Follow us

Pak Prabowo Datang ke Washington

Kedatangan Menhan Indonesia atas undangan AS itu terlihat janggal, karena tidak ada yang mendesak, demikian opini pakar konflik dan militer.
Opini oleh Zachary Abuza
2020-10-15
Email
Komentar
Share
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto memberi hormat kepada pasukan saat kunjungan di Kementerian Pertahanan Malaysia di Kuala Lumpur, 14 Nov 2019.
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto memberi hormat kepada pasukan saat kunjungan di Kementerian Pertahanan Malaysia di Kuala Lumpur, 14 Nov 2019.
AP

Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia yang kontroversial, melakukan kunjungan dinas pertamanya ke Amerika Serikat, dimana dia akan mengadakan pertemuan bilateral di Pentagon, markas Kementerian Pertahanan AS, dengan rekannya Menteri Pertahanan Mark Esper.

Waktunya kedatangannya janggal, karena sangat jarang terjadi kunjungan tingkat tinggi di AS di minggu-minggu terakhir menjelang pemilihan presiden, dan saat Amerika menghadapi gelombang ketiga penyebaran pandemi COVID-19 yang telah membuat sebagian besar pertemuan dilakukan secara virtual.

Tidak ada isu-isu bilateral yang mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk kunjungan tingkat tinggi saat ini, terutama oleh seorang pejabat pemerintah senior seperti Prabowo, seorang mantan komandan pasukan khusus Angkatan Darat, Kopassus, yang saat dipimpin olehnya diduga terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di Timor Timur beberapa dekade lalu. Prabowo selalu menyangkalnya, namun dugaan ini terus dikaitkan dengannya bahkan saat sudah menjabat sebagai menteri.

Kunjungan ini adalah yang pertama kali bagi Prabowo dalam 20 tahun terakhir, setelah sebelumnya dia ditolak masuk ke wilayah AS pada tahun 2012 untuk alasan yang tidak jelas hingga sekarang.

AS dibawah pemerintahan Presiden Trump menempatkan hak asasi manusia dan penegakan hukum pada prioritas yang rendah.

Prabowo adalah mantan menantu Presiden Suharto, seorang diktator yang memerintah Indonesia dalam waktu yang cukup panjang. Ketika memimpin Kopassus di Timor Timur saat masih termasuk wilayah Indonesia, pasukannya diduga bertanggung jawab atas pembantaian sejumlah masyarakat sipil dan perlakuan yang buruk kepada pemberontak Freitilin yang tertangkap.

Pada tahun 1998 saat krisis ekonomi melanda Asia dan sebelum Suharto turun dari kekuasaannya, Prabowo tampak muncul menjadi dalang atas kerusuhan dan penjarahan yang menyasar kelompok etnis Tionghoa, untuk membenarkan adanya tindakan militer. Pada saat itu dikhawatirkan Prabowo akan mengambil alih kekuasaan dari mertuanya dengan cara serupa yang dilakukan Suharto kepada pendahulunya, Sukarno, melalui “Supersemar” pada tahun 1967.

Prabowo tidak pernah diadili. Kurangnya akuntabilitas akan hak asasi manusia, terutama di Kopassus, telah mengakibatkan hubungan pertahanan bilateral AS-Indonesia belum sepenuhnya pulih meskipun ada upaya untuk itu dari kedua belah pihak pada pemerintahan kedua negara yang terus berganti.

Setelah beberapa tahun mengasingkan diri, Prabowo kembali dan mendirikan kendaraan politiknya, Partai Gerindra. Dia maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2014 dengan platform ultranasionalis dan neo-otoriter namun kalah tipis dari Joko Widodo. Di tahun 2019 dia kembali kalah dari Jokowi dengan selisih yang lebih besar.

Prabowo mengancam akan mengerahkan pendukung militannya saat penghitungan suara pilpres 2019. Meskipun demikian, Presiden Jokowi menawari jabatan sebagai Menteri Pertahanan, dengan harapan adanya persatuan nasional di pemerintahannya, atau setidaknya untuk membeli dukungan Prabowo terhadap hasil pemilu.

Apa yang diharapkan

Meskipun ada sejumlah masalah keamanan bilateral yang harus dibicarakan oleh Amerika Serikat dan Indonesia, namun tidak ada hal yang mendesak.

Namun publik dapat berharap bahwa Prabowo, Esper, dan pejabat-pejabat lainnya akan membahas sejumlah masalah keamanan termasuk Laut Cina Selatan dan terorisme. Mereka kemungkinan juga akan berbicara tentang potensi penjualan jet tempur buatan Amerika ke Indonesia, di saat Washington harus berkompetisi dengan saingan-saingan kuatnya termasuk Rusia untuk menjual pesawat tempur serupa ke Jakarta.

Indonesia telah melakukan pekerjaan yang relatif fantastis untuk menanggulangi ancaman terorisme sejak bom Bali 2002. Tidak ada negara yang melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mitigasi ancaman terorisme, dan di saat yang bersamaan juga melakukan konsolidasi demokrasinya yang baru berjalan dan masih rapuh.

Indonesia menguasai tiga jalur laut utama, dan meskipun menyangkal memiliki sengketa wilayah dengan Cina, namun kenyataannya, sembilan garis putus atau nine dash line yang diterapkan Cina secara ilegal di Laut Cina Selatan bertumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya dalam menjaga keamanan maritim trilateral dengan Malaysia di Filipina. Upaya ini telah mengurangi pembajakan di laut dan aliran keluar masuknya pelaku teroris asing dari dan ke wilayah selatan Filipina. Indonesia perlahan-lahan juga membangun pasukan penjaga pantainya sendiri, meskipun dengan sumber daya yang sangat kurang.

Dari sisi mereka, pemerintah AS mencoba dengan canggung untuk menggambarkan Indonesia sebagai mitra utama melawan Cina. Ini sangat naif. Kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia masih memiliki kecurigaan yang mendalam terhadap Amerika, termasuk dalam isu rotasi penempatan 2.000 pasukan Marinir AS dekat Darwin, Australia.

Walau isu keamanan AS dan Indonesia mempunyai kesamaan di sejumlah masalah, kedua negara memiliki resep kebijakan, toleransi risiko, dan hubungan bilateral yang sangat berbeda dengan Cina.

Indonesia tetap berkomitmen kuat pada kebijakan luar negerinya yang non-blok dan tidak ingin ditarik ke dalam persaingan kekuatan besar antara AS dan Cina, bahkan pada saat Jakarta juga khawatir dengan tindakan Cina yang dianggap melakukan agresi di sekitar Kepulauan Natuna.

Indonesia kerap mengungkapkan keprihatinan atas tindakan AS di Laut Cina Selatan terhadap Beijing yang mereka khawatirkan terlalu provokatif. Pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri atau menghalangi agresi Cina di wilayah perairan Indonesia.

Cina sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga Indonesia akan berusaha keras untuk mengecilkan agresi mereka. Cina adalah tujuan utama ekspor Indonesia dan semakin berperan penting sebagai investor dan penyedia bantuan pembangunan, meskipun proyek One Belt, One Road yang digagas Beijing gagal memenuhi antusiasme yang telah dibangun.

Terlebih, Cina memiliki hal yang dianggap sebagai jalan keluar dari krisis COVID-19 di Indonesia. Perusahaan asal Cina, Sinovac Biotech Ltd., sekarang sedang melakukan uji coba fase 3 vaksinnya, dan telah berjanji untuk memproduksinya bersama dengan Indonesia. Negara terpadat di Asia Tenggara itu sekarang telah mencatat angka resmi sekitar 350.000 kasus infeksi COVID-19 dan angka kematian lebih dari 12.000.

Kekuatan besar bersaing untuk mendapatkan senjata

Pemerintah AS juga tidak boleh lupa bahwa Prabowo telah berkunjung ke Beijing sekitar 11 bulan yang lalu untuk bertemu dengan mitranya di sana.

Potensi penjualan senjata selalu dibicarakan. Tapi pembelian sistem pertahanan dalam jumlah besar tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini. Sistem persenjataan buatan Amerika terlalu mahal untuk Indonesia, terutama saat mengalami resesi akibat COVID-19.

Indonesia juga ingin mengurangi biaya per unit dengan menegosiasikan untuk dapat izin produksi dalam negeri, dan sepertinya akan sulit bagi perusahaan kontraktor pertahanan AS untuk melakukan produksi bersama dengan mitra mereka di Indonesia.

Indonesia telah mengatakan bahwa mereka ingin membuka pembahasan tentang pengadaan F-35. Harga pesawat jet tempur model ini berkisar antara US $94 juta dan $122 juta, tergantung modelnya. Meskipun Indonesia akan mencoba untuk membeli jet tempur F-16 bekas, kemungkinan besar mereka akan memilih Rusia, meskipun ada potensi terkena sanksi aturan Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi atau CAATSA.

Sebagai perbandingan, sebuah pesawat Mig-31 berharga $33 juta, dan sebelumnya, Rusia telah menyetujui kesepakatan barter. AS telah memberi Indonesia pengecualian dari CAATSA.

Selain itu, banyak pihak dalam militer Indonesia yang menolak prospek memperoleh senjata buatan AS. Sikap ini ada karena sanksi Amerika sebelumnya atas dugaan pelanggaan hak asasi manusia telah menyebabkan mereka kekurangan suku cadang, sehingga menjadikan senjata-senjatan tersebut tidak berguna. AS dipandang sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan, dan sejak awal tahun 2000-an, Indonesia telah berupaya untuk mendiversifikasi pemasok senjatanya.

Hal itu berdampak pada pertahanan Indonesia dalam berbagai cara. Pengadaan sistem pertahanan Indonesia menjadi tidak terfokus dan sebagian besarnya seperti terlepas dari proses perencanaan strategis. Mereka membeli berbagai sistem, berdasarkan apa yang bisa mereka dapatkan dengan murah dan cepat. Tapi itu sangat tidak menguntungkan, mengingat sistem persenjataan saat ini mempunyai interoperabilitas dan terhubung ke internet.

Secara keseluruhan, tidak ada hal yang kuat untuk membenarkan kunjungan Prabowo ke AS kali ini. Prabowo kemungkinan bersiap untuk maju ketiga kalinya dalam pemilihan presiden di tahun 2024, dan perjalanannya ke Amerika Serikat akan meningkatkan kredibilitasnya sebagai negarawan, tetapi juga akan membantu menutupi dugaan keterkaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Masyarakat cenderung lupa, bahwa apa yang membuat AS sangat berbeda dengan pemerintah otoriter seperti Cina adalah komitmen Amerika terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum.

Zachary Abuza adalah profesor di National War College dan Georgetown University di Washington dan penulis buku “Forging Peace in Southeast Asia: Insurgencies, Peace Processes, and Reconciliation.” Opini yang ditampilkan dalam artikel ini adalah miliknya sendiri dan tidak merefleksikan posisi dari Kementerian Pertahanan AS, National War College, Georgetown University atau BenarNews.

Tampilan selengkapnya