali itu bisa timbulkan opini berbeda dan salah paham yang bisa berakhir ricuh," katanya.

Tampilan selengkapnya